Mamuju (ANTARA Sulbar) - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Syamsul Samad menyampaikan bahwa komisi II DPR RI menyambut baik atas rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Balanipa.
"Baru saja kita melaksanakan rapat koordinasi dengan teman-teman di DPR RI yang dilaksanakan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Intinya, apa yang kita perjuangkan untuk membentuk satu kabupaten baru di Sulbar mendapat respon yang positif," kata Syamsul Samad di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, rapat dengan pendapat ini dipinpin langsung Ketua komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman dengan agenda pembahasan pembentukan Kabupaten Balanipa itu. Sejumlah anggota Komisi II DPR RI lainnya juga terlihat hadir dalam pertemuan tersebut.
Dari Komisi I DPRD Sulawesi Barat, rombongan yang menyertainya diantaranya Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri Umar dan hadir pula Bupati Polewali Mandar (Polman) Andi Ibrahim Masdar dan Ketua KAPP Balanipa, Mujirin M Yamin.
Dari pertemuan tersebut, hampir semua anggota Komisi II DPR RI menyambut baik usulan pembentukan Kabupaten Balanipa.
Bahkan, Komisi II menjanjikan akan membahas khusus Balanipa dan empat calon Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Sulsel dan Sulteng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri Mendagri.
"Rencananya RDP Komisi II dan Mendagri akan berlangsung 11-13 September 2015. Kami sangat senang dengan respon Komisi II DPR RI. Intinya tidak satupun anggota Komisi II DPR RI melontarkan nada penolakan," ungkap Syamsul Samad yang juga politisi dari Partai Demokrat ini.
Pria asal Polman itu menjelaskan, Komisi II memberi perilaku khusus kepada Balanipa. Alasannya, karena sebelumnya Balanipa sudah mendapatkan Amanat Presiden (Ampres).
"Balanipa itu spesial. Ada beberap statemen dari anggota Komiis II yang menyatakan Balanipa selayaknya tidak panjang prosesnya. Karena yang kemarin sudah ada Ampres," jelas Syamsul Samad.
Syamsul yang juga mantan aktivis HMI itu merasa sangat optimis Kabupaten Balanipa akan lebih cepat terwujud, sebab hampir semua elemen masyarakat memberi dukungan. Termasuk Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar yang secara khusus datang ke Jakarta untuk memekerkan Balanipa.
"Semua sudah memberikan dukungan. Bupati Polman malah memimpin langsung. Saya mengapresiasi karena sangat jarang Bupati di kabupaten induk memimpin pemekaran," ungkapnya.
Langkah selanjutnya, kata sebut Syamsul, semua elemen pembentukan kabupaten Balanipa akan menguatkan konsolidasi dengan elemen masyarakat lainnya. Pihak yang terlibat dalam pemekaran Balanipa sudah menyiapkan diri untuk mengawal rencana RDP Komisi II dan Mendagri.
"Kita akan tingkatkan komunikasi dengan wakil kita di Senayan. Kita berharap pimpinan Parpol untuk melakukan komunikasi vertikal ke pimpinan pusat masing-masing untuk mendukung Balanipa. Sebab di Komisi II DPR RI ini ada 10 Fraksi," jelas Syamsul Samad.
"Baru saja kita melaksanakan rapat koordinasi dengan teman-teman di DPR RI yang dilaksanakan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Intinya, apa yang kita perjuangkan untuk membentuk satu kabupaten baru di Sulbar mendapat respon yang positif," kata Syamsul Samad di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, rapat dengan pendapat ini dipinpin langsung Ketua komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman dengan agenda pembahasan pembentukan Kabupaten Balanipa itu. Sejumlah anggota Komisi II DPR RI lainnya juga terlihat hadir dalam pertemuan tersebut.
Dari Komisi I DPRD Sulawesi Barat, rombongan yang menyertainya diantaranya Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri Umar dan hadir pula Bupati Polewali Mandar (Polman) Andi Ibrahim Masdar dan Ketua KAPP Balanipa, Mujirin M Yamin.
Dari pertemuan tersebut, hampir semua anggota Komisi II DPR RI menyambut baik usulan pembentukan Kabupaten Balanipa.
Bahkan, Komisi II menjanjikan akan membahas khusus Balanipa dan empat calon Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Sulsel dan Sulteng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri Mendagri.
"Rencananya RDP Komisi II dan Mendagri akan berlangsung 11-13 September 2015. Kami sangat senang dengan respon Komisi II DPR RI. Intinya tidak satupun anggota Komisi II DPR RI melontarkan nada penolakan," ungkap Syamsul Samad yang juga politisi dari Partai Demokrat ini.
Pria asal Polman itu menjelaskan, Komisi II memberi perilaku khusus kepada Balanipa. Alasannya, karena sebelumnya Balanipa sudah mendapatkan Amanat Presiden (Ampres).
"Balanipa itu spesial. Ada beberap statemen dari anggota Komiis II yang menyatakan Balanipa selayaknya tidak panjang prosesnya. Karena yang kemarin sudah ada Ampres," jelas Syamsul Samad.
Syamsul yang juga mantan aktivis HMI itu merasa sangat optimis Kabupaten Balanipa akan lebih cepat terwujud, sebab hampir semua elemen masyarakat memberi dukungan. Termasuk Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar yang secara khusus datang ke Jakarta untuk memekerkan Balanipa.
"Semua sudah memberikan dukungan. Bupati Polman malah memimpin langsung. Saya mengapresiasi karena sangat jarang Bupati di kabupaten induk memimpin pemekaran," ungkapnya.
Langkah selanjutnya, kata sebut Syamsul, semua elemen pembentukan kabupaten Balanipa akan menguatkan konsolidasi dengan elemen masyarakat lainnya. Pihak yang terlibat dalam pemekaran Balanipa sudah menyiapkan diri untuk mengawal rencana RDP Komisi II dan Mendagri.
"Kita akan tingkatkan komunikasi dengan wakil kita di Senayan. Kita berharap pimpinan Parpol untuk melakukan komunikasi vertikal ke pimpinan pusat masing-masing untuk mendukung Balanipa. Sebab di Komisi II DPR RI ini ada 10 Fraksi," jelas Syamsul Samad.