Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Dr Jayadi Nas menyatakan salah satu potenssi kecurangan yang rawan terjadi adalah memainkan data daftar pemilih sementara, apalagi ketika pemilihan kepala daerah diikuti petahana.
"DPS itu kan bersumber dari Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang disusun pemerintah daerah masing-masing. Setelah itu KPU masing-masing daerah kembali memplenokan DPS menjadi DPT usai melakukan verifikasi pemutakhiran data di lapangan," kata Jayadi di Makassar, Rabu.
Dia mengungkapkan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) paling rawan terjadi saat tahap verifikasi data Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Menurut Dosen Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini pun menyebutkan, tahap verifikasi pemutakhiran data menjadi peluang dimainkan calon incumbent.
Dia mencontohkan, misalnya sejumlah nama yang awalnya tidak tercantum dalam DP4, namun tiba-tiba muncul di DPS ataupun sebaliknya.
Jika petugas pemutakhiran data tidak teliti saat melakukan pencocokan data, di situlah peluang jumlah pemilih bisa bertambah dalam DPT.
"Petugas jangan sekadar menempel kartu saja saat pengecekan. etugas harus betul-betul menanyakan apakah di rumah bersangkutan betul ada dalam daftar atau tidak, karena jangan sampai lebih atau kurang," katanya.
Lebih lanjut, Jayadi menuturkan, bisa saja kelompok tertentu atau incumbent mengurangi jumlah pemilih di suatu desa/kelurahan atau kecamatan yang suaranya diperkirakan minim. Kemudian menambah jumlah
pemilih di wilayah yang berpotensi dimenangkan.
"Itulah gunanya dilakukan verifikasi di tingkat bawah. Jangan sampai data yang diserahkan asal-asalan," pungkas mantan Ketua KPU Sulsel tersebut.
Untuk itu, Jayadi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang melibatkan incumbent.
Pasalnya, sebut dia, data pemilih yang kerap dimainkan untuk menambah jumlah DP4 yakni orang telah meninggal, pindah, dan mobilisasi massa, serta penduduk belum masuk usia memilih.
Terpisah, KPU Sulsel mengaku terus berupaya semaksimal mungkin melakukan verifikasi data yang ketat terhadap kecurangan dalam proses pendataan. Caranya dengan mendatangi langsung rumah penduduk yang terdaftar guna memastikan kebenaran data.
"Ini data-datanya sedang kami himpun dari kelurahan-kelurahan. Pokoknya nanti kita akan verifikasi ke lapangan, bisa jadi ke rumahnya langsung. Kami pastikan orangnya memang betul-betul ada atau tidak," kata Komisioner KPU Sulsel Mardiana Rusli.
"DPS itu kan bersumber dari Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang disusun pemerintah daerah masing-masing. Setelah itu KPU masing-masing daerah kembali memplenokan DPS menjadi DPT usai melakukan verifikasi pemutakhiran data di lapangan," kata Jayadi di Makassar, Rabu.
Dia mengungkapkan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) paling rawan terjadi saat tahap verifikasi data Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Menurut Dosen Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini pun menyebutkan, tahap verifikasi pemutakhiran data menjadi peluang dimainkan calon incumbent.
Dia mencontohkan, misalnya sejumlah nama yang awalnya tidak tercantum dalam DP4, namun tiba-tiba muncul di DPS ataupun sebaliknya.
Jika petugas pemutakhiran data tidak teliti saat melakukan pencocokan data, di situlah peluang jumlah pemilih bisa bertambah dalam DPT.
"Petugas jangan sekadar menempel kartu saja saat pengecekan. etugas harus betul-betul menanyakan apakah di rumah bersangkutan betul ada dalam daftar atau tidak, karena jangan sampai lebih atau kurang," katanya.
Lebih lanjut, Jayadi menuturkan, bisa saja kelompok tertentu atau incumbent mengurangi jumlah pemilih di suatu desa/kelurahan atau kecamatan yang suaranya diperkirakan minim. Kemudian menambah jumlah
pemilih di wilayah yang berpotensi dimenangkan.
"Itulah gunanya dilakukan verifikasi di tingkat bawah. Jangan sampai data yang diserahkan asal-asalan," pungkas mantan Ketua KPU Sulsel tersebut.
Untuk itu, Jayadi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang melibatkan incumbent.
Pasalnya, sebut dia, data pemilih yang kerap dimainkan untuk menambah jumlah DP4 yakni orang telah meninggal, pindah, dan mobilisasi massa, serta penduduk belum masuk usia memilih.
Terpisah, KPU Sulsel mengaku terus berupaya semaksimal mungkin melakukan verifikasi data yang ketat terhadap kecurangan dalam proses pendataan. Caranya dengan mendatangi langsung rumah penduduk yang terdaftar guna memastikan kebenaran data.
"Ini data-datanya sedang kami himpun dari kelurahan-kelurahan. Pokoknya nanti kita akan verifikasi ke lapangan, bisa jadi ke rumahnya langsung. Kami pastikan orangnya memang betul-betul ada atau tidak," kata Komisioner KPU Sulsel Mardiana Rusli.