Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Biro Pemerintahan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Asmanto Baso Lewa mengatakan, pihaknya optimistis pembangunan berbagai proyek infrastruktur di provinsi ini tidak lagi terkendala masalah pembebasan lahan.
"Kita optimistis pembebasan lahan tidak menjadi masalah, karena berbeda dengan sebelumnya, kini untuk pembebasan lahan bukan hanya luas lahan saja yang dihitung, tetapi apa yang dibangun atau berada di atas lahan tersebut seperti rumah atau tanaman, juga apa yang ada di bawah tanah, jika ada, semuanya dihitung. Jadi istilahnya sekarang masyarakat diberi ganti untung, sehingga masyarakat lebih bersedia lahannya dibebaskan," terang Asmanto di Makassar, Kamis.
Hal ini, kata dia, sesuai dengan amanat UU No. 2 tahun 2012 dan Perpres No.17 tahun 2012. Apalagi, tambahnya, Sulsel juga sudah memiliki Pergub yang mengatur secara teknis mengenai penggantian pembebasan lahan tersebut.
"Aturan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh biaya penggantian yang lebih baik," ujarnya.
Persoalan lahan ini, kata dia, juga sudah didahului dengan survey dari masing-masing pihak penanggung jawab proyek.
"Dokumen perencanaannya tidak akan diajukan kepada gubernur, jika tidak ada rekomendasi terkait lahan," tambahnya.
Asmanto mencontohkan proyek pembangunan rel kereta api Makassar - Parepare, misalnya, sudah ada jaminan dari Kepala Daerah masing-masing terkait kesiapan lahan.
Saat ini, kata dia, untuk pembebasan lahan rel kereta api tahap pertama sepanjang 30 kilometer, 95 persen diantaranya sudah berhasil dirampungkan.
"Dari lebih dari 400 pemilik lahan, tinggal 5 persen yang belum rampung, itupun karena pemiliknya tidak tinggal di lokasi tersebut, sementara untuk pengukuran perlu disaksikan oleh pemilik lahan," jelasnya.
Sementara untuk proyek pembangunan tiga bendungan besar yaitu Karangloe, Baliase, dan Passeloreng, masyarakat juga sudah setuju, dan saat ini sedang negosiasi harga.
"Investor tidak perlu mengkhawatirkan masalah pembebasan lahan lagi jika ingin berinvestasi pada proyek infrastruktur di Sulsel," tutupnya.
"Kita optimistis pembebasan lahan tidak menjadi masalah, karena berbeda dengan sebelumnya, kini untuk pembebasan lahan bukan hanya luas lahan saja yang dihitung, tetapi apa yang dibangun atau berada di atas lahan tersebut seperti rumah atau tanaman, juga apa yang ada di bawah tanah, jika ada, semuanya dihitung. Jadi istilahnya sekarang masyarakat diberi ganti untung, sehingga masyarakat lebih bersedia lahannya dibebaskan," terang Asmanto di Makassar, Kamis.
Hal ini, kata dia, sesuai dengan amanat UU No. 2 tahun 2012 dan Perpres No.17 tahun 2012. Apalagi, tambahnya, Sulsel juga sudah memiliki Pergub yang mengatur secara teknis mengenai penggantian pembebasan lahan tersebut.
"Aturan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh biaya penggantian yang lebih baik," ujarnya.
Persoalan lahan ini, kata dia, juga sudah didahului dengan survey dari masing-masing pihak penanggung jawab proyek.
"Dokumen perencanaannya tidak akan diajukan kepada gubernur, jika tidak ada rekomendasi terkait lahan," tambahnya.
Asmanto mencontohkan proyek pembangunan rel kereta api Makassar - Parepare, misalnya, sudah ada jaminan dari Kepala Daerah masing-masing terkait kesiapan lahan.
Saat ini, kata dia, untuk pembebasan lahan rel kereta api tahap pertama sepanjang 30 kilometer, 95 persen diantaranya sudah berhasil dirampungkan.
"Dari lebih dari 400 pemilik lahan, tinggal 5 persen yang belum rampung, itupun karena pemiliknya tidak tinggal di lokasi tersebut, sementara untuk pengukuran perlu disaksikan oleh pemilik lahan," jelasnya.
Sementara untuk proyek pembangunan tiga bendungan besar yaitu Karangloe, Baliase, dan Passeloreng, masyarakat juga sudah setuju, dan saat ini sedang negosiasi harga.
"Investor tidak perlu mengkhawatirkan masalah pembebasan lahan lagi jika ingin berinvestasi pada proyek infrastruktur di Sulsel," tutupnya.