Makassar (ANTARA Sulsel) - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan berdasarkan hasil evaluasi, banyak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Kita evaluasi, banyak sekali cuma sekedar Kawasan Ekonomi Khusus, tidak jalan," kata Sofyan seusai membuka Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-15 di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Senin.
Meski tidak merinci jumlahnya, Sofyan mengatakan banyak Kawasan Ekonomi Khusus yang hanya sekedar nama, tetapi tidak memberikan manfaat yang besar bagi wilayah tersebut.
"Banyak bupati dan gubernur yang mengusulkan Kawasan Ekonomi Khusus, tetapi kemudian kita melihat bahwa kawasan ini tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau misalnya pemerintah dan pengusaha bekerja sama, Kawasan Ekonomi Khusus ini bisa membantu," paparnya.
Meski demikian, kata dia, bagi wilayah yang benar-benar serius, pihaknya siap untuk menambah Kawasan Ekonomi Khusus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah akan memperkenalkan sejumlah insentif khusus bagi Kawasan Ekonomi Khusus.
"Ini sedang dalam tahap akhir untuk dibicarakan, baik insentif pajak maupun insentif lainnya sesuai dengan `nature`nya Kawasan Ekonomi Khusus," jelasnya.
Kawasan Ekonomi Khusus kata dia akan mudah diberikan apabila pemerintah dan pengusaha dapat menjalin kerja sama dengan baik.
"Yang penting ada sponsornya, kemudian komitmen dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi," tambahnya.
Ia juga mengatakan nantinya wewenang di Kawasan Ekonomi Khusus akan ditarik ke provinsi, sebagai representasi dari Pemerintah Pusat.
"Nanti wewenangnya ditarik, akan dipegang oleh gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, supaya lebih cepat dan lebih mudah membuka usaha," tutupnya.
"Kita evaluasi, banyak sekali cuma sekedar Kawasan Ekonomi Khusus, tidak jalan," kata Sofyan seusai membuka Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-15 di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Senin.
Meski tidak merinci jumlahnya, Sofyan mengatakan banyak Kawasan Ekonomi Khusus yang hanya sekedar nama, tetapi tidak memberikan manfaat yang besar bagi wilayah tersebut.
"Banyak bupati dan gubernur yang mengusulkan Kawasan Ekonomi Khusus, tetapi kemudian kita melihat bahwa kawasan ini tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau misalnya pemerintah dan pengusaha bekerja sama, Kawasan Ekonomi Khusus ini bisa membantu," paparnya.
Meski demikian, kata dia, bagi wilayah yang benar-benar serius, pihaknya siap untuk menambah Kawasan Ekonomi Khusus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah akan memperkenalkan sejumlah insentif khusus bagi Kawasan Ekonomi Khusus.
"Ini sedang dalam tahap akhir untuk dibicarakan, baik insentif pajak maupun insentif lainnya sesuai dengan `nature`nya Kawasan Ekonomi Khusus," jelasnya.
Kawasan Ekonomi Khusus kata dia akan mudah diberikan apabila pemerintah dan pengusaha dapat menjalin kerja sama dengan baik.
"Yang penting ada sponsornya, kemudian komitmen dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi," tambahnya.
Ia juga mengatakan nantinya wewenang di Kawasan Ekonomi Khusus akan ditarik ke provinsi, sebagai representasi dari Pemerintah Pusat.
"Nanti wewenangnya ditarik, akan dipegang oleh gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, supaya lebih cepat dan lebih mudah membuka usaha," tutupnya.