Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan pada pemilihan kepala daerah di 11 kabupaten ini menjamin jika data-data pemilih sangat akurat karena dalam proses verifikasi sudah dilakukan dengan hati-hati dan ketat.
"Dalam setiap pilkada yang sebelum-sebelumnya selalu saja ada yang mempermasalahkan mengenai data pemilih, makanya ini yang akan kita perketat," ujar Komisioner KPU Sulsel Mardiana Rusli di Makassar, Selasa.
Pada pilkada kali ini, KPU akan berupaya semaksimal mungkin melakukan verifikasi data yang ketat terhadap kecurangan dalam proses pendataan. Dengan cara mendatangi langsung rumah penduduk yang terdaftar guna memastikan kebenaran data.
"Ini data-datanya sedang kita himpun dari kelurahan-kelurahan. Pokoknya nanti kita akan verifikasi ke lapangan, bisa jadi ke rumahnya langsung. Kita akan pastikan orangnya memang betul-betul ada atau tidak," katanya.
Mardiana mengatakan, proses pendataan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKT) akan membutuhkan waktu yang lama demi mencegah terjadinya kesalahan pendataan.
Adapun yang akan terdaftar dalam DPK dan DPKT nantinya adalah penduduk yang tidak atau belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
"Yang kita awasi dan waspadai itu di 11 daerah. Kita tidak bisa menganggap jika daerah satu dan daerah lainnya rentang terjadinya manipulasi data. Intinya semuanya kita waspadai," katanya.
Ia melanjutkan, saat ini sisa tiga kabupaten yang belum merampungkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Yakni KPUD Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Maros dan Selayar.
Sesuai dengan jadwal perampungan DPS dalam tahapan pilkada yakni 1-2 September. Sedangkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan 1-2 Oktober.
"DPS itu masih bisa berubah. Bisa saja berkurang bisa pula bertambah. Makanya masih dilakukan verifikasi," tutur Ana.
"Dalam setiap pilkada yang sebelum-sebelumnya selalu saja ada yang mempermasalahkan mengenai data pemilih, makanya ini yang akan kita perketat," ujar Komisioner KPU Sulsel Mardiana Rusli di Makassar, Selasa.
Pada pilkada kali ini, KPU akan berupaya semaksimal mungkin melakukan verifikasi data yang ketat terhadap kecurangan dalam proses pendataan. Dengan cara mendatangi langsung rumah penduduk yang terdaftar guna memastikan kebenaran data.
"Ini data-datanya sedang kita himpun dari kelurahan-kelurahan. Pokoknya nanti kita akan verifikasi ke lapangan, bisa jadi ke rumahnya langsung. Kita akan pastikan orangnya memang betul-betul ada atau tidak," katanya.
Mardiana mengatakan, proses pendataan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKT) akan membutuhkan waktu yang lama demi mencegah terjadinya kesalahan pendataan.
Adapun yang akan terdaftar dalam DPK dan DPKT nantinya adalah penduduk yang tidak atau belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
"Yang kita awasi dan waspadai itu di 11 daerah. Kita tidak bisa menganggap jika daerah satu dan daerah lainnya rentang terjadinya manipulasi data. Intinya semuanya kita waspadai," katanya.
Ia melanjutkan, saat ini sisa tiga kabupaten yang belum merampungkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Yakni KPUD Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Maros dan Selayar.
Sesuai dengan jadwal perampungan DPS dalam tahapan pilkada yakni 1-2 September. Sedangkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan 1-2 Oktober.
"DPS itu masih bisa berubah. Bisa saja berkurang bisa pula bertambah. Makanya masih dilakukan verifikasi," tutur Ana.