Mamuju (ANTARA Sulbar) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia meminta agar BPKP Provinsi Sulawesi Barat mengawal pembangunan di Provinsi Sulbar dengan memaksimalkan pengelolaan keuangan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
"Kawal dan dukung pembangunan di Sulawesi Barat agar daerah yang baru dan termuda di Indonesia dapat maju dan berkembang setara dengan Provinsi lainnya di Indonesia," kata Kepala BPK RI Ardan Adi Perdana saat menghadiri pelantikan Kepala BPKP Provinsi Sulbar di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh telah menyatakan apresiasinya mengenai keberadaan BPKP di Provinsi Sulbar yang dianggap selama ini telah mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
"Kontribusi yang diberikan BPKP Provinsi Sulbar yang mendapat apresiasi Gubernur Sulbar sehingga Sulbar yang belum pernah meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) akhirnya meraih predikat itu mesti dipertahankan," katanya.
Menurut dia, ada dua tugas pokok yang mesti dilaksanakan BPKP Sulbar yakni membantu dan mendorong maksimalnya penyelenggaraan pemerintahan serta memaksimalkan pengawasan dengan melakukan pembinaan sehingga pemerintah dapat melakukan pengendalian anggaran dalam mengelola anggaran.
"Kontribusi BPKP Sulbar dapat diwujudkan dengan mendorong sistem pengendalian anggaran sehingga lahir pengelolaan anggaran yang akuntabilitas, dan keuangan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
"Kawal dan dukung pembangunan di Sulawesi Barat agar daerah yang baru dan termuda di Indonesia dapat maju dan berkembang setara dengan Provinsi lainnya di Indonesia," kata Kepala BPK RI Ardan Adi Perdana saat menghadiri pelantikan Kepala BPKP Provinsi Sulbar di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh telah menyatakan apresiasinya mengenai keberadaan BPKP di Provinsi Sulbar yang dianggap selama ini telah mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
"Kontribusi yang diberikan BPKP Provinsi Sulbar yang mendapat apresiasi Gubernur Sulbar sehingga Sulbar yang belum pernah meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) akhirnya meraih predikat itu mesti dipertahankan," katanya.
Menurut dia, ada dua tugas pokok yang mesti dilaksanakan BPKP Sulbar yakni membantu dan mendorong maksimalnya penyelenggaraan pemerintahan serta memaksimalkan pengawasan dengan melakukan pembinaan sehingga pemerintah dapat melakukan pengendalian anggaran dalam mengelola anggaran.
"Kontribusi BPKP Sulbar dapat diwujudkan dengan mendorong sistem pengendalian anggaran sehingga lahir pengelolaan anggaran yang akuntabilitas, dan keuangan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.