Kupang (ANTARA Sulsel) - Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga hasil Munas Ancol Melky Lakalena menegaskan, partai berlambang pohon beringin itu dipastikan akan ikut dalam pilkada serentak 9 Desember 2015.
"Entah nantinya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu diusung pengurus hasil Munas Ancol atau Munas Bali, tidak masalah, tetapi yang pasti adalah Partai Golkar akan ikut dalam pilkada," kata Melky Lakalena, Senin.
Dia mengemukakan hal itu dalam percakapan melalui telepon terkait adanya keraguan dari kader partai maupun masyarakat untuk mendaftarkan diri melalui pintu Partai Golkar karena khawatir Golkar tidak ikut dalam pilkada.
Menurut dia, siapa pun yang ingin melamar menjadi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari Partai Golkar, tidak perlu merasa ragu karena sebelum penutupan pendaftaran terakhir 27 Juli, masalah di internal Golkar dipastikan sudah ada keputusan final dari pengadilan.
Di samping putusan akhir dari pengadilan atas gugatan pengurus hasil Munas Bali, masalah internal partai politik sesungguhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai.
"Mahkamah Partai sudah bersidang dan melahirkan keputusan. Keputusan Mahkamah Partai itulah yang menjadi acuan bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, dan itu sudah tidak ada masalah," katanya.
Mengenai upaya islah, dia mengatakan tetap berjalan karena kedua kubu memiliki niat yang sama untuk menyelematkan Partai golkar menghadapi pilkada.
Karena itu, dia meminta kader partai maupun calon pemimpin di luar partai yang berkeinginan untuk menjadikan Partai Golkar sebagai kendaraan politik dalam pilkada, agar tidak ragu-ragu untuk mendaftar.
"Entah nantinya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu diusung pengurus hasil Munas Ancol atau Munas Bali, tidak masalah, tetapi yang pasti adalah Partai Golkar akan ikut dalam pilkada," kata Melky Lakalena, Senin.
Dia mengemukakan hal itu dalam percakapan melalui telepon terkait adanya keraguan dari kader partai maupun masyarakat untuk mendaftarkan diri melalui pintu Partai Golkar karena khawatir Golkar tidak ikut dalam pilkada.
Menurut dia, siapa pun yang ingin melamar menjadi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari Partai Golkar, tidak perlu merasa ragu karena sebelum penutupan pendaftaran terakhir 27 Juli, masalah di internal Golkar dipastikan sudah ada keputusan final dari pengadilan.
Di samping putusan akhir dari pengadilan atas gugatan pengurus hasil Munas Bali, masalah internal partai politik sesungguhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai.
"Mahkamah Partai sudah bersidang dan melahirkan keputusan. Keputusan Mahkamah Partai itulah yang menjadi acuan bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, dan itu sudah tidak ada masalah," katanya.
Mengenai upaya islah, dia mengatakan tetap berjalan karena kedua kubu memiliki niat yang sama untuk menyelematkan Partai golkar menghadapi pilkada.
Karena itu, dia meminta kader partai maupun calon pemimpin di luar partai yang berkeinginan untuk menjadikan Partai Golkar sebagai kendaraan politik dalam pilkada, agar tidak ragu-ragu untuk mendaftar.