Makassar (ANTARA Sulsel) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu`mang mengatakan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) diharapkan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan.
"Kami harapkan KPI dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan," kata Agus usai membuka Kongres KPI Wilayah Sulsel di Makassar, Jumat.
Pihaknya, kata dia, akan meminta Dinas Koperasi Sulsel untuk bersinergi dengan KPI dalam melakukan pelatihan-pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi kaum perempuan.
KPI, lanjut Wagub, memiliki peran strategis dalam pemberdayaan perempuan, sehingga kaum perempuan dapat lebih terlindungi dan mampu mengakses hak hak mereka.
"Kita berharap program-program KPI dapat lebih memberdayakan kaum perempuan," ujarnya.
Sementara itu, Presidium Nasional KPI KK Perempuan Ibu Rumah Tangga Rosniaty Azis mengatakan KPI sejak berdiri 2001 lalu terus berupaya melalui berbagai sektor dan bidang untuk mendorong pemberdayaan perempuan.
"KPI misalnya, mendorong keterwakilan perempuan di legislasi," kata Rosniaty.
Terkait kasus kekerasan terhadap perempuan, ia mengatakan KPI berada pada garda depan untuk mencegah kasus ini.
"Bahkan pada tahun 2005, kami telah terlibat dalam penyusunan Ranperda Trafficking, dan ini merupakan Ranperda pertama terkait isu trafficking," jelasnya.
Penyelenggaraan Kongres IV KPI Wilayah Sulsel yang bertema Perempuan Memimpin Perempuan Mandiri ini dimaksudkan untuk memilih Presidium dan Sekretaris Presidium KPI Wilayah Sulsel.
"Kami harapkan KPI dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan," kata Agus usai membuka Kongres KPI Wilayah Sulsel di Makassar, Jumat.
Pihaknya, kata dia, akan meminta Dinas Koperasi Sulsel untuk bersinergi dengan KPI dalam melakukan pelatihan-pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi kaum perempuan.
KPI, lanjut Wagub, memiliki peran strategis dalam pemberdayaan perempuan, sehingga kaum perempuan dapat lebih terlindungi dan mampu mengakses hak hak mereka.
"Kita berharap program-program KPI dapat lebih memberdayakan kaum perempuan," ujarnya.
Sementara itu, Presidium Nasional KPI KK Perempuan Ibu Rumah Tangga Rosniaty Azis mengatakan KPI sejak berdiri 2001 lalu terus berupaya melalui berbagai sektor dan bidang untuk mendorong pemberdayaan perempuan.
"KPI misalnya, mendorong keterwakilan perempuan di legislasi," kata Rosniaty.
Terkait kasus kekerasan terhadap perempuan, ia mengatakan KPI berada pada garda depan untuk mencegah kasus ini.
"Bahkan pada tahun 2005, kami telah terlibat dalam penyusunan Ranperda Trafficking, dan ini merupakan Ranperda pertama terkait isu trafficking," jelasnya.
Penyelenggaraan Kongres IV KPI Wilayah Sulsel yang bertema Perempuan Memimpin Perempuan Mandiri ini dimaksudkan untuk memilih Presidium dan Sekretaris Presidium KPI Wilayah Sulsel.