Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat meminta kepada pemerintah provinsi setempat untuk membenahi anjungan Sulbar yang terdapat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulbar, H Hamzah Hapati Hasan usai meninjau kondisi anjungan di Mamuju, Kamis.
Menurut dia, kondisinya yang tidak terawat dan kurang mendapat perhatian sehingga tampak tidak menarik.
Dia megatakan, anjungan Sulbar di TMII merupakan bentuk perwakilan pemerintahan dan masyarakat Sulbar dalam hal budaya dan pariwisata.
"Ini tentu sangat memerlukan perhatian khusus pemerintah agar anjungan ini memiliki daya tarik. Budaya dan pariwisata Sulbar akan menjadi perhatian pada event-event yang akan dilaksanakan secara nasional bahkan tingkat dunia," kata Hamzah.
Saat melaksanakan kungjungan ke TMII di Jakarta, orang nomor dua di parlemen ini mendapat laporan langsung dari pihak UPTD tentang kendala-kendala yang dihadapi.
Secara umum, pihak UPTD mengeluhkan minimnya anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Politisi senior Partai Golkar ini berjanji untuk memperjuangkan penambahan anggaran yang signifikan di APBD tahun 2016.
"Kami akan upayakan supaya ada peningkatan anggaran yang signifikan. Itu adalah kewenangan kami untuk mengadakan anggarannya bersama eksekutif," katanya.
"Nanti saat kembali ke Sulbar kami akan ingatkan pemprov tentang hal ini dan meminta untuk segera mengusulkan perencanaan anggarannya sehingga bisa kita kalkulasikan berapa banyak anggaran yang dibutuhkan," ungkap Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Anjungan Provinsi Sulbar, Armina mengungkapkan, Direktur Pengelola TMII sudah beberapa kali melayangkan surat teguran kepada anjungan Sulbar untuk lebih intensif melakukan perbaikan dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan secara nasional.
"Sudah beberapa kali direktur memberikan surat teguran pada anjungan Sulbar untuk melakukan perbaikan pada bangunan yang sudah rusak serta intens mengikuti kegiatan di TMII secara nasional dan internasional," ujar Armina.
Saat ini, fasilitas yang ada pada rumah adat masih sangat minim, makanya, pihaknya ingin mengusulkan agar anggaran pengelolaan dapat ditingkatkan sehingga anjungan Sulbar dapat bersaing dengan anjungan provinsi lain.
Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Harun menyebutkan, anjungan Sulbar yang di TMII ini bentuk cerminan Sulbar di tingkat nasional bahkan bentuk perwujudan di mata dunia, makanya sangat memerlukan perhatian khusus dari Pemprov Sulbar.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulbar, H Hamzah Hapati Hasan usai meninjau kondisi anjungan di Mamuju, Kamis.
Menurut dia, kondisinya yang tidak terawat dan kurang mendapat perhatian sehingga tampak tidak menarik.
Dia megatakan, anjungan Sulbar di TMII merupakan bentuk perwakilan pemerintahan dan masyarakat Sulbar dalam hal budaya dan pariwisata.
"Ini tentu sangat memerlukan perhatian khusus pemerintah agar anjungan ini memiliki daya tarik. Budaya dan pariwisata Sulbar akan menjadi perhatian pada event-event yang akan dilaksanakan secara nasional bahkan tingkat dunia," kata Hamzah.
Saat melaksanakan kungjungan ke TMII di Jakarta, orang nomor dua di parlemen ini mendapat laporan langsung dari pihak UPTD tentang kendala-kendala yang dihadapi.
Secara umum, pihak UPTD mengeluhkan minimnya anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Politisi senior Partai Golkar ini berjanji untuk memperjuangkan penambahan anggaran yang signifikan di APBD tahun 2016.
"Kami akan upayakan supaya ada peningkatan anggaran yang signifikan. Itu adalah kewenangan kami untuk mengadakan anggarannya bersama eksekutif," katanya.
"Nanti saat kembali ke Sulbar kami akan ingatkan pemprov tentang hal ini dan meminta untuk segera mengusulkan perencanaan anggarannya sehingga bisa kita kalkulasikan berapa banyak anggaran yang dibutuhkan," ungkap Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Anjungan Provinsi Sulbar, Armina mengungkapkan, Direktur Pengelola TMII sudah beberapa kali melayangkan surat teguran kepada anjungan Sulbar untuk lebih intensif melakukan perbaikan dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan secara nasional.
"Sudah beberapa kali direktur memberikan surat teguran pada anjungan Sulbar untuk melakukan perbaikan pada bangunan yang sudah rusak serta intens mengikuti kegiatan di TMII secara nasional dan internasional," ujar Armina.
Saat ini, fasilitas yang ada pada rumah adat masih sangat minim, makanya, pihaknya ingin mengusulkan agar anggaran pengelolaan dapat ditingkatkan sehingga anjungan Sulbar dapat bersaing dengan anjungan provinsi lain.
Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Harun menyebutkan, anjungan Sulbar yang di TMII ini bentuk cerminan Sulbar di tingkat nasional bahkan bentuk perwujudan di mata dunia, makanya sangat memerlukan perhatian khusus dari Pemprov Sulbar.