Mamuju (ANTARA Sulbar) - Organisasi Masyarakat (Ormas) Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat meminta agar pengungsi Rohingya dibantu negara yang tergabung dalam ASEAN atas nama kemanusiaan.
"Kami mendesak kepada negara ASEAN membantu pengunsi Rohingya yang diusir dan ditindas dinegaranya, atas dasar kemanusiaan konstitusi dan hak asasi manusia (HAM)," kata Ketua FPPS Polman, Basri, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, negara ASEAN mesti segera mengambil tindakan yang konkrit dengan memberikan bantuan baik logistik politik hukum agar pengunsi Rohingya diberi haknya sebagai manusia atas dasar kemanusiaan dan konstitusi.
Ia juga berharap agar negara ASEAN mengambil keputusan untuk mengembalikan dan melindungi warga Rohingya untuk diberikan hak hidupnya tidak ditindas dinegaranya Myanmar.
Ia meminta agar pemerintah Indonesia memberikan bantuan logistik dan meminta kepada pemerintah Myanmar memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dan agar bertanggung atas apa yang di alami oleh masyarakatnya.
"Jangan hanya pintar ngomong demokrasi negara Myanmar mesti menghargi hak asasi manusia dan sudah nyata mata dunia Myanmar melakukan diskriminasi yang tidak boleh dibiarkan," katanya.
Ia mengatakan FPPS meminta pemerintah Indonesia agar mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar PBB segera mengambil tindakan yang tegas, rill untuk menyikapi persoalan ini hak asasi manusia ini.
PBB harus pro aktif menyikapi masyarakat Rohingya dan PBB harus menunjukkan bahwapro terhadap persoalan kemanusiaan, dengan menyelesaikan masalah hak asasi manusia itu," katanya.
"Kami mendesak kepada negara ASEAN membantu pengunsi Rohingya yang diusir dan ditindas dinegaranya, atas dasar kemanusiaan konstitusi dan hak asasi manusia (HAM)," kata Ketua FPPS Polman, Basri, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, negara ASEAN mesti segera mengambil tindakan yang konkrit dengan memberikan bantuan baik logistik politik hukum agar pengunsi Rohingya diberi haknya sebagai manusia atas dasar kemanusiaan dan konstitusi.
Ia juga berharap agar negara ASEAN mengambil keputusan untuk mengembalikan dan melindungi warga Rohingya untuk diberikan hak hidupnya tidak ditindas dinegaranya Myanmar.
Ia meminta agar pemerintah Indonesia memberikan bantuan logistik dan meminta kepada pemerintah Myanmar memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dan agar bertanggung atas apa yang di alami oleh masyarakatnya.
"Jangan hanya pintar ngomong demokrasi negara Myanmar mesti menghargi hak asasi manusia dan sudah nyata mata dunia Myanmar melakukan diskriminasi yang tidak boleh dibiarkan," katanya.
Ia mengatakan FPPS meminta pemerintah Indonesia agar mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar PBB segera mengambil tindakan yang tegas, rill untuk menyikapi persoalan ini hak asasi manusia ini.
PBB harus pro aktif menyikapi masyarakat Rohingya dan PBB harus menunjukkan bahwapro terhadap persoalan kemanusiaan, dengan menyelesaikan masalah hak asasi manusia itu," katanya.