Makassar (ANTARA Sulsel) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu`mang mengatakan pembebasan lahan Kereta Api Trans Sulawesi di Kabupaten Barru sepanjang 30 km ditargetkan rampung pada pekan kedua Oktober.
"Sekarang sedang berlangsung pembayaran, namun sudah dalam tahap konsinyasi tapi kami optimistis pembebasan lahan dapat rampung paling lambat pada pekan kedua bulan Oktober mendatang," kata Agus seusai menghadiri rapat terkait kemajuan pekerjaan proyek Kereta Api Trans Sulawesi di Kabupaten Barru, Sulsel, Selasa.
Pihaknya berharap penyelesaian pembebasan lahan khususnya untuk lahan prioritas sepanjang 18 km dapat benar-benar diselesaikan mengingat Presiden Jokowi diinformasikan akan berkunjung dan melakukan pembantalan Rel Kereta Api pada November mendatang.
Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru Syafiuddin mengatakan sejauh ini masih terdapat 211 bidang yang belum dibayarkan dalam proses pembebasan lahan tahap I ini.
"104 bidang diantaranya berada pada lahan prioritas," imbuhnya.
Ia mengatakan terdapat berbagai kendala yang ditemui sehingga proses pembayaran ini masih belum dapat diselesaikan.
"Kendala yang ditemui antara lain masyarakat pemilik lahan tidak hadir pada saat pembayaran, adanya perbaikan data karena masih ada yang komplain terkait penilaian terhadap sertifikat, adanya pemilik baru, hingga sertifikat yang menjadi agunan di bank," kata dia.
Sementara bagi masyarakat yang bersikeras tidak bersedia memberikan lahan mereka, pihaknya telah siap menempuh jalur hukum melalui konsinyasi.
Lebih lanjut, Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan KA Sulawesi Kementerian Perhubungan Henry Hidayat mengatakan masalah pembebasan lahan yang belum juga rampung cukup mengganggu jalannya pengerjaan proyek ini.
"Sejauh ini baru rampung sekitar 10 persen, padahal seharusnya berdasarkan `time schedule` saat ini progress pekerjaan sudah mencapai 25 persen," kata dia.
Dia berharap masalah ini dapat segera dirampungkan agar pengerjaan proyek ini dapat segera berjalan sesuai rencana.
"Sekarang sedang berlangsung pembayaran, namun sudah dalam tahap konsinyasi tapi kami optimistis pembebasan lahan dapat rampung paling lambat pada pekan kedua bulan Oktober mendatang," kata Agus seusai menghadiri rapat terkait kemajuan pekerjaan proyek Kereta Api Trans Sulawesi di Kabupaten Barru, Sulsel, Selasa.
Pihaknya berharap penyelesaian pembebasan lahan khususnya untuk lahan prioritas sepanjang 18 km dapat benar-benar diselesaikan mengingat Presiden Jokowi diinformasikan akan berkunjung dan melakukan pembantalan Rel Kereta Api pada November mendatang.
Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barru Syafiuddin mengatakan sejauh ini masih terdapat 211 bidang yang belum dibayarkan dalam proses pembebasan lahan tahap I ini.
"104 bidang diantaranya berada pada lahan prioritas," imbuhnya.
Ia mengatakan terdapat berbagai kendala yang ditemui sehingga proses pembayaran ini masih belum dapat diselesaikan.
"Kendala yang ditemui antara lain masyarakat pemilik lahan tidak hadir pada saat pembayaran, adanya perbaikan data karena masih ada yang komplain terkait penilaian terhadap sertifikat, adanya pemilik baru, hingga sertifikat yang menjadi agunan di bank," kata dia.
Sementara bagi masyarakat yang bersikeras tidak bersedia memberikan lahan mereka, pihaknya telah siap menempuh jalur hukum melalui konsinyasi.
Lebih lanjut, Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan KA Sulawesi Kementerian Perhubungan Henry Hidayat mengatakan masalah pembebasan lahan yang belum juga rampung cukup mengganggu jalannya pengerjaan proyek ini.
"Sejauh ini baru rampung sekitar 10 persen, padahal seharusnya berdasarkan `time schedule` saat ini progress pekerjaan sudah mencapai 25 persen," kata dia.
Dia berharap masalah ini dapat segera dirampungkan agar pengerjaan proyek ini dapat segera berjalan sesuai rencana.