Makassar (ANTARA Sulsel) - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Makassar, Sulawesi Selatan yang menolak reklamasi Pantai Losari termasuk Central Poin of Indonesia (CPI) diwarnai kericuhan dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja di Balai Kota Makassar, Rabu.
Kejadian bermula saat para pendemo tidak puas atas jawaban pihak Pemkot Makassar yang tidak memberikan jawaban terkait reklamasi pantai losari dan CPI tersebut. Kemudian bergerak untuk pulang dengan meneriakkan kata-kata menyinggung para pegawai di kantor pemerintah tersebut.
Salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja terprovokasi dan terpancing kemudian meneriaki mereka dengan bergerak refleks menuju pendemo yang sudah mau membubarkan diri karena tidak terima perkataan pendemo.
Seperti ditantang pendemo tadinya ingin bergesar kemudian terpancing kemudian mendatangi Satpol PP tersebut dan langsung meneriaki balik Satpol PP, karena merasa ditantang beberapa satpol PP ikut emosi dan melempari pendemo begitupun sebaliknya.
Beruntung polisi yang sudah berjaga-jaga bisa merelai keduanya, bahkan Kepala Satpol PP Iman Hud terpaksa membubarkan anggotanya agar tidak terprovokasi dengan pengunjukrasa.
Akibat aksi itu jalan Ahmad Yani macet total. Polisi berusaha memaksa pendemo untuk balik meskipun beberapa mahasiswa melempari satpol PP namun tidak digubris dan akhirnya mahasiswa bergeser dari lokasi.
Sebelumnya aksi berjalan tertib dengan meminta penjelasan dari pemerintah setempat dalam hal reklamasi tersebut karena dinilai akan merusak ekosistem pesisir laut dan menutup mata pencaharian para nelayan.
"Kami meminta Pemkot atau oihak yang terkait menjelaskan tentang apa untung dari reklamasi tersebut bagi warga dan nelayan disana, jelas ini menimbulkan bencana lebih besar dengan dalih peningkatan ekonomi padahal menggusur warga sekitar," tegas Ketua Umum GRD Amar Agriawan Azis dalam orasinya.
Selain itu pihaknya mendesak agar seluruh proses reklamasi di Kota Makassar baik yang direncanakan maupun yang berjalan segera dihentikan karena jelas tidak berpihak kepada rakyat dan hanya berpihak pada kelompok dan kalangan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
"Hasil kajian dan pikiran kami, reklamasi ini jelas merugikan rakyat dan masyarakat disana dan hanya menguntungkan kaum elit dan merugikan kaum marginal, reklamasi itu sebaiknya dihentikan bila hanya merugikan warga sekitar," tandasnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar Gipping Lantara saat menghadapi pendemo mengatakan bukan ranahnya untuk menjelaskan itu dan hanya instansi terkait yang bisa menjelaskan.
"Saya akan menyampaijan peryataan sikap ini ke pak Wali Kota, karena beliau sedang tidak ada ditempat dan bukan bagian saya untuk menjelaskan tetapi bidang Dinas Kelautan dan Perikanan," katanya kepada pengunjuk rasa.
Sedangkan Asisten I Pemkot Makassar Muh Sabri AR pada kesempatan itu menyesalkan kejadian kericuhan, karena sudah tidak sesuai dengan etika unjukrasa dengan menyampaikan kata yang tidak sepantasnya kepada pegawai Pemkot.
"Saya sayangkan kejadian ini, kenapa pendemo harus menyampaikan kata-kata yang mengecilkan pegawai disini, tentu mereka tidak terima. Tapi sudah sepantasnya mereka marah kalau diperlakukan seperti itu. Sepantasnya memang aksi dilakukan secara elegan dan tidak memancing dan menciptakan provokasi," sesalnya.
Kejadian bermula saat para pendemo tidak puas atas jawaban pihak Pemkot Makassar yang tidak memberikan jawaban terkait reklamasi pantai losari dan CPI tersebut. Kemudian bergerak untuk pulang dengan meneriakkan kata-kata menyinggung para pegawai di kantor pemerintah tersebut.
Salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja terprovokasi dan terpancing kemudian meneriaki mereka dengan bergerak refleks menuju pendemo yang sudah mau membubarkan diri karena tidak terima perkataan pendemo.
Seperti ditantang pendemo tadinya ingin bergesar kemudian terpancing kemudian mendatangi Satpol PP tersebut dan langsung meneriaki balik Satpol PP, karena merasa ditantang beberapa satpol PP ikut emosi dan melempari pendemo begitupun sebaliknya.
Beruntung polisi yang sudah berjaga-jaga bisa merelai keduanya, bahkan Kepala Satpol PP Iman Hud terpaksa membubarkan anggotanya agar tidak terprovokasi dengan pengunjukrasa.
Akibat aksi itu jalan Ahmad Yani macet total. Polisi berusaha memaksa pendemo untuk balik meskipun beberapa mahasiswa melempari satpol PP namun tidak digubris dan akhirnya mahasiswa bergeser dari lokasi.
Sebelumnya aksi berjalan tertib dengan meminta penjelasan dari pemerintah setempat dalam hal reklamasi tersebut karena dinilai akan merusak ekosistem pesisir laut dan menutup mata pencaharian para nelayan.
"Kami meminta Pemkot atau oihak yang terkait menjelaskan tentang apa untung dari reklamasi tersebut bagi warga dan nelayan disana, jelas ini menimbulkan bencana lebih besar dengan dalih peningkatan ekonomi padahal menggusur warga sekitar," tegas Ketua Umum GRD Amar Agriawan Azis dalam orasinya.
Selain itu pihaknya mendesak agar seluruh proses reklamasi di Kota Makassar baik yang direncanakan maupun yang berjalan segera dihentikan karena jelas tidak berpihak kepada rakyat dan hanya berpihak pada kelompok dan kalangan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
"Hasil kajian dan pikiran kami, reklamasi ini jelas merugikan rakyat dan masyarakat disana dan hanya menguntungkan kaum elit dan merugikan kaum marginal, reklamasi itu sebaiknya dihentikan bila hanya merugikan warga sekitar," tandasnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar Gipping Lantara saat menghadapi pendemo mengatakan bukan ranahnya untuk menjelaskan itu dan hanya instansi terkait yang bisa menjelaskan.
"Saya akan menyampaijan peryataan sikap ini ke pak Wali Kota, karena beliau sedang tidak ada ditempat dan bukan bagian saya untuk menjelaskan tetapi bidang Dinas Kelautan dan Perikanan," katanya kepada pengunjuk rasa.
Sedangkan Asisten I Pemkot Makassar Muh Sabri AR pada kesempatan itu menyesalkan kejadian kericuhan, karena sudah tidak sesuai dengan etika unjukrasa dengan menyampaikan kata yang tidak sepantasnya kepada pegawai Pemkot.
"Saya sayangkan kejadian ini, kenapa pendemo harus menyampaikan kata-kata yang mengecilkan pegawai disini, tentu mereka tidak terima. Tapi sudah sepantasnya mereka marah kalau diperlakukan seperti itu. Sepantasnya memang aksi dilakukan secara elegan dan tidak memancing dan menciptakan provokasi," sesalnya.