Makassar (ANTARA Sulsel) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan merasa senang jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin terlibat dalam mengawasi jalannya proses pemilihan kepala daerah serentak dan pihaknya segera mengkoordinasikannya.
"Jika KPK memang terlibat dalam pengawasan Pilkada khususnya `money politics`, maka jelas itu sangat membantu kami. Saya senang kalau memang seperti itu," ujar Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, selama Pilkada digelar dan diawasi langsung oleh Panitia Pengawas Pemilu, sejumlah pelanggaran yang terjadi sulit ditindak karena kurangnya bukti-bukti yang menguatkan.
Misalnya ada tim pasangan calon tercium indikasi politik uang, anggota Panwaslu tidak bisa berbuat banyak. Paling sebatas membuat laporan atau memberikan informasi kepada pihak berwenang.
"Makanya peserta Pilkada sudah harus berhati-hati karena KPK telah menyiapkan operasi tangkap tangan. Di daerah yang memang rawan terjadi," katanya.
Mengenai rawannya penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Laode pun mengaku sulit untuk melakukan penelusuran. Tapi biasanya, praktik tersebut rawan di daerah yang ada "incumbent".
"Sebenarnya Bawaslu RI sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi termasuk KPK untuk mengawasi praktik `money politics`. Jadi ke depan temuan kami tinggal dikoordinasikan dengan Bawaslu RI untuk diteruskan KPK," katanya.
KPK memastikan bakal memantau ketat Pilkada serentak tahun ini. Lembaga anti rasuah itu bahkan siap mengambil tindakan tegas bila ada kegiatan yang berbau tindak pidana korupsi.
"KPK akan OTT (operasi tangkap tangan) kalau ada transaksi yang masuk kategori melanggar Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)," tegas Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja saat peluncuran program "Pilkada Berintegritas 2015" di ruang auditorium KPK, Jakarta.
Dari 11 daerah di Sulsel yang melaksanakan Pilkada tahun ini, sejumlah kepala daerah atau bupati kembali maju, di antaranya, petahana Bupati Maros Hatta Rahman.
Bupati Pangkep Syamsuddin, Bupati Barru Andi Idris Syukur. Kemudian Bupati Toraja Theopillus Allorerung, Bupati Toraja utara Frederik Battisorring, dan Bupati Luwu Utara Arifin Junaedi.
Sebelumnya, Koordinator Advokasi Masyarakat Sipil Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddaq menjelaskan, rawannya penyelewengan menjelang Pilkada lantaran pertanggungjawaban dana bansos dan hibah langsung ke meja bupati.
"Modusnya seperti itu, mereka kerap main di dua pos anggaran ini," katanya.
"Jika KPK memang terlibat dalam pengawasan Pilkada khususnya `money politics`, maka jelas itu sangat membantu kami. Saya senang kalau memang seperti itu," ujar Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, selama Pilkada digelar dan diawasi langsung oleh Panitia Pengawas Pemilu, sejumlah pelanggaran yang terjadi sulit ditindak karena kurangnya bukti-bukti yang menguatkan.
Misalnya ada tim pasangan calon tercium indikasi politik uang, anggota Panwaslu tidak bisa berbuat banyak. Paling sebatas membuat laporan atau memberikan informasi kepada pihak berwenang.
"Makanya peserta Pilkada sudah harus berhati-hati karena KPK telah menyiapkan operasi tangkap tangan. Di daerah yang memang rawan terjadi," katanya.
Mengenai rawannya penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Laode pun mengaku sulit untuk melakukan penelusuran. Tapi biasanya, praktik tersebut rawan di daerah yang ada "incumbent".
"Sebenarnya Bawaslu RI sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi termasuk KPK untuk mengawasi praktik `money politics`. Jadi ke depan temuan kami tinggal dikoordinasikan dengan Bawaslu RI untuk diteruskan KPK," katanya.
KPK memastikan bakal memantau ketat Pilkada serentak tahun ini. Lembaga anti rasuah itu bahkan siap mengambil tindakan tegas bila ada kegiatan yang berbau tindak pidana korupsi.
"KPK akan OTT (operasi tangkap tangan) kalau ada transaksi yang masuk kategori melanggar Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)," tegas Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja saat peluncuran program "Pilkada Berintegritas 2015" di ruang auditorium KPK, Jakarta.
Dari 11 daerah di Sulsel yang melaksanakan Pilkada tahun ini, sejumlah kepala daerah atau bupati kembali maju, di antaranya, petahana Bupati Maros Hatta Rahman.
Bupati Pangkep Syamsuddin, Bupati Barru Andi Idris Syukur. Kemudian Bupati Toraja Theopillus Allorerung, Bupati Toraja utara Frederik Battisorring, dan Bupati Luwu Utara Arifin Junaedi.
Sebelumnya, Koordinator Advokasi Masyarakat Sipil Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddaq menjelaskan, rawannya penyelewengan menjelang Pilkada lantaran pertanggungjawaban dana bansos dan hibah langsung ke meja bupati.
"Modusnya seperti itu, mereka kerap main di dua pos anggaran ini," katanya.