Ambon (ANTARA Sulsel) - DPD KNPI Maluku menyatakan daerah ini saatnya diberikan perlakukan khusus untuk mengelola potensi sumber daya hayati laut guna menjawab kemiskinan masyarakat yang berada di peringkat keempat terendah dari 34 Provinsi di Tanah Air.
"Rasanya di era 70 tahun kemerdekaan RI harus ada keadilan pemerintah ke Maluku yang 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.479,69 KM2 adalah laut dengan aneka hayati biota laut maupun migas belum dikelola optimal bagi peningkatan kesejahteraan 1,8 juta jiwa penduduk," kata Ketua KNPI Maluku, Bisri Latuconsina, di Ambon, Kamis.
Pertimbangannya, sebagai satu dari delapan Provinsi Kemerdekaan ternyata menjadi "korban" ketidakadilan pemerintah pusat maupun kebijakan politik nasional.
Padahal, Maluku miliki potensi lestari ikan yang mencapai 1,6 juta ton/tahun dan baru dimanfaatkan sekitar 30 persen lebih.
Begitu pun, regulasi yang membatasi aktivitas penangkapan nelayan tradisional yang mendiami wilayah pesisir di 1.340 buah pulau.
"Jadi Maluku saatnya diberikan perlakukan khusus atau pun otonomi khusus untuk mengelola potensi sumber daya hayati laut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak menjadi Provinsi keempat termiskin di Indonesia," ujar Bisri.
Dia juga meragukan data potensi ikan laut Maluku yang dipaparkan staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat seminar nasional di Ambon, beberapa waktu lalu.
"DPD KNPI Maluku bersama Pemprov setempat sedang melakukan survei agar memiliki kepastian potensi ikan, selanjutnya mendesak pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus atau otonomi khusus untuk mengoptimalkan pengelolaannya," tegas Bisri.
Karena itu, DPD KNPI Maluku mendesak pemerintah pusat merealisasikan Maluku menjadi lumbung ikan nasional (LIN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang dirampungkan materinya.
"Jangan lagi beralasan lain karena Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi Presiden sudah menjanjikannya sehingga program itu tinggal dilanjutkan Kementerian Indonesia Kerja dikoordinir Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla," kata Bisri Latuconsina.
"Rasanya di era 70 tahun kemerdekaan RI harus ada keadilan pemerintah ke Maluku yang 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.479,69 KM2 adalah laut dengan aneka hayati biota laut maupun migas belum dikelola optimal bagi peningkatan kesejahteraan 1,8 juta jiwa penduduk," kata Ketua KNPI Maluku, Bisri Latuconsina, di Ambon, Kamis.
Pertimbangannya, sebagai satu dari delapan Provinsi Kemerdekaan ternyata menjadi "korban" ketidakadilan pemerintah pusat maupun kebijakan politik nasional.
Padahal, Maluku miliki potensi lestari ikan yang mencapai 1,6 juta ton/tahun dan baru dimanfaatkan sekitar 30 persen lebih.
Begitu pun, regulasi yang membatasi aktivitas penangkapan nelayan tradisional yang mendiami wilayah pesisir di 1.340 buah pulau.
"Jadi Maluku saatnya diberikan perlakukan khusus atau pun otonomi khusus untuk mengelola potensi sumber daya hayati laut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak menjadi Provinsi keempat termiskin di Indonesia," ujar Bisri.
Dia juga meragukan data potensi ikan laut Maluku yang dipaparkan staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat seminar nasional di Ambon, beberapa waktu lalu.
"DPD KNPI Maluku bersama Pemprov setempat sedang melakukan survei agar memiliki kepastian potensi ikan, selanjutnya mendesak pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus atau otonomi khusus untuk mengoptimalkan pengelolaannya," tegas Bisri.
Karena itu, DPD KNPI Maluku mendesak pemerintah pusat merealisasikan Maluku menjadi lumbung ikan nasional (LIN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang dirampungkan materinya.
"Jangan lagi beralasan lain karena Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi Presiden sudah menjanjikannya sehingga program itu tinggal dilanjutkan Kementerian Indonesia Kerja dikoordinir Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla," kata Bisri Latuconsina.