Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mewacanakan penggunaan semacam kapal induk untuk dimanfaatkan guna mendukung sektor perikanan nasional.
"Kita bisa mendorong sektor perikanan dengan menghadirkan semacam `mother ship` yang dilengkapi dengan fasilitas `cold storage`, pengolahan, dan pengemasan," jelas Syahrul pada Kuliah Kerja Perwira Siswa Sekolah Staf Komando Angkatan Udara (Seskoau) Angkatan ke-52 di Makassar, Kamis.
Sehingga setiap hari, kata dia, kapal-kapal kecil milik nelayan kita dapat menyetorkan hasil tangkapan mereka tanpa mereka perlu kembali ke darat.
Kapal-kapal besar tersebut, kata gubernur, juga harus dilengkapi dengan perwakilan pihak Perbankan dan Pertamina.
"Jadi hasil tangkapan mereka bisa langsung dibayar, dan nelayan tinggal merapat ke kapal-kapal tersebut untuk mengambil bahan bakar," ujarnya.
Pemerintah, kata dia, dapat memanfaatkan kapal-kapal besar yang dilengkapi dengan persenjataan atau kapal-kapal militer yang sudah tidak optimal lagi jika digunakan untuk kepentingan militer.
Untuk mewujudkan hal ini, lanjutnya, berbagai agenda persiapan perlu dilakukan.
"Yang pertama perlu ada regulasi yang pasti baik berupa Inpres atau Perpres," terangnya.
Selanjutnya, kata gubernur, perlu ada koordinasi dan sinergitas antar institusi yang saling melengkapi.
"Saya bahkan berharap kalau `mother ship` ini jalan akan dibantu termasuk oleh Angkatan Udara minimal dengan penginderaan jarak jauh," tambahnya.
Agar rencana ini dapat berjalan dengan baik, kata gubernur, perlu ada agenda aksi yang terencana dari hulu ke hilir.
"Agenda aksinya harus jelas, mulai dari perencanaan, hingga pasar yang menampung hasil produksi nelayan, semua itu harus sudah siap," paparnya.
Selain itu, perlu ada dukungan anggaran yang jelas, serta sinergitas dari seluruh kekuatan negara termasuk masyarakat.
"Dukungan publik sangat penting agar hal ini dapat terwujud dan potensi perikanan Indonesia dapat dioptimalkan," tutupnya.
"Kita bisa mendorong sektor perikanan dengan menghadirkan semacam `mother ship` yang dilengkapi dengan fasilitas `cold storage`, pengolahan, dan pengemasan," jelas Syahrul pada Kuliah Kerja Perwira Siswa Sekolah Staf Komando Angkatan Udara (Seskoau) Angkatan ke-52 di Makassar, Kamis.
Sehingga setiap hari, kata dia, kapal-kapal kecil milik nelayan kita dapat menyetorkan hasil tangkapan mereka tanpa mereka perlu kembali ke darat.
Kapal-kapal besar tersebut, kata gubernur, juga harus dilengkapi dengan perwakilan pihak Perbankan dan Pertamina.
"Jadi hasil tangkapan mereka bisa langsung dibayar, dan nelayan tinggal merapat ke kapal-kapal tersebut untuk mengambil bahan bakar," ujarnya.
Pemerintah, kata dia, dapat memanfaatkan kapal-kapal besar yang dilengkapi dengan persenjataan atau kapal-kapal militer yang sudah tidak optimal lagi jika digunakan untuk kepentingan militer.
Untuk mewujudkan hal ini, lanjutnya, berbagai agenda persiapan perlu dilakukan.
"Yang pertama perlu ada regulasi yang pasti baik berupa Inpres atau Perpres," terangnya.
Selanjutnya, kata gubernur, perlu ada koordinasi dan sinergitas antar institusi yang saling melengkapi.
"Saya bahkan berharap kalau `mother ship` ini jalan akan dibantu termasuk oleh Angkatan Udara minimal dengan penginderaan jarak jauh," tambahnya.
Agar rencana ini dapat berjalan dengan baik, kata gubernur, perlu ada agenda aksi yang terencana dari hulu ke hilir.
"Agenda aksinya harus jelas, mulai dari perencanaan, hingga pasar yang menampung hasil produksi nelayan, semua itu harus sudah siap," paparnya.
Selain itu, perlu ada dukungan anggaran yang jelas, serta sinergitas dari seluruh kekuatan negara termasuk masyarakat.
"Dukungan publik sangat penting agar hal ini dapat terwujud dan potensi perikanan Indonesia dapat dioptimalkan," tutupnya.