Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) terkait upaya identifikasi terkait masalah kemaritiman yang ada di daerah itu.
"Rakor ini sebagai upaya untuk menyinergikan RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Tahun 2016-2021," kata Bupati Mamuju Suhardi Duka di Mamuju, Kamis.
Bupati menyebutkan, RPJMD adalah kewenangan Bupati terpilih untuk mendesain arah pembangunan yang diinginkan. Namun tentunya, bupati terpilih kelak tetap mengacu pada standar-standar perencanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Lebih lanjut alumnus program Doktor di Universitas Airlangga tersebut mengatakan, saat ini sesuai dengan kewenangan, dalam bentuk konsep untuk membreakdown apa yang menjadi perencanaan nasional.
"Kita `Breakdown` tentu sesuai dengan tingkatan kepentingan dan potensi wilayah masing-masing," jelas SDK sapaan akrab Suhardi Duka.
Menurut dia, jika bahas kemaritiman maka tentu berbicara tentang wilayah yang memiliki peraiaran laut.
Karena itu kata dia, daerah Mamuju yang memiliki laut begitu luas sehingga sangat tepat jika pemerintah menyiapkan konsep pembangunan Kemaritiman.
SDK menambahkan, kemaritiman tidak hanya dilihat satu aspek saja seperti aspek ekonomi, namun juga harus memperhatikan banyak aspek, termasuk aspek keamanan dimana Laut juga merupakan pintu masuk dari berbagai ancaman-ancaman dari luar.
Meski demikian kata dia, dari sekian aspek tersebut maka juga harus ada yang dipertajam atau lebih diprioritaskan.
SDK menghimbau agar Konsep RPJMD yang berkaiatn dengan kemaritiman tersebut segera dibuat dan diselesaikan.
Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju Rachmat Thahir ST.Msi memaparkan pentingnya mensinergikan konsep perencanaan pembangunan sektor unggulan kemaritiman yang salah satu dari sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita dalam RPJMN.
Sebagaimana Misi Pembangunan Nasional 2015-2019 yang didengungkan pemerintahan Jokowi-JK saat ini kata dia, mewujudkan Keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan.
"Rakor ini sebagai upaya untuk menyinergikan RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Tahun 2016-2021," kata Bupati Mamuju Suhardi Duka di Mamuju, Kamis.
Bupati menyebutkan, RPJMD adalah kewenangan Bupati terpilih untuk mendesain arah pembangunan yang diinginkan. Namun tentunya, bupati terpilih kelak tetap mengacu pada standar-standar perencanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Lebih lanjut alumnus program Doktor di Universitas Airlangga tersebut mengatakan, saat ini sesuai dengan kewenangan, dalam bentuk konsep untuk membreakdown apa yang menjadi perencanaan nasional.
"Kita `Breakdown` tentu sesuai dengan tingkatan kepentingan dan potensi wilayah masing-masing," jelas SDK sapaan akrab Suhardi Duka.
Menurut dia, jika bahas kemaritiman maka tentu berbicara tentang wilayah yang memiliki peraiaran laut.
Karena itu kata dia, daerah Mamuju yang memiliki laut begitu luas sehingga sangat tepat jika pemerintah menyiapkan konsep pembangunan Kemaritiman.
SDK menambahkan, kemaritiman tidak hanya dilihat satu aspek saja seperti aspek ekonomi, namun juga harus memperhatikan banyak aspek, termasuk aspek keamanan dimana Laut juga merupakan pintu masuk dari berbagai ancaman-ancaman dari luar.
Meski demikian kata dia, dari sekian aspek tersebut maka juga harus ada yang dipertajam atau lebih diprioritaskan.
SDK menghimbau agar Konsep RPJMD yang berkaiatn dengan kemaritiman tersebut segera dibuat dan diselesaikan.
Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju Rachmat Thahir ST.Msi memaparkan pentingnya mensinergikan konsep perencanaan pembangunan sektor unggulan kemaritiman yang salah satu dari sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita dalam RPJMN.
Sebagaimana Misi Pembangunan Nasional 2015-2019 yang didengungkan pemerintahan Jokowi-JK saat ini kata dia, mewujudkan Keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan.