Makassar (ANTARA Sulsel) - Salah satu program Nawa Cita Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), misi pembangunan nasional 2015-2019 yang diemban adalah mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional yang akan tercermin dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.
"Salah satu program dalam mewujudkan negara maritim adalah `Jaring` yakni program Jangkau, Sinergi dan Guideline. Program ini juga sudah didukung penuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan dan industri keuangan non bank (IKNB) melalui konsorsium perusahaan pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Program "Jaring" yang diprakarsai oleh Menteri KP itu didukung sepenuhnya delapan perbankan yang menjadi mitra para pengusaha dan nelayannya adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Danamon, Bank Mandiri, BNI, Bank Permata Bank Bukopin dan Bank BPD Sulselbar.
Selain dari perbankan, komitmen meningkatkan pembiayaan untuk sektor kelautan dan perikanan juga diberikan oleh industri keuangan non bank (IKNB) melalui konsorsium perusahaan pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan.
Bukan cuma itu, buku "Jaring" setebal 140 halaman yang diterbitkan bersama itu juga untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam melakukan pemberantasan pencurian ikan (Illegal fishing), pelaporan (Unreported) dan regulasi penangkapan ikan (Unregulated fishing).
Kebijakan itu akan memberlakukan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap untuk kapal ikan eks asing, pelarangan transshipment, dan pengaturan kembali penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.
"Dengan kebijakan ini, kita mengharapkan ada dampak yang signifikan untuk nelayan di tanah air kita. Nelayan saat ini mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak," ujarnya.
Menteri Susi menyebutkan, dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh bangsa ini, ekspor hasil perikanan ke Amerika dan Uni Eropa yang selama ini dipasok dari negara-negara Asia menurun tajam. Kondisi ini menjadi peluang bagi Indonesia.
Karena Indonesia akan menjadi pusat gravitasi (Center of gravity) pasokan ikan regional maupun global yang tentunya mendatangkan manfaat ekonomi yang sangat besar.
Tetapi perlu dicermati, peluang Indonesia dalam membuka kran ekspor hasil perikanan ke Benua Amerika dan Uni Eropa itu tentu perlu diikuti dengan kesiapan Indonesia untuk dapat meningkatkan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan yang berkeadilan.
Antara lain, melalui pembangunan armada perikanan nasional, sarana prasarana sistem rantai dingin, sentra pengolahan terpadu dan sarana prasarana logistik ikan nasional.
"Jika ini terwujud, menjadi sangat strategis bagi sektor pembiayaan untuk menumbuhkan investasi di sektor kelautan, perikanan dan kemaritiman agar kekuatan nasional sebagai poros maritim dunia segera terwujud," jelasnya.
Bukan cuma itu, buku ini juga membahas mengenai kinerja dan potensi sub sektor kelautan dan perikanan serta bagaimana rencana strategis pembangunan kelautan perikanan tahun 2015-2019.
Yang tidak kalah pentingnya dalam buku ini membahas mengenai skema pembiayaan, mulai dari pola pembiayan secara existing perbankan dan industri keuangan non bank.
Berdasarkan data dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pembiayaan untuk sektor kelautan dan perikanan pada periode Desember 2014 tercatat sebanyak Rp10,8 triliun.
"Untuk data triwulan pertama tahun ini belum saya pegang, tetapi yang pasti data pembiayaan pada periode Desember tahun lalu itu tercatat sebesar Rp10,8 triliun. Total pembiayaan ke delapan bank dan konsorsium IKNB pada sektor kelautan dan perikanan periode Desember tahun lalu Rp10,8 triliun dengan komitmen perumbuhan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan sampai Desember 2015 sebesar Rp7,2 triliun atau rata-rata pertumbuhan sebesar 66,2 persen," ungkapnya.
Menteri Susi menyatakan, komitmen tambahan pembiayaan untuk tahun 2015 itu tentunya akan meningkatkan outstanding porsi pembiayaan perbankan pada sektor kelautan dan perikanan yang per Desember 2014 mencapai Rp17,9 triliun.
Pada angka itu, dia mempersentasekannya sekitar 0,49 persen dari total pembiayaan perbankan nasional. Sementara itu, pembiayaan industri keuangan non bank kepada sektor tersebut pada 2014 mencapai Rp1,7 triliun atau sebesar 0,7 persen dari total IKNB.
"Delapan bank yang menjadi partner program Jaring sudah menyatakan komitmennya untuk mendukung program ini guna mendorong kemajuan pada sektor kelautan dan perikanan," terangnya.
Wapres lepas rajungan
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menghadiri pencanangan program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan melepas beberapa ekor rajungan ke pinggir pantai Boddia.
"Saya punya pengalaman sejak kecil di Sulsel dan biasa bersepeda sampai ke pantai. Di Takalar ini hampir 50 persen penduduknya hidup dari hasil pertanian dan lautnya dan kita ingin mengembangkan sumber daya alamnya itu," ujarnya sebelum pelepasan rajungan di Pantai Boddia, Takalar, Sulsel, Senin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditemani istrinya Mufidah Jusuf itu mengatakan, nelayan-nelayan Sulsel sudah dikenal di mana-mana, namun usaha mata pencahariannya itu tidak dapat meningkatkan perekonomian keluarganya.
Makanya, dia sangat mendukung program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan demi terealisasinya program kemaritiman di Indonesia sebagai suatu rangkaian nawacita.
"Sampai sekarang ini nelayan kita belum bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Mereka semua masih sebatas menangkap dan beberapa hari kemudian sudah busuk ikannya kalau tidak laku. Inilah yang harus dikembangkan, makanya harus ada pabriknya," katanya.
Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin yang mendampingi Wapres Jusuf Kalla mengatakan, budidaya rajungan hanyalah salah satu sentra unggulan daerahnya itu.
Dia mengaku jika angka dua juta rajungan yang dilepas di Pantai Boddia ini bukanlah angka yang besar untuk ukuran nelayan Takalar. Namun, dia berharap budidaya rajungan ini terus berkembang karena tiap tahunnya dia menargetkan angka dua juta untuk disebar di laut.
"Untuk tahun ini ada dua juta dan hari ini saja sekitar 30 ribu bibit yang kita lepas ke laut. Tahun sebelumnya juga sudah lepas dua juta dan semoga terus meningkat," harapnya.
Kalla mengatakan, selama ini pandangan perbankan kepada nelayan selalu sebagai sebuah sektor yang sulit dibiayai karena tidak ada jaminan berupa tempat tinggal atau kendaraan yang jelas.
Oleh karena itu, kata Wapres, nelayan selama belum tersentuh perbankan banyak yang menggunakan jasa tengkulak untuk meminjam uang kendati dengan bunga yang besar.
"Bapak-bapak nelayan tentu dibantu oleh sistem perbankan kita untuk memperbaiki proses penghidupannya yang baik. Isu perikanan tangkap di laut adalah cara meningkatkan produktivitas nelayan," katanya
Dia mengatakan hal itu dapat dicapai dengan kapal yang lebih besar, peralatan yang lebih memadai sertai kemampuan di darat yang lebih baik dan tentunya butuh permodalan yang baik.
Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengungkapkan, sebelum adanya program Jaring, rata-rata penyaluran kredit BNI di sektor kelautan dan perikanan per tahunnya hanya Rp30 miliar.
"Dengan adanya program Jaring, penyaluran kredit BNI pada sektor ini diproyeksikan akan tumbuh menjadi Rp1 triliun setiap tahunnya. Kami optimistis mimpi kami dapat terwujud dengan hadirnya program Jaring ini," katanya.
Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), misi pembangunan nasional 2015-2019 yang diemban adalah mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional yang akan tercermin dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.
"Salah satu program dalam mewujudkan negara maritim adalah `Jaring` yakni program Jangkau, Sinergi dan Guideline. Program ini juga sudah didukung penuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan dan industri keuangan non bank (IKNB) melalui konsorsium perusahaan pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Program "Jaring" yang diprakarsai oleh Menteri KP itu didukung sepenuhnya delapan perbankan yang menjadi mitra para pengusaha dan nelayannya adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Danamon, Bank Mandiri, BNI, Bank Permata Bank Bukopin dan Bank BPD Sulselbar.
Selain dari perbankan, komitmen meningkatkan pembiayaan untuk sektor kelautan dan perikanan juga diberikan oleh industri keuangan non bank (IKNB) melalui konsorsium perusahaan pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi umum dan penjaminan.
Bukan cuma itu, buku "Jaring" setebal 140 halaman yang diterbitkan bersama itu juga untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam melakukan pemberantasan pencurian ikan (Illegal fishing), pelaporan (Unreported) dan regulasi penangkapan ikan (Unregulated fishing).
Kebijakan itu akan memberlakukan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap untuk kapal ikan eks asing, pelarangan transshipment, dan pengaturan kembali penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.
"Dengan kebijakan ini, kita mengharapkan ada dampak yang signifikan untuk nelayan di tanah air kita. Nelayan saat ini mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak," ujarnya.
Menteri Susi menyebutkan, dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh bangsa ini, ekspor hasil perikanan ke Amerika dan Uni Eropa yang selama ini dipasok dari negara-negara Asia menurun tajam. Kondisi ini menjadi peluang bagi Indonesia.
Karena Indonesia akan menjadi pusat gravitasi (Center of gravity) pasokan ikan regional maupun global yang tentunya mendatangkan manfaat ekonomi yang sangat besar.
Tetapi perlu dicermati, peluang Indonesia dalam membuka kran ekspor hasil perikanan ke Benua Amerika dan Uni Eropa itu tentu perlu diikuti dengan kesiapan Indonesia untuk dapat meningkatkan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan yang berkeadilan.
Antara lain, melalui pembangunan armada perikanan nasional, sarana prasarana sistem rantai dingin, sentra pengolahan terpadu dan sarana prasarana logistik ikan nasional.
"Jika ini terwujud, menjadi sangat strategis bagi sektor pembiayaan untuk menumbuhkan investasi di sektor kelautan, perikanan dan kemaritiman agar kekuatan nasional sebagai poros maritim dunia segera terwujud," jelasnya.
Bukan cuma itu, buku ini juga membahas mengenai kinerja dan potensi sub sektor kelautan dan perikanan serta bagaimana rencana strategis pembangunan kelautan perikanan tahun 2015-2019.
Yang tidak kalah pentingnya dalam buku ini membahas mengenai skema pembiayaan, mulai dari pola pembiayan secara existing perbankan dan industri keuangan non bank.
Berdasarkan data dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pembiayaan untuk sektor kelautan dan perikanan pada periode Desember 2014 tercatat sebanyak Rp10,8 triliun.
"Untuk data triwulan pertama tahun ini belum saya pegang, tetapi yang pasti data pembiayaan pada periode Desember tahun lalu itu tercatat sebesar Rp10,8 triliun. Total pembiayaan ke delapan bank dan konsorsium IKNB pada sektor kelautan dan perikanan periode Desember tahun lalu Rp10,8 triliun dengan komitmen perumbuhan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan sampai Desember 2015 sebesar Rp7,2 triliun atau rata-rata pertumbuhan sebesar 66,2 persen," ungkapnya.
Menteri Susi menyatakan, komitmen tambahan pembiayaan untuk tahun 2015 itu tentunya akan meningkatkan outstanding porsi pembiayaan perbankan pada sektor kelautan dan perikanan yang per Desember 2014 mencapai Rp17,9 triliun.
Pada angka itu, dia mempersentasekannya sekitar 0,49 persen dari total pembiayaan perbankan nasional. Sementara itu, pembiayaan industri keuangan non bank kepada sektor tersebut pada 2014 mencapai Rp1,7 triliun atau sebesar 0,7 persen dari total IKNB.
"Delapan bank yang menjadi partner program Jaring sudah menyatakan komitmennya untuk mendukung program ini guna mendorong kemajuan pada sektor kelautan dan perikanan," terangnya.
Wapres lepas rajungan
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menghadiri pencanangan program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan melepas beberapa ekor rajungan ke pinggir pantai Boddia.
"Saya punya pengalaman sejak kecil di Sulsel dan biasa bersepeda sampai ke pantai. Di Takalar ini hampir 50 persen penduduknya hidup dari hasil pertanian dan lautnya dan kita ingin mengembangkan sumber daya alamnya itu," ujarnya sebelum pelepasan rajungan di Pantai Boddia, Takalar, Sulsel, Senin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditemani istrinya Mufidah Jusuf itu mengatakan, nelayan-nelayan Sulsel sudah dikenal di mana-mana, namun usaha mata pencahariannya itu tidak dapat meningkatkan perekonomian keluarganya.
Makanya, dia sangat mendukung program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan demi terealisasinya program kemaritiman di Indonesia sebagai suatu rangkaian nawacita.
"Sampai sekarang ini nelayan kita belum bisa meningkatkan ekonomi keluarganya. Mereka semua masih sebatas menangkap dan beberapa hari kemudian sudah busuk ikannya kalau tidak laku. Inilah yang harus dikembangkan, makanya harus ada pabriknya," katanya.
Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin yang mendampingi Wapres Jusuf Kalla mengatakan, budidaya rajungan hanyalah salah satu sentra unggulan daerahnya itu.
Dia mengaku jika angka dua juta rajungan yang dilepas di Pantai Boddia ini bukanlah angka yang besar untuk ukuran nelayan Takalar. Namun, dia berharap budidaya rajungan ini terus berkembang karena tiap tahunnya dia menargetkan angka dua juta untuk disebar di laut.
"Untuk tahun ini ada dua juta dan hari ini saja sekitar 30 ribu bibit yang kita lepas ke laut. Tahun sebelumnya juga sudah lepas dua juta dan semoga terus meningkat," harapnya.
Kalla mengatakan, selama ini pandangan perbankan kepada nelayan selalu sebagai sebuah sektor yang sulit dibiayai karena tidak ada jaminan berupa tempat tinggal atau kendaraan yang jelas.
Oleh karena itu, kata Wapres, nelayan selama belum tersentuh perbankan banyak yang menggunakan jasa tengkulak untuk meminjam uang kendati dengan bunga yang besar.
"Bapak-bapak nelayan tentu dibantu oleh sistem perbankan kita untuk memperbaiki proses penghidupannya yang baik. Isu perikanan tangkap di laut adalah cara meningkatkan produktivitas nelayan," katanya
Dia mengatakan hal itu dapat dicapai dengan kapal yang lebih besar, peralatan yang lebih memadai sertai kemampuan di darat yang lebih baik dan tentunya butuh permodalan yang baik.
Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengungkapkan, sebelum adanya program Jaring, rata-rata penyaluran kredit BNI di sektor kelautan dan perikanan per tahunnya hanya Rp30 miliar.
"Dengan adanya program Jaring, penyaluran kredit BNI pada sektor ini diproyeksikan akan tumbuh menjadi Rp1 triliun setiap tahunnya. Kami optimistis mimpi kami dapat terwujud dengan hadirnya program Jaring ini," katanya.