Makassar (ANTARA Sulsel) - Kemiskinan dan ketertinggalan merupakan dua persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
Untuk menjawab fenomena itu, perguruan tinggi dengan salah satu dari tridarmanya, yakni pengabdian masyarakat harus turut berperan di dalamnya.
"Kehadiran kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa sebagai bagian dari wujud pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan peran mahasiswa dapat memperkuat masyarakat," kata Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu di sela-sela pelepasan KKN mahasiswa Unhas gelombang ke-90 dan "launching" Desa Mandiri di Makassar.
Sebelum menyandang status sarjana, lanjut dia, mahasiswa harus turun ke lapangan mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya di bangku kuliah. Oleh sebab itu, masyarakat harus merasakan adanya perubahan setelah kedatangan mahasiswa ber-KKN.
Sebaliknya, mahasiswa pun merasa bertanggung jawab terhadap perubahan yang ada di tengah masyarakat melalui inovasi yang dibawa ataupun informasi yang berguna untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat.
Kalau sebelumnya KKN identik hanya merupakan program tunggal dari perguruan tinggi, kini dalam perkembangannya program KKN sudah berkolaborasi dengan institusi terkait yang mengemban amanah mengentaskan masyrakat dari kemiskinan dan ketertinggalan.
Oleh karena itu, Unhas yang merupakan universitas terbesar dan ternama di Kawasan Timur Indonesia (KTI) mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan tiga kategori KKN, yakni KKN reguler, KKN tematik, dan KKN kebangsaan.
Khusus pada KKN gelombang ke-90 periode 2015, penyebaran mahasiswa Unhas, baik di wilayah Sulawesi Selatan maupun luar Sulsel, yang mencakup skala nasional dan regional yang totalnya mencapai 3.721 orang.
"Ini merupakan jumlah terbesar dalam sejarah KKN Unhas dan kita semua sadar untuk terpanggil menjawab semua permasalahan yang ada di lapangan," kata Dwia.
Persoalan kemiskinan dan ketertinggalan di lapangan, kata dia, membonceng sejumlah persoalan yang menyangkut persoalan kesehatan ibu dan anak, persoalan akses pendidikan dan sebagainya.
Mencermati semua persoalan itu, Rektor Unhas mengingatkan mahasiswanya untuk menanggalkan sikap arogansi jaket merahnya, kemudian membangun sinergitas dan kebersamaan dengan para pihak terkait untuk bersama-sama menjawab persoalan di lapangan.
"Unhas selalu terbuka untuk bekerja sama dan menerima ide-ide baru karena kami percaya kampus tidak saja sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga harus menjadi agen transformasi sosial dan salah satunya melalui program KKN," ujar rektor yang berlatar belakangan pendidikan sosiologi itu.
Bangun Sinergitas
Pada KKN mahasiswa Unhas gelombang ke-90 yang dirangkaikan dengan "launching" Desa Mandiri yang merupakan program Kementerian Sosial adalah salah satu bentuk kemitraan Unhas dalam upaya menekan kemiskinan dan ketertinggalan di kalangan masyarakat, khususnya di perdesaan.
Mewakili Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Kemensos Hartono Laras melansir bahwa Kemensos pada tahun 2015 siap menuntaskan 100 desa sejahtera mandiri.
"Melalui bentuk kerja sama KKN ini, Kemensos akan menyinergikan dengan program untuk masuk ke desa-desa tujuan KKN," katanya.
Untuk mencapai target desa mandiri perdesaan itu, kata dia, peran serta lembaga pendidikan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi sangatlah penting.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, semua sudah siap dan tinggal melihat kebutuhan masing-masing desa, baik untuk desa yang program KKN desa reguler, desa tertinggal, desa yang berada di wilayah perbatasan, maupun yang masuk kategori desa yang kurang tingkat kesejahteraannya.
"Jadi, pada tahun 2015 akan dituntaskan 100 desa sejahtera mandiri. Mengenai desa yang mana, akan dibahas berikutnya," ujarnya.
Sementara itu, target 2019, pemerintah menargetkan membangun 5.000 desa tertinggal dan 2.000 desa mandiri. Untuk mencapai target tersebut, empat kementerian bekerja sama untuk saling mendukung.
Selain mahasiswa KKN Unhas terlibat dalam mewujudkan program Desa Mandiri itu yang merupakan bagian dari KKN tematik, Kepala UPT KKN Unhas Dr. Hasrullah mengatakan bahwa sebagian mahasiswa yang lolos seleksi masuk dalam kegiatan program KKN kebangsaan.
"Program KKN kebangsaan bersama mitra Kodam VII/Wirabuana digelar di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, sedangkan untuk KKN tematik di antaranya digelar di Makassar, Yogyakarta, serta di Pulau Sebatik dan Miangas," katanya.
Khusus KKN Reguler, dosen Komunikasi Unhas ini mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan itu di delapan kabupaten di Sulsel, di antaranya Kabupaten Gowa, Maros, Pangkep, Sidrap, dan Kabupaten Bantaeng.
Sementara itu, Gubernur Sulsel H. Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa KKN merupakan bagian dari pembinaan kepemimpinan yang kelak akan mengemban tanggung jawab sosial.
"Mahasiswa kita yang akan menjadi generasi penerus pemimpin bangsa, jangan hanya memiliki kecerdasan konsepsional tetapi tidak memiliki nilai-nilai nasionalisme dan kepekaan sosial," ujarnya.
Hal senada dikemukakan Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar.
Menurut dia, kehadiran KKN kebangsaan bekerja sama dengan Unhas telah diluncurkan sejak tahun lalu dengan tujuan lokasi KKN adalah pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan tetangga, seperti Pulau Miangas dan Sebatik di Sulawesi Utara.
"Membangun kepedulian terhadap masyarakat yang masih hidup dengan segala keterbatasan, akan memupuk jiwa nasionalisme," kata pencipta lagu khusus untuk KKN kebangsaan ini.
Menanggapi hal tersebut, peserta KKN kebangsaan yang akrab disapa Waode mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur dapat terpilih mengikuti program itu. Selain untuk mendapatkan pengalaman baru, tentu akan menjadikan pengalaman itu sebagai bekal memasuki fase baru berbaur dengan masyarakat dengan gelar sarjana.
Oleh karena itu, wajarlah jika inovasi bentuk KKN terpadu yang dilakukan dalam bentuk kemitraan tersebut, menjadi harapan besar bagi semua pihak untuk menekan persoalan kemiskinan dan ketertinggalan di negeri tercinta ini. Apalagi, masyarakat yang menjadi sasaran program KKN.
Untuk menjawab fenomena itu, perguruan tinggi dengan salah satu dari tridarmanya, yakni pengabdian masyarakat harus turut berperan di dalamnya.
"Kehadiran kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa sebagai bagian dari wujud pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan peran mahasiswa dapat memperkuat masyarakat," kata Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu di sela-sela pelepasan KKN mahasiswa Unhas gelombang ke-90 dan "launching" Desa Mandiri di Makassar.
Sebelum menyandang status sarjana, lanjut dia, mahasiswa harus turun ke lapangan mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya di bangku kuliah. Oleh sebab itu, masyarakat harus merasakan adanya perubahan setelah kedatangan mahasiswa ber-KKN.
Sebaliknya, mahasiswa pun merasa bertanggung jawab terhadap perubahan yang ada di tengah masyarakat melalui inovasi yang dibawa ataupun informasi yang berguna untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat.
Kalau sebelumnya KKN identik hanya merupakan program tunggal dari perguruan tinggi, kini dalam perkembangannya program KKN sudah berkolaborasi dengan institusi terkait yang mengemban amanah mengentaskan masyrakat dari kemiskinan dan ketertinggalan.
Oleh karena itu, Unhas yang merupakan universitas terbesar dan ternama di Kawasan Timur Indonesia (KTI) mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan tiga kategori KKN, yakni KKN reguler, KKN tematik, dan KKN kebangsaan.
Khusus pada KKN gelombang ke-90 periode 2015, penyebaran mahasiswa Unhas, baik di wilayah Sulawesi Selatan maupun luar Sulsel, yang mencakup skala nasional dan regional yang totalnya mencapai 3.721 orang.
"Ini merupakan jumlah terbesar dalam sejarah KKN Unhas dan kita semua sadar untuk terpanggil menjawab semua permasalahan yang ada di lapangan," kata Dwia.
Persoalan kemiskinan dan ketertinggalan di lapangan, kata dia, membonceng sejumlah persoalan yang menyangkut persoalan kesehatan ibu dan anak, persoalan akses pendidikan dan sebagainya.
Mencermati semua persoalan itu, Rektor Unhas mengingatkan mahasiswanya untuk menanggalkan sikap arogansi jaket merahnya, kemudian membangun sinergitas dan kebersamaan dengan para pihak terkait untuk bersama-sama menjawab persoalan di lapangan.
"Unhas selalu terbuka untuk bekerja sama dan menerima ide-ide baru karena kami percaya kampus tidak saja sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga harus menjadi agen transformasi sosial dan salah satunya melalui program KKN," ujar rektor yang berlatar belakangan pendidikan sosiologi itu.
Bangun Sinergitas
Pada KKN mahasiswa Unhas gelombang ke-90 yang dirangkaikan dengan "launching" Desa Mandiri yang merupakan program Kementerian Sosial adalah salah satu bentuk kemitraan Unhas dalam upaya menekan kemiskinan dan ketertinggalan di kalangan masyarakat, khususnya di perdesaan.
Mewakili Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Kemensos Hartono Laras melansir bahwa Kemensos pada tahun 2015 siap menuntaskan 100 desa sejahtera mandiri.
"Melalui bentuk kerja sama KKN ini, Kemensos akan menyinergikan dengan program untuk masuk ke desa-desa tujuan KKN," katanya.
Untuk mencapai target desa mandiri perdesaan itu, kata dia, peran serta lembaga pendidikan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi sangatlah penting.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, semua sudah siap dan tinggal melihat kebutuhan masing-masing desa, baik untuk desa yang program KKN desa reguler, desa tertinggal, desa yang berada di wilayah perbatasan, maupun yang masuk kategori desa yang kurang tingkat kesejahteraannya.
"Jadi, pada tahun 2015 akan dituntaskan 100 desa sejahtera mandiri. Mengenai desa yang mana, akan dibahas berikutnya," ujarnya.
Sementara itu, target 2019, pemerintah menargetkan membangun 5.000 desa tertinggal dan 2.000 desa mandiri. Untuk mencapai target tersebut, empat kementerian bekerja sama untuk saling mendukung.
Selain mahasiswa KKN Unhas terlibat dalam mewujudkan program Desa Mandiri itu yang merupakan bagian dari KKN tematik, Kepala UPT KKN Unhas Dr. Hasrullah mengatakan bahwa sebagian mahasiswa yang lolos seleksi masuk dalam kegiatan program KKN kebangsaan.
"Program KKN kebangsaan bersama mitra Kodam VII/Wirabuana digelar di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, sedangkan untuk KKN tematik di antaranya digelar di Makassar, Yogyakarta, serta di Pulau Sebatik dan Miangas," katanya.
Khusus KKN Reguler, dosen Komunikasi Unhas ini mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan itu di delapan kabupaten di Sulsel, di antaranya Kabupaten Gowa, Maros, Pangkep, Sidrap, dan Kabupaten Bantaeng.
Sementara itu, Gubernur Sulsel H. Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa KKN merupakan bagian dari pembinaan kepemimpinan yang kelak akan mengemban tanggung jawab sosial.
"Mahasiswa kita yang akan menjadi generasi penerus pemimpin bangsa, jangan hanya memiliki kecerdasan konsepsional tetapi tidak memiliki nilai-nilai nasionalisme dan kepekaan sosial," ujarnya.
Hal senada dikemukakan Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar.
Menurut dia, kehadiran KKN kebangsaan bekerja sama dengan Unhas telah diluncurkan sejak tahun lalu dengan tujuan lokasi KKN adalah pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan tetangga, seperti Pulau Miangas dan Sebatik di Sulawesi Utara.
"Membangun kepedulian terhadap masyarakat yang masih hidup dengan segala keterbatasan, akan memupuk jiwa nasionalisme," kata pencipta lagu khusus untuk KKN kebangsaan ini.
Menanggapi hal tersebut, peserta KKN kebangsaan yang akrab disapa Waode mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur dapat terpilih mengikuti program itu. Selain untuk mendapatkan pengalaman baru, tentu akan menjadikan pengalaman itu sebagai bekal memasuki fase baru berbaur dengan masyarakat dengan gelar sarjana.
Oleh karena itu, wajarlah jika inovasi bentuk KKN terpadu yang dilakukan dalam bentuk kemitraan tersebut, menjadi harapan besar bagi semua pihak untuk menekan persoalan kemiskinan dan ketertinggalan di negeri tercinta ini. Apalagi, masyarakat yang menjadi sasaran program KKN.