Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat bertekad mendata secara detail potensi sengketa lahan yang ada di wilayahnya untuk dilakukan penanganan.
"Kami akui hingga saat ini belum ada data yang kami pegang mengenai potensi konflik lahan di Mamuju Tengah, meskipun potensi konflik sangat besar dapat terjadi," kata Kepala Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mamuju Tengah Petrus di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan perebutan lahan masyarakat sudah sering terdengar terjadi di Mamuju Tengah yang hampir berujung konflik besar di masyarakat.
Namun, kata dia, pemerintah tidak memiliki data rill serta mendetail mengenai sejumlah titik yang dianggap rawan menimbulkan konflik horizontal dan sosial akibat konflik lahan tersebut.
Oleh karena itu ia mengatakan, sejumlah titik yang dianggap rawan menimbulkan konflik sengketa akan didata agar dapat diselesaikan kedepannya.
"Tentu keterlibatan unsur masyarakat sangatlah penting untuk membantu pemerintah mendata setiap potensi konflik yang terjadi agar dapat secara dilakukan penanganan," katanya.
Menurut dia, mediasi atas konflik yang terjadi merupakan salah satu bentuk antisipasi yang mesti dilakukan pemerintah agar segala bentuk kekhawatiran terjadinya konflik besar dapat diredam.
"Kerjasama aparat keamanan juga penting dilakukan sebagai upaya penanganan konflik secara menyeluruh dan agar tidak terjadi," katanya.
Ia mengatakan, selama ini masyarakat sering berkonflik karena tidak adanya kekuatan hukum atas lahan yang mereka kuasai yakni tidak didukung sertifikat lahan sehingga saling klaim dimasyarakat selalu terjadi yang berpotensi konflik.
"Disini juga penting pelibatan Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan karena selama ini andilnya juga tidak ada padahal instansi tersebut sangat penting menyelesaikan konflik agraria yang bisa terjadi," katanya.
"Kami akui hingga saat ini belum ada data yang kami pegang mengenai potensi konflik lahan di Mamuju Tengah, meskipun potensi konflik sangat besar dapat terjadi," kata Kepala Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mamuju Tengah Petrus di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan perebutan lahan masyarakat sudah sering terdengar terjadi di Mamuju Tengah yang hampir berujung konflik besar di masyarakat.
Namun, kata dia, pemerintah tidak memiliki data rill serta mendetail mengenai sejumlah titik yang dianggap rawan menimbulkan konflik horizontal dan sosial akibat konflik lahan tersebut.
Oleh karena itu ia mengatakan, sejumlah titik yang dianggap rawan menimbulkan konflik sengketa akan didata agar dapat diselesaikan kedepannya.
"Tentu keterlibatan unsur masyarakat sangatlah penting untuk membantu pemerintah mendata setiap potensi konflik yang terjadi agar dapat secara dilakukan penanganan," katanya.
Menurut dia, mediasi atas konflik yang terjadi merupakan salah satu bentuk antisipasi yang mesti dilakukan pemerintah agar segala bentuk kekhawatiran terjadinya konflik besar dapat diredam.
"Kerjasama aparat keamanan juga penting dilakukan sebagai upaya penanganan konflik secara menyeluruh dan agar tidak terjadi," katanya.
Ia mengatakan, selama ini masyarakat sering berkonflik karena tidak adanya kekuatan hukum atas lahan yang mereka kuasai yakni tidak didukung sertifikat lahan sehingga saling klaim dimasyarakat selalu terjadi yang berpotensi konflik.
"Disini juga penting pelibatan Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan karena selama ini andilnya juga tidak ada padahal instansi tersebut sangat penting menyelesaikan konflik agraria yang bisa terjadi," katanya.