Mamuju (ANTARA Sulbar) - Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menilai alokasi anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Mamuju, senilai Rp21 miliar tak rasional.
"Angka fantastis senilai Rp21 Miliar untuk membiayai Pemilukada sebetulnya sangat kelewatan. Hal inilah yang membuat banyak polemik antara fraksi di DPRD Mamuju," kata Ketua DPC PDIP Mamuju, Ado Masud di Mamuju, Sabtu.
Menurutnya, aloksi dana senilai itu telah disepakati antara legislatif dan eksekutf. Hal ini dibuktikan dari pemberian izin prinsip dana Pemilukada untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju.
"Dana untuk KPUD Mamuju terlalu tinggi. Sementara alokasi dana pengamanan kami anggap masih sangat minim. Padahal, Pilkada nanti harus melakukan pengamanan ekstra," kata Ado Masud yang juga anggota DPRD Mamuju.
Ado yang juga bekas aktivis mahasiswa itu menjelaskan, semangat Pemilukada serentak salah satunya efisiensi dan efektivitas. Lima tahun lalu, saat Mamuju masih terdiri 16 Kecamatan, Pemilukada Mamuju hanya menghabiskan anggaran Rp12 Miliar.
"Sekarang Mamuju hanya tersisa 11 kecamatan, tapi kenapa anggarannya semakin tinggi. Idealnya, dana KPUD Mamuju hanya Rp 15 Miliar dan pengamanan idealnya Rp2 Miliar," jelasnya.
Karena itu kata dia, jajaran KPU diharapkan tetap bisa meminimalisir penggunaan anggaran tanpa mengurangi proses tahapan Pilkada yang tinggal beberapa bulan ke depan.
"Angka fantastis senilai Rp21 Miliar untuk membiayai Pemilukada sebetulnya sangat kelewatan. Hal inilah yang membuat banyak polemik antara fraksi di DPRD Mamuju," kata Ketua DPC PDIP Mamuju, Ado Masud di Mamuju, Sabtu.
Menurutnya, aloksi dana senilai itu telah disepakati antara legislatif dan eksekutf. Hal ini dibuktikan dari pemberian izin prinsip dana Pemilukada untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju.
"Dana untuk KPUD Mamuju terlalu tinggi. Sementara alokasi dana pengamanan kami anggap masih sangat minim. Padahal, Pilkada nanti harus melakukan pengamanan ekstra," kata Ado Masud yang juga anggota DPRD Mamuju.
Ado yang juga bekas aktivis mahasiswa itu menjelaskan, semangat Pemilukada serentak salah satunya efisiensi dan efektivitas. Lima tahun lalu, saat Mamuju masih terdiri 16 Kecamatan, Pemilukada Mamuju hanya menghabiskan anggaran Rp12 Miliar.
"Sekarang Mamuju hanya tersisa 11 kecamatan, tapi kenapa anggarannya semakin tinggi. Idealnya, dana KPUD Mamuju hanya Rp 15 Miliar dan pengamanan idealnya Rp2 Miliar," jelasnya.
Karena itu kata dia, jajaran KPU diharapkan tetap bisa meminimalisir penggunaan anggaran tanpa mengurangi proses tahapan Pilkada yang tinggal beberapa bulan ke depan.