Mamuju (ANTARA Sulbar) - Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat (Lak-Sulbar) Muslim Fatillah Azis berharap program KIS dan KIP tidak dipolitisir namun benar-benar diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tepat sasaran bagi yang membutuhkan.
"Kami harapkan KIS dan KIP yang akan dibagi pemerintah di Sulbar tidak dipolitisir untuk kepentingan politik tetapi digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan," katanya di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga mesti dilaksanakan agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya bagi masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan.
"Jangan sampai ada orang yang kaya mendapatkan bantuan KIS dan KIP, pendataan bagi mereka yang miskin dan berhak atas kartu sakti itu harus kembali dilaksanakan agar program tersebut benar benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat," katanya.
Ia juga meminta agar harus dilakukan pemerataan dalam pembagiannya jangan hanya dibagi di pulau Jawa akan tetapi dibagi secara merata untuk masyarakat sulawesi.
"Pemerintah pusat harus adil, pembagian kartu sakti Jokowi jangan diberikan kepada pegawai pedagang kaya ataupun masyarakat mampu lainnya, tetapi benar benar kepada masyarakat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bukan hanya di Jawa tetapi seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
Ia berharap kartu sakti pemerintah tidak seperti bantuan pemerintah yang sebelumnya tidak merata dan tidak tepat sasaran, penyalurannya harus dilaksanakan dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Kepala Bagian Kepesertaaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Sulbar, Fitri mengatakan, pembagian KIS di Sulbar belum dilaksanakan karena masih menunggu petunjuk pemerintah pusat mengenai pembagiannya.
"Data penerima KIS juga belum dipastikan karena belum dilaksanakan pendataan bagi mereka yang berhak menerimanya," katanya.
"Kami harapkan KIS dan KIP yang akan dibagi pemerintah di Sulbar tidak dipolitisir untuk kepentingan politik tetapi digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan," katanya di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga mesti dilaksanakan agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya bagi masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan.
"Jangan sampai ada orang yang kaya mendapatkan bantuan KIS dan KIP, pendataan bagi mereka yang miskin dan berhak atas kartu sakti itu harus kembali dilaksanakan agar program tersebut benar benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat," katanya.
Ia juga meminta agar harus dilakukan pemerataan dalam pembagiannya jangan hanya dibagi di pulau Jawa akan tetapi dibagi secara merata untuk masyarakat sulawesi.
"Pemerintah pusat harus adil, pembagian kartu sakti Jokowi jangan diberikan kepada pegawai pedagang kaya ataupun masyarakat mampu lainnya, tetapi benar benar kepada masyarakat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bukan hanya di Jawa tetapi seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
Ia berharap kartu sakti pemerintah tidak seperti bantuan pemerintah yang sebelumnya tidak merata dan tidak tepat sasaran, penyalurannya harus dilaksanakan dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Kepala Bagian Kepesertaaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Sulbar, Fitri mengatakan, pembagian KIS di Sulbar belum dilaksanakan karena masih menunggu petunjuk pemerintah pusat mengenai pembagiannya.
"Data penerima KIS juga belum dipastikan karena belum dilaksanakan pendataan bagi mereka yang berhak menerimanya," katanya.