Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa kebijakan lelang jabatan menyulitkan bagi pemerintah daerah.
"Satu protes saya tentang lelang jabatan, itu menyulitkan kami semua, padahal yang tanggung jawab adalah gubernur," tegas gubernur di hadapan para peserta Sosialisasi UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Makassar, Kamis.
Syahrul menilai bahwa kondisi masyarakat di Papua akan sangat berbeda dengan kondisi masyarakat di Sumatera atau Jawa, karenanya perlu ada pengecualian-pengecualian terkait lelang jabatan.
"Kalau pelelangan jabatan yang di Jawa sama dengan yang di Papua, kasihan orang Papua. Dan kalau diumumkan lalu semua orang datang kemari, bagaimana?" ujarnya.
Gubernur dua periode ini mengingatkan bahwa pemerintahan tidak hanya mengenai "rules" tetapi juga persoalan "ethics".
"Orang pintar saja tidak cukup, tetapi juga harus punya hati," katanya.
Gubernur berharap Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dapat memberikan petunjuk teknis yang memberikan fleksibilitas bagi daerah terkait lelang jabatan.
"Pelelangan itu sudah menjadi aturan, tetapi berbeda persoalan yang ada di Jakarta, Papua, Kalimantan, tentu saja kita berharap ini dapat diperbaiki sambil jalan," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Sekertaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa lelang jabatan dipandang menyulitkan karena merupakan kebijakan baru.
DWi mengatakan kebijakan lelang jabatan ini akan terus dilaksanakan untuk memperoleh pejabat-pejabat yang berkompeten secara transparan.
"Ini situasi baru, kebijakan baru, tentu saja ada kesulitan, tetapi sambil jalan akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan-perbaikan," pungkasnya.
"Satu protes saya tentang lelang jabatan, itu menyulitkan kami semua, padahal yang tanggung jawab adalah gubernur," tegas gubernur di hadapan para peserta Sosialisasi UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Makassar, Kamis.
Syahrul menilai bahwa kondisi masyarakat di Papua akan sangat berbeda dengan kondisi masyarakat di Sumatera atau Jawa, karenanya perlu ada pengecualian-pengecualian terkait lelang jabatan.
"Kalau pelelangan jabatan yang di Jawa sama dengan yang di Papua, kasihan orang Papua. Dan kalau diumumkan lalu semua orang datang kemari, bagaimana?" ujarnya.
Gubernur dua periode ini mengingatkan bahwa pemerintahan tidak hanya mengenai "rules" tetapi juga persoalan "ethics".
"Orang pintar saja tidak cukup, tetapi juga harus punya hati," katanya.
Gubernur berharap Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dapat memberikan petunjuk teknis yang memberikan fleksibilitas bagi daerah terkait lelang jabatan.
"Pelelangan itu sudah menjadi aturan, tetapi berbeda persoalan yang ada di Jakarta, Papua, Kalimantan, tentu saja kita berharap ini dapat diperbaiki sambil jalan," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Sekertaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa lelang jabatan dipandang menyulitkan karena merupakan kebijakan baru.
DWi mengatakan kebijakan lelang jabatan ini akan terus dilaksanakan untuk memperoleh pejabat-pejabat yang berkompeten secara transparan.
"Ini situasi baru, kebijakan baru, tentu saja ada kesulitan, tetapi sambil jalan akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan-perbaikan," pungkasnya.