Makassar (ANTARA Sulsel) - Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) menyasar kepala sekolah menengah atas /sekolah menengah kejuruan se-Makassar dengan tujuan mengaplikasikan transaksi non-tunai pada kalangan siswa.
"Dengan transaksi non-tunai ini yang salah satunya dapat menggunakan kartu uang elektronik, diharapkan dapat lebih meluas di masyarakat," kata Deputi Bank Indonesia Sulawesi Selatan Causa Imam Karana di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, pentingnya membumikan transaksi non-tunai dengan uang elektronik itu, karena lebih efisien dan efektif, serta lebih aman.
Hal itu dengan pertimbangan dari perbandingan uang tunai yang memiliki beberapa kelemahan seperti biaya besar, karena pengelolaan uang rupiah meliputi perencanaan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, termasuk pemusnahan) oleh BI dengan biaya yang sangat besar.
Sementara dari segi kecepatan bertransaksi, penyediaan uang kembalian dalam hal ini pihak Jasa Marga membutuhkan uang kembalian Rp2 miliar per hari. Selain itu, antrean karena waktu transaksi yang lama.
Dari segi administrasi tidak tercatat, juga dapat memberikan peluang penggunaan untuk tindakan kriminal (pencucian uang, terorisme dan lain-lain).
"Termasuk perencanaan ekonomi kurang akurat, karena ada banyak transaksi yang tidak tercatat," kata Imam.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Alimuddin Tarawe mengatakan, pengenalan transaksi non-tunai kepada siswa SMA/SMK akan mempermudah dalam membantu mengatur keuangan siswa.
Sebagai gambaran, untuk membeli kebutuhan sekolah di kantin tidak perlu lagi mengeluarkan uang tunai, tapi cukup menggunakan kartu uang elektronik untuk bertransaksi.
Hanya saja diakui untuk penerapan itu, dibutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti tersedianya perangkat alat gesek kartu, termasuk untuk mengisi saldo ke dalam kartu.
Selain itu, juga membutuhkan jaringan internet yang lancar, sehingga dapat bertransaksi secara "on-line" ataupun penggunaan "net working" pendataan administrasi.
"Dengan transaksi non-tunai ini yang salah satunya dapat menggunakan kartu uang elektronik, diharapkan dapat lebih meluas di masyarakat," kata Deputi Bank Indonesia Sulawesi Selatan Causa Imam Karana di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, pentingnya membumikan transaksi non-tunai dengan uang elektronik itu, karena lebih efisien dan efektif, serta lebih aman.
Hal itu dengan pertimbangan dari perbandingan uang tunai yang memiliki beberapa kelemahan seperti biaya besar, karena pengelolaan uang rupiah meliputi perencanaan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, termasuk pemusnahan) oleh BI dengan biaya yang sangat besar.
Sementara dari segi kecepatan bertransaksi, penyediaan uang kembalian dalam hal ini pihak Jasa Marga membutuhkan uang kembalian Rp2 miliar per hari. Selain itu, antrean karena waktu transaksi yang lama.
Dari segi administrasi tidak tercatat, juga dapat memberikan peluang penggunaan untuk tindakan kriminal (pencucian uang, terorisme dan lain-lain).
"Termasuk perencanaan ekonomi kurang akurat, karena ada banyak transaksi yang tidak tercatat," kata Imam.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Alimuddin Tarawe mengatakan, pengenalan transaksi non-tunai kepada siswa SMA/SMK akan mempermudah dalam membantu mengatur keuangan siswa.
Sebagai gambaran, untuk membeli kebutuhan sekolah di kantin tidak perlu lagi mengeluarkan uang tunai, tapi cukup menggunakan kartu uang elektronik untuk bertransaksi.
Hanya saja diakui untuk penerapan itu, dibutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti tersedianya perangkat alat gesek kartu, termasuk untuk mengisi saldo ke dalam kartu.
Selain itu, juga membutuhkan jaringan internet yang lancar, sehingga dapat bertransaksi secara "on-line" ataupun penggunaan "net working" pendataan administrasi.