Makassar (ANTARA Sulsel) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan integrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang paling komprehensif secara nasional.
"Di daerah lain sudah ada (PTSP), hampir di semua provinsi sudah ada. Namun yang terintegrasi dengan melibatkan izin di masing-masing daerah tingkat II kabupaten/kota, baru ini yang paling komprehensif," kata Yuddy di sela puncak acara Gebyar Perizinan Gratis yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel di Makassar, Kamis.
Dengan model PTSP yang terintegrasi ini, kata dia, maka pengurusan perizinan misalnya pengurusan perizinan rumah sakit atau pertambangan cukup dilakukan di PTSP provinsi.
"Urusnya cukup di PTSP provinsi karena sudah ada keterwakilan masing-masing dinas dan pemerintah daerah tingkat II kabupaten/kota," ujarnya.
Yuddy menilai apa yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan suatu terobosan yang patut dicontoh oleh daerah lain di Indonesia.
"Saya mengharapkan pemda-pemda lain mengikutinya," imbuh Yuddy.
Gebyar Perizinan Gratis diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan salah satunya bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam memperoleh izin.
Menurut Kepala BKPMD Sulsel Irman Yasin Limpo, saat ini lebih dari 90 persen UMKM di Sulsel masih dalam bentuk informal, sehingga mereka sulit mengakses bantuan permodalan.
"Dengan memberikan izin, dan memformalkan para pelaku UMKM ini, kita membantu mereka agar lebih mudah memperoleh bantuan permodalan dan ikut dalam program-program pembinaan," katanya.
Menurut Irman, hingga pukul 17.00 wita Rabu (6/5) jumlah izin yang diterbitkan dalam rangkaian Gebyar Perizinan Gratis ini telah mencapai 36.000 izin. Sementara untuk tingkat provinsi, izin yang dikeluarkan mencapai 7.500 izin.
Selain Menpan, puncak acara Gebyar Perizinan Gratis Sulsel ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wali Kota Makassar Danny Pomantho, Perwakilan Kedubes Amerika Serikat, Kinerja USAID, Yayasan Adil Sejahtera, The Asia Foundation dan sejumlah sponsorship. Ridwan Ch
"Di daerah lain sudah ada (PTSP), hampir di semua provinsi sudah ada. Namun yang terintegrasi dengan melibatkan izin di masing-masing daerah tingkat II kabupaten/kota, baru ini yang paling komprehensif," kata Yuddy di sela puncak acara Gebyar Perizinan Gratis yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel di Makassar, Kamis.
Dengan model PTSP yang terintegrasi ini, kata dia, maka pengurusan perizinan misalnya pengurusan perizinan rumah sakit atau pertambangan cukup dilakukan di PTSP provinsi.
"Urusnya cukup di PTSP provinsi karena sudah ada keterwakilan masing-masing dinas dan pemerintah daerah tingkat II kabupaten/kota," ujarnya.
Yuddy menilai apa yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan suatu terobosan yang patut dicontoh oleh daerah lain di Indonesia.
"Saya mengharapkan pemda-pemda lain mengikutinya," imbuh Yuddy.
Gebyar Perizinan Gratis diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan salah satunya bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam memperoleh izin.
Menurut Kepala BKPMD Sulsel Irman Yasin Limpo, saat ini lebih dari 90 persen UMKM di Sulsel masih dalam bentuk informal, sehingga mereka sulit mengakses bantuan permodalan.
"Dengan memberikan izin, dan memformalkan para pelaku UMKM ini, kita membantu mereka agar lebih mudah memperoleh bantuan permodalan dan ikut dalam program-program pembinaan," katanya.
Menurut Irman, hingga pukul 17.00 wita Rabu (6/5) jumlah izin yang diterbitkan dalam rangkaian Gebyar Perizinan Gratis ini telah mencapai 36.000 izin. Sementara untuk tingkat provinsi, izin yang dikeluarkan mencapai 7.500 izin.
Selain Menpan, puncak acara Gebyar Perizinan Gratis Sulsel ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wali Kota Makassar Danny Pomantho, Perwakilan Kedubes Amerika Serikat, Kinerja USAID, Yayasan Adil Sejahtera, The Asia Foundation dan sejumlah sponsorship. Ridwan Ch