Makassar (ANTARA Sulsel) - Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Agus Surya Bakti mengatakan, dalam menjalankan tugas aparat keamanan harus hargai rakyat.

"Bila ada gangguan, Polri mengupayakan penegakan hukum, kita harus tegas tetapi menghormati rakyat," kata Agus disela-sela gelar pasukan pengamanan RI 1 di lapangan Karebosi, Makassar, Selasa.

Dia mengatakan, perencanaan persiapan yang optimal dari satuan gabungan TNI dan Polri menjadi tanggungjawabnya untuk melancarkan kegiatan kunjungan presiden di daerah ini.

Karena itu, berbagai kemungkinan ancaman, khususnya aksi teror dan unjuk rasa yang sering terjadi, diharapkan dapat diantisipasi dengan cepat dan tepat.

Kunjungan Presiden Joko Widodo dan rombongan pada Rabu (25/11) di Sulsel dalam rangka meresmikan beberapa proyek di daerah ini, termasuk meninjau pembangunan rel kereta api trans Sulawesi yang sudah mulai pengerjaannya di Desa Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Seusai meninjau di lokasi itu, presiden didampingi ibu negara akan membuka Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke-5 di salah satu hotel di Makassar pada malam hari.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pangdam mengatakan, prajurit TNI-Polri dan satu satgas lainnya yang terlibat langsung dalam pengamanan VVIP itu, diharapkan mampu menjalankan tugas dan perannya sesuai sektor masing-masing secara optimal.

Sementara itu, Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo seusai memeriksa pasukan bersama Pangdam mengatakan, kegiatan presiden di Barru salah satunya meresmikan penanaman pohon bambu secara massal.

"Setidaknya akan ada 10 juta pohon bambu ditanam sekitar kawasan sungai dan jalur kereta api, dan ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia," kata Syahrul yang juga adalah Ketua APPSI.

Pemilihan pohon bambu itu, lanjut dia, karena mulai dari akar hingga daun bambu tersebut memiliki nilai ekonomis bagi warga, sehingga patut didorong dan dikembangkan di lapangan.

Pewarta : Suriani Mappong
Editor : Daniel
Copyright © ANTARA 2024