Makassar (ANTARA Sulsel) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan meminta kepada pengurusnya di DPC Pangkep agar tidak memaksakan kehendak dalam mengusung bakal calon kepala daerah.
"Dalam aturan organisasi, semua punya aturan masing-masing termasuk dalam penentuan bakal calon bupati atau wakilnya," ujar Pengurus DPW PKB Sulsel Zulfikar Limolang di Makassar, Senin.
Dia mengungkapkan, pernyataan tim desk Pilkada Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB ) Pangkep yang ngotot mendukung salah satu bakal calon Bupati Pangkep dianggap menyalahi ketentuan yang ada di partai.
Pernyataan yang dilontarkan Kaharuddin ini menuai sortoan sejumah tim fit and proper test DPW PKB Sulsel. Tim Desk Pilkada Pangkep diminta untuk tidak melakukan gerakan tambahan, juga diminta tidak melampaui mekanimse yang telah diatur sebelumnya.
"Kami hargai keputusan tim desk Pilkada PKB Pangkep, namun kami minta mereka tidak melampaui kewenangan. DPW PKB Sulsel sedang melakukan proses penjaringan bakal calon kepala daerah yang akan diusung di pilkada Desember mendatang," katanya.
Bukan hanya itu, kata Zulfikar, DPC PKB Pangkep diminta untuk mempelajari panduan penjaringan bakal calon bupati yang telah diedarkan sebelumnya.
"Harus sesuai dengan tahapan, dimulai di DPC lalu penjaringan dilaksanakan di DPW yang kemudian akan diusulkan ke DPP sebagai bakal calon," tambah Zulfikar.
Menyinggung soal hasil survai internal PKB Pangkep yang menempatkan Sangkala Taepe di posisi pertama, kini telah di ricek dengan data bandingan oleh Tim PKB Sulsel.
"Hari ini hasil survei masih berdinamika, kami minta DPC PKB Pangkep tak buru-buru, kami memiliki data pembanding dan dari berbagai sumber dan versi," jelas juru bicara PKB Sulsel, Ahmad Arfah.
Arfah pun meminta kepada seluruh pengurus DPC PKB Pangkep agar mau menghormati aturan partai dan melakukan tindakan sesuai wewenang dan mekanime yang telah diatur.
"Ingat, yang menentukan calon bupati adalah DPP PKB, bukan DPW ataupun DPC," ungkapnya.
PKB Sulsel kini telah fokus dalam melakukan penjaringan calon bupati. Uji kepatutan dan kelayakan melibatkan tim penguji dari kalangan profesional atau akademisi.
Beberapa diantaranya yang ahli di bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi dan pelayanan sosial dihadirkan. Juga melibatkan perwakilan Nahdliyin, tokoh pemuda dan salah satu konsultan politik telah dilakukan pekan lalu. ***2***
(T.KR-MH/C/A034/A034) 25-05-2015 21:03:45
"Dalam aturan organisasi, semua punya aturan masing-masing termasuk dalam penentuan bakal calon bupati atau wakilnya," ujar Pengurus DPW PKB Sulsel Zulfikar Limolang di Makassar, Senin.
Dia mengungkapkan, pernyataan tim desk Pilkada Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB ) Pangkep yang ngotot mendukung salah satu bakal calon Bupati Pangkep dianggap menyalahi ketentuan yang ada di partai.
Pernyataan yang dilontarkan Kaharuddin ini menuai sortoan sejumah tim fit and proper test DPW PKB Sulsel. Tim Desk Pilkada Pangkep diminta untuk tidak melakukan gerakan tambahan, juga diminta tidak melampaui mekanimse yang telah diatur sebelumnya.
"Kami hargai keputusan tim desk Pilkada PKB Pangkep, namun kami minta mereka tidak melampaui kewenangan. DPW PKB Sulsel sedang melakukan proses penjaringan bakal calon kepala daerah yang akan diusung di pilkada Desember mendatang," katanya.
Bukan hanya itu, kata Zulfikar, DPC PKB Pangkep diminta untuk mempelajari panduan penjaringan bakal calon bupati yang telah diedarkan sebelumnya.
"Harus sesuai dengan tahapan, dimulai di DPC lalu penjaringan dilaksanakan di DPW yang kemudian akan diusulkan ke DPP sebagai bakal calon," tambah Zulfikar.
Menyinggung soal hasil survai internal PKB Pangkep yang menempatkan Sangkala Taepe di posisi pertama, kini telah di ricek dengan data bandingan oleh Tim PKB Sulsel.
"Hari ini hasil survei masih berdinamika, kami minta DPC PKB Pangkep tak buru-buru, kami memiliki data pembanding dan dari berbagai sumber dan versi," jelas juru bicara PKB Sulsel, Ahmad Arfah.
Arfah pun meminta kepada seluruh pengurus DPC PKB Pangkep agar mau menghormati aturan partai dan melakukan tindakan sesuai wewenang dan mekanime yang telah diatur.
"Ingat, yang menentukan calon bupati adalah DPP PKB, bukan DPW ataupun DPC," ungkapnya.
PKB Sulsel kini telah fokus dalam melakukan penjaringan calon bupati. Uji kepatutan dan kelayakan melibatkan tim penguji dari kalangan profesional atau akademisi.
Beberapa diantaranya yang ahli di bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi dan pelayanan sosial dihadirkan. Juga melibatkan perwakilan Nahdliyin, tokoh pemuda dan salah satu konsultan politik telah dilakukan pekan lalu. ***2***
(T.KR-MH/C/A034/A034) 25-05-2015 21:03:45