Makassar, (Antara) - Kementerian Koperasi dan UKM RI menyatakan omset penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) rata-rata menurun 15 persen akibat pelemahan nilai rupiah terhadap dollar.
"Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar cukup berimbas kepada UMKM," ujar Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM, Braman Setyo saat acara Temu Mitra UKM Naik Kelas bertema "Meningkatkan Daya Saing UMK Menghadapi MEA" di Celebes Convention Center Makassar, Rabu.
Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo ini mengharapkan agar perusahaan penjaminan mampu mendukung UMKM melalui penjaminan permodalan agar target pemerintah tahun ini sebanyak 200 ribu UMKM "naik kelas" bisa tercapai.
"Dampak kenaikan dolar terhadap UMKM sedang kami evaluasi, kebanyakan yang komponen bahan bakunya impor omsetnya turun 15 persen," katanya.
Kendati demikian, dampak pelemahan rupiah dinilai belum terlalu menggoyahkan kebijakan pemerintah yang menargetkan di akhir 2019 sebanyak satu juta UMKM bisa "naik kelas".
"Berbagai kebijakan sudah disiapkan untuk menyiasati gejolak rupiah. Di antaranya menggenjot penyaluran KUR yang sudah dimulai sejak 18 Juli.
Pemerintah sendiri menargetkan tahun ini KUR bisa tersalur Rp30 triliun," katanya.
Dengan adanya bantuan akses permodalan ini, ujar dia, tentu akan menguatkan posisi UMKM. "Per 26 Agustus, posisi penyaluran KUR sudah Rp205 miliar,karenanya kami optimistis UMKM mampu tumbuh dan tangguh menghadapi gejolak rupiah," ujar Braman Setyo.
Langkah-langkah strategis lain yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan daya saing UMKM sehingga bisa tanggung menghadapi gejolak rupiah dan pasar bebas ASEAN 2015 ialah diturunkannya tingkat suku bunga KUR menjadi 12 persen dari tahun sebelumnya 22 persen.
Kemudian mendorong 515 kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengeluarkan kartu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), melakukan pendampingan kepada UMKM dengan mengerahkan 10 ribu pendamping, Pelayanan Gratis dan cepat Hak Cipta produk UMKM, dan memberikan akses permodalan dengan dukungan penuh perusahaan penjaminan.
"Harus diingat, 40 persen masalah UMKM adalah permodalan, dan Perum Jamkrindo dan Asippindo kami butuhkan untuk memberikan penjaminan kepada UMKM," ujar Braman Setyo.
Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar mengatakn siap menyukseskan program KUR.
Menurutnya, Perum Jamkrindo telah menargetkan volume penjaminan mencapai Rp81,78 triliun tahun ini, dengan di dalamnya termasuk target setengah dari Rp30 triliun penjaminan KUR akan di back up satu-satunya BUMN penjamin ini.
Sebelumnya, di Istana Negara, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan agar bank-bank tidak perlu takut menyalurkan KUR. Tingkat NPL yang tinggi di bisnis ini bisa diimbangi dengan perusahaan Penjamin, yakni Perum Jamkrindo.
"Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar cukup berimbas kepada UMKM," ujar Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM, Braman Setyo saat acara Temu Mitra UKM Naik Kelas bertema "Meningkatkan Daya Saing UMK Menghadapi MEA" di Celebes Convention Center Makassar, Rabu.
Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo ini mengharapkan agar perusahaan penjaminan mampu mendukung UMKM melalui penjaminan permodalan agar target pemerintah tahun ini sebanyak 200 ribu UMKM "naik kelas" bisa tercapai.
"Dampak kenaikan dolar terhadap UMKM sedang kami evaluasi, kebanyakan yang komponen bahan bakunya impor omsetnya turun 15 persen," katanya.
Kendati demikian, dampak pelemahan rupiah dinilai belum terlalu menggoyahkan kebijakan pemerintah yang menargetkan di akhir 2019 sebanyak satu juta UMKM bisa "naik kelas".
"Berbagai kebijakan sudah disiapkan untuk menyiasati gejolak rupiah. Di antaranya menggenjot penyaluran KUR yang sudah dimulai sejak 18 Juli.
Pemerintah sendiri menargetkan tahun ini KUR bisa tersalur Rp30 triliun," katanya.
Dengan adanya bantuan akses permodalan ini, ujar dia, tentu akan menguatkan posisi UMKM. "Per 26 Agustus, posisi penyaluran KUR sudah Rp205 miliar,karenanya kami optimistis UMKM mampu tumbuh dan tangguh menghadapi gejolak rupiah," ujar Braman Setyo.
Langkah-langkah strategis lain yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan daya saing UMKM sehingga bisa tanggung menghadapi gejolak rupiah dan pasar bebas ASEAN 2015 ialah diturunkannya tingkat suku bunga KUR menjadi 12 persen dari tahun sebelumnya 22 persen.
Kemudian mendorong 515 kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengeluarkan kartu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), melakukan pendampingan kepada UMKM dengan mengerahkan 10 ribu pendamping, Pelayanan Gratis dan cepat Hak Cipta produk UMKM, dan memberikan akses permodalan dengan dukungan penuh perusahaan penjaminan.
"Harus diingat, 40 persen masalah UMKM adalah permodalan, dan Perum Jamkrindo dan Asippindo kami butuhkan untuk memberikan penjaminan kepada UMKM," ujar Braman Setyo.
Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar mengatakn siap menyukseskan program KUR.
Menurutnya, Perum Jamkrindo telah menargetkan volume penjaminan mencapai Rp81,78 triliun tahun ini, dengan di dalamnya termasuk target setengah dari Rp30 triliun penjaminan KUR akan di back up satu-satunya BUMN penjamin ini.
Sebelumnya, di Istana Negara, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan agar bank-bank tidak perlu takut menyalurkan KUR. Tingkat NPL yang tinggi di bisnis ini bisa diimbangi dengan perusahaan Penjamin, yakni Perum Jamkrindo.