Makassar (ANTARA Sulsel) - Rombongan Komisi II DPR-RI yang melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan memantau kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 11 kabupaten mengakui jika beberapa daerah itu masuk dalam zona merah.
"Sulsel ini masuk dalam zona merah. Mabes Polri sudah memetakan potensi kerawanan di Pilkada dan dari 269 daerah itu, Sulsel termasuk diantaranya," ujar Legislator DPR-RI Luthfi Andi Mutty di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, pemetaan yang dilakukan pihak kepolisian itu merujuk dari sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia dan selama pagelaran pilkada, beberapa kabupaten di Sulsel tidak pernah luput dari pengamatan pusat.
Bahkan beberapa kabupaten yang menggelar pilkada beberapa tahun lalu itu mencatat adanya konflik horizontal yang terjadi dan mengakibatkan adanya korban jiwa serta luka-luka tersebut.
Bukan cuma itu, dalam pilkada itu juga ada daerah yang kantor pemerintahannya di bakar, kantor kecamatan dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga ikut di bakar.
"Masih jelas di ingatan kita itu kantor kecamatan dan KPU yang dibakar di Soppeng. Kantor pemerintah daerah di Palopo dan bentrokan antarwarga serta lainnya," katanya.
Karenanya, Luthfi yang juga Ketua DPW Nasional Demokrat (Nasdem) Sulsel itu mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat untuk ikut dan aktif dalam menciptakan pilkada yang aman, ujur, adil dan bersih serta aman.
Sebelumnya Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Badrodin Haiti juga ikut memantau secara langsung perkembangan dinamika politik di Sulawesi Selatan khususnya empat kabupaten yang disebutnya sebagai daerah rawan konflik.
"Ada empat kabupaten di Sulsel yang menjadi daerah pemantauan. Empat ini harus betul-betul dijaga dan diantisipasi sedini mungkin, mumpung masih ada waktu," tegas Kapolri Jend Pol Badrodin Haiti di Makassar, Selasa.
Empat kabupaten yang disebutnya daerah rawan konflik di Pilkada sesuai pemetaan yang dilakukan oleh Mabes Polri antara lain Kabupaten Gowa, Soppeng, Toraja Utara dan Luwu Utara.
Badrodin meminta kepada Kapolda Sulselbar Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar agar bisa mengantisipasi dan memantau langsung situasi keamanan dan ketertiban di empat daerah tersebut.
"Mumpung masih ada waktu, Pak Kapolda harus terus memantau perkembangan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Saya yakin, pilkada kali ini akan berlangsung aman," katanya.
Dalam Rapat Koordinas Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 Provinsi Sulawesi Selatan itu, Kapolri juga meminta kepada semua jajarannya untuk tetap membangun komunikasi yang intens dengan seluruh stakeholder masyarakat.
"Kalau ada masalah, rembukkan dan komunikasikan dengan semua stakeholder. Jangan mengambil keputusan sendiri, percayakan pada semuanya," terangnya.
"Sulsel ini masuk dalam zona merah. Mabes Polri sudah memetakan potensi kerawanan di Pilkada dan dari 269 daerah itu, Sulsel termasuk diantaranya," ujar Legislator DPR-RI Luthfi Andi Mutty di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, pemetaan yang dilakukan pihak kepolisian itu merujuk dari sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia dan selama pagelaran pilkada, beberapa kabupaten di Sulsel tidak pernah luput dari pengamatan pusat.
Bahkan beberapa kabupaten yang menggelar pilkada beberapa tahun lalu itu mencatat adanya konflik horizontal yang terjadi dan mengakibatkan adanya korban jiwa serta luka-luka tersebut.
Bukan cuma itu, dalam pilkada itu juga ada daerah yang kantor pemerintahannya di bakar, kantor kecamatan dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga ikut di bakar.
"Masih jelas di ingatan kita itu kantor kecamatan dan KPU yang dibakar di Soppeng. Kantor pemerintah daerah di Palopo dan bentrokan antarwarga serta lainnya," katanya.
Karenanya, Luthfi yang juga Ketua DPW Nasional Demokrat (Nasdem) Sulsel itu mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat untuk ikut dan aktif dalam menciptakan pilkada yang aman, ujur, adil dan bersih serta aman.
Sebelumnya Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Badrodin Haiti juga ikut memantau secara langsung perkembangan dinamika politik di Sulawesi Selatan khususnya empat kabupaten yang disebutnya sebagai daerah rawan konflik.
"Ada empat kabupaten di Sulsel yang menjadi daerah pemantauan. Empat ini harus betul-betul dijaga dan diantisipasi sedini mungkin, mumpung masih ada waktu," tegas Kapolri Jend Pol Badrodin Haiti di Makassar, Selasa.
Empat kabupaten yang disebutnya daerah rawan konflik di Pilkada sesuai pemetaan yang dilakukan oleh Mabes Polri antara lain Kabupaten Gowa, Soppeng, Toraja Utara dan Luwu Utara.
Badrodin meminta kepada Kapolda Sulselbar Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar agar bisa mengantisipasi dan memantau langsung situasi keamanan dan ketertiban di empat daerah tersebut.
"Mumpung masih ada waktu, Pak Kapolda harus terus memantau perkembangan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Saya yakin, pilkada kali ini akan berlangsung aman," katanya.
Dalam Rapat Koordinas Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 Provinsi Sulawesi Selatan itu, Kapolri juga meminta kepada semua jajarannya untuk tetap membangun komunikasi yang intens dengan seluruh stakeholder masyarakat.
"Kalau ada masalah, rembukkan dan komunikasikan dengan semua stakeholder. Jangan mengambil keputusan sendiri, percayakan pada semuanya," terangnya.