Makassar (ANTARA Sulsel) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel) Salam Soba menghimbau agar masyarakat memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan akademik anak.
"Jika nilai anak hanya rata-rata tujuh, jangan dipaksakan masuk ke sekolah unggulan dengan rata-rata nilai sembilan. Jika dipaksakan anak-anak mungkin hanya bisa bertahan sampai 3 bulan, karena tidak mampu mengikuti proses pembelajaran," kata Salam di Makassar, Jumat.
Himbauan ini disebutkan oleh Kadis Pendidikan menanggapi adanya indikasi kecurangan seperti mark up nilai, dan praktek suap untuk memasukkan anak-anak ke sekolah-sekolah unggulan.
Padahal, kata dia, pihaknya telah menerapkan sistem on line dalam penerimaan murid baru, untuk menjamin transparansi, sehingga tidak ada keluhan lagi dari masyarakat.
"Tetapi kenyataannya masyarakat sendiri yang terus mencari celah agar bisa memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah tertentu. Ini yang memprihatinkan," tambahnya.
Salam juga mengingatkan bahwa masyarakat saat ini tidak boleh lagi memandang sebelah mata sekolah-sekolah swasta, karena terbukti kualitas sekolah swasta tidak kalah dengan sekolah negeri.
"Nilai tertinggi di Sulsel justru dipegang oleh sekolah swasta," imbuhnya.
Karenanya, masyarakat tidak perlu memaksakan anak-anak mereka bersekolah di sekolah negeri unggulan dengan menghalalkan segala cara, karena masih ada alternatif lain yang tidak kalah bagus.
Sementara terkait praktek-praktek pungutan liar, pihaknya menegaskan akan menindak tegas sekolah yang melakukan hal tersebut.
"Kami sudah buat edaran ke bupati untuk mengingatkan sekolah tidak melakukan pungutan. Sudah ada edaran gubernur," jelasnya.
Jika ditemukan, tambahnya, pihaknya tidak akan segan mengeluarkan sanksi yang tegas, khususnya bagi kepala sekolah.
"Jika nilai anak hanya rata-rata tujuh, jangan dipaksakan masuk ke sekolah unggulan dengan rata-rata nilai sembilan. Jika dipaksakan anak-anak mungkin hanya bisa bertahan sampai 3 bulan, karena tidak mampu mengikuti proses pembelajaran," kata Salam di Makassar, Jumat.
Himbauan ini disebutkan oleh Kadis Pendidikan menanggapi adanya indikasi kecurangan seperti mark up nilai, dan praktek suap untuk memasukkan anak-anak ke sekolah-sekolah unggulan.
Padahal, kata dia, pihaknya telah menerapkan sistem on line dalam penerimaan murid baru, untuk menjamin transparansi, sehingga tidak ada keluhan lagi dari masyarakat.
"Tetapi kenyataannya masyarakat sendiri yang terus mencari celah agar bisa memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah tertentu. Ini yang memprihatinkan," tambahnya.
Salam juga mengingatkan bahwa masyarakat saat ini tidak boleh lagi memandang sebelah mata sekolah-sekolah swasta, karena terbukti kualitas sekolah swasta tidak kalah dengan sekolah negeri.
"Nilai tertinggi di Sulsel justru dipegang oleh sekolah swasta," imbuhnya.
Karenanya, masyarakat tidak perlu memaksakan anak-anak mereka bersekolah di sekolah negeri unggulan dengan menghalalkan segala cara, karena masih ada alternatif lain yang tidak kalah bagus.
Sementara terkait praktek-praktek pungutan liar, pihaknya menegaskan akan menindak tegas sekolah yang melakukan hal tersebut.
"Kami sudah buat edaran ke bupati untuk mengingatkan sekolah tidak melakukan pungutan. Sudah ada edaran gubernur," jelasnya.
Jika ditemukan, tambahnya, pihaknya tidak akan segan mengeluarkan sanksi yang tegas, khususnya bagi kepala sekolah.