Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebutkan bahwa pengadaan sabak atau Ipad terhadap 50 anggota DPRD yang dianggarkan senilai Rp750 juta itu memang dibutuhkan.
"Mereka memang membutuhkannya. Mereka mendukung program Smart city (Kota pintar) dan memang sebaiknya mereka memilikinya," ujarnya di Makassar, Kamis.
Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, gelombang reaksi dari beberapa kalangan masyarakat disebutnya sebagai hal yang biasa dan itu akan dibahas kembali bersama para legislator.
"Kita bahas lagi nanti bersama anggota dewan. Yang jelas, mereka harus memiliki iPad itu karena sangat berguna dan mendukung program. Kita membutuhkan kesepahaman dalam membangun Makassar dua kali tambah baik," katanya.
Sejak berpolemik permasalahan pengadaan iPad ini dikalangan masyarakat, sejumlah anggota dewan juga terbelah karena ada yang tetap menerima dan ada yang menolak pengadaannya.
Legislator Demokrat, Susuman Halim mengatakan, legislator memang membutuhkan sabak tersebut untuk menyimpan semua file, berkas dokumen, rancangan peraturan daerah (Ranperda), peraturan daerah serta koneksi dari pengembangan program tersebut.
"Ini adalah hal yang wajar dan kita juga pasti akan mempertimbangkannya. Penganggaran untuk pengadaan iPad ini kan dari pemerintah kota, jadi harusnya ditanyakan saja ke pak wali," katanya.
Hal serupa diungkapkan Legislatir Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Rudianto Lallo yang menyebutkan jika saat ini dokumentasi peraturan daerah yang telah disahkan itu hanya dalam bentuk cetakan buku.
Bahkan, beberapa warga yang mencoba untuk mengakses melalui situs perambah, tidak menemukan file peraturan daerah. Ini sangat kontras dengan perambahan peraturan pemerintah (PP) maupun perundang-undangan lainnya.
"Jangankan warga, teman-teman wartawan saja yang meliput setiap hari di DPRD juga tidak terlalu banyak tahu dengan produk hukum kita. Ketika dicari di internet, ternyata tidak ada. Masa mau mencari lagi di buku dan ini hanya salah satu contoh saja," katanya.
Ketua DPRD Makassar, Farouk Mappaselling Betta justru meminta kepada semua pihak agar bisa mempertimbangkan rencana pengadaan sabak atau Ipad terhadap 50 anggota dewan yang dianggarkan senilai Rp750 juta menyusul banyaknya reaksi dari masyarakat.
"Sejak digulirkan sepekan lalu rencana pengadaan Apple iPad, reaksi kemudian bermunculan dan hampir tiap hari polemik ini diperbincangkan. Kalau memang reaksinya seperti ini, bisa saja ini dipertimbangkan," ujarnya.
Dia mengatakan, penolakan yang diperlihatkan masyarakat dianggapnya sebagai hal yang wajar, apalagi jika penganggarannya dianggap terlalu berlebihan.
Karenanya, dia meminta agar dewan maupun Pemerintah Kota Makassar perlu memperhatikan gelombang penolakan dari masyarakat. Namun di sisi lain, mereka juga pantas mendapatkan perangkat digital untuk menunjang kinerja.
"Kalau saya pribadi, tidak menerima maupun menolak. Hal seperti ini perlu dibahas bersama teman-teman karena kita di sini bekerja secara kolektif," katanya.
Farouk bahkan berharap, permasalahan ini dirapatkan bersama dengan pihak pemerintah kota dan mengambil alternatif lain dari program yang dicanangkan oleh wali kota dan wakilnya.
Farouk menyatakan legislator sebagai wakil rakyat sudah seharusnya mempertimbangkan berbagai masukan yang ditujukan kepada mereka dalam hal pengadaan iPad.
Dia berharap, jangan sampai terekam citra DPRD membebani masyarakat demi kepentingan pribadi. Jika dilanjutkan, dewan harus bisa memberi pemahaman tentang pentingnya perangkat tersebut untuk peningkatan kinerja.
"Mereka memang membutuhkannya. Mereka mendukung program Smart city (Kota pintar) dan memang sebaiknya mereka memilikinya," ujarnya di Makassar, Kamis.
Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, gelombang reaksi dari beberapa kalangan masyarakat disebutnya sebagai hal yang biasa dan itu akan dibahas kembali bersama para legislator.
"Kita bahas lagi nanti bersama anggota dewan. Yang jelas, mereka harus memiliki iPad itu karena sangat berguna dan mendukung program. Kita membutuhkan kesepahaman dalam membangun Makassar dua kali tambah baik," katanya.
Sejak berpolemik permasalahan pengadaan iPad ini dikalangan masyarakat, sejumlah anggota dewan juga terbelah karena ada yang tetap menerima dan ada yang menolak pengadaannya.
Legislator Demokrat, Susuman Halim mengatakan, legislator memang membutuhkan sabak tersebut untuk menyimpan semua file, berkas dokumen, rancangan peraturan daerah (Ranperda), peraturan daerah serta koneksi dari pengembangan program tersebut.
"Ini adalah hal yang wajar dan kita juga pasti akan mempertimbangkannya. Penganggaran untuk pengadaan iPad ini kan dari pemerintah kota, jadi harusnya ditanyakan saja ke pak wali," katanya.
Hal serupa diungkapkan Legislatir Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Rudianto Lallo yang menyebutkan jika saat ini dokumentasi peraturan daerah yang telah disahkan itu hanya dalam bentuk cetakan buku.
Bahkan, beberapa warga yang mencoba untuk mengakses melalui situs perambah, tidak menemukan file peraturan daerah. Ini sangat kontras dengan perambahan peraturan pemerintah (PP) maupun perundang-undangan lainnya.
"Jangankan warga, teman-teman wartawan saja yang meliput setiap hari di DPRD juga tidak terlalu banyak tahu dengan produk hukum kita. Ketika dicari di internet, ternyata tidak ada. Masa mau mencari lagi di buku dan ini hanya salah satu contoh saja," katanya.
Ketua DPRD Makassar, Farouk Mappaselling Betta justru meminta kepada semua pihak agar bisa mempertimbangkan rencana pengadaan sabak atau Ipad terhadap 50 anggota dewan yang dianggarkan senilai Rp750 juta menyusul banyaknya reaksi dari masyarakat.
"Sejak digulirkan sepekan lalu rencana pengadaan Apple iPad, reaksi kemudian bermunculan dan hampir tiap hari polemik ini diperbincangkan. Kalau memang reaksinya seperti ini, bisa saja ini dipertimbangkan," ujarnya.
Dia mengatakan, penolakan yang diperlihatkan masyarakat dianggapnya sebagai hal yang wajar, apalagi jika penganggarannya dianggap terlalu berlebihan.
Karenanya, dia meminta agar dewan maupun Pemerintah Kota Makassar perlu memperhatikan gelombang penolakan dari masyarakat. Namun di sisi lain, mereka juga pantas mendapatkan perangkat digital untuk menunjang kinerja.
"Kalau saya pribadi, tidak menerima maupun menolak. Hal seperti ini perlu dibahas bersama teman-teman karena kita di sini bekerja secara kolektif," katanya.
Farouk bahkan berharap, permasalahan ini dirapatkan bersama dengan pihak pemerintah kota dan mengambil alternatif lain dari program yang dicanangkan oleh wali kota dan wakilnya.
Farouk menyatakan legislator sebagai wakil rakyat sudah seharusnya mempertimbangkan berbagai masukan yang ditujukan kepada mereka dalam hal pengadaan iPad.
Dia berharap, jangan sampai terekam citra DPRD membebani masyarakat demi kepentingan pribadi. Jika dilanjutkan, dewan harus bisa memberi pemahaman tentang pentingnya perangkat tersebut untuk peningkatan kinerja.