Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, gekar rapat koordinasi lintas sektor jelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015.
"Rakor lintas sektor telah kita laksanakan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksaaan Pilkada ini berjalanaman, tertib, damai, dan berlangsung sukses," kata Pejabat Bupati Mamuju, Ir. Bebas Manggazali di Mamuju, Jumat.
Menurutnya, Rakor ini juga sebagai bentuk evaluasi dan monitoring terkait kesiapan penyelenggara dalam mendukung pelaksanaan Pilkada damai.
"Selain mengevaluasi kesiapan kita, rapat koordinasi yang kita laksanakan pada hari ini, merupakan langkah antisipasi dan kesiagaan secara dini dalam menghadapi kompleksitas beban dan tugas yang begitu banyak serta bentuk upaya menghindari berbagai kemungkinan penyimpangan yang terjadi," jelasnya.
Bebas juga berharap kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye yang mendukung salah satu pasangan calon dan tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon.
"Bagi PNS yang tidak mentaati ketentuan tersebut dan melakukan pelanggaran maka akan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai berat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," urainya.
Acara rapat koordinasi lintas sektor tersebut dihadiri oleh, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Wakapolres Mamuju, Dandim 1418 Mmauju, Kejaksaan Negeri Manuju, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju.
"Rakor lintas sektor telah kita laksanakan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksaaan Pilkada ini berjalanaman, tertib, damai, dan berlangsung sukses," kata Pejabat Bupati Mamuju, Ir. Bebas Manggazali di Mamuju, Jumat.
Menurutnya, Rakor ini juga sebagai bentuk evaluasi dan monitoring terkait kesiapan penyelenggara dalam mendukung pelaksanaan Pilkada damai.
"Selain mengevaluasi kesiapan kita, rapat koordinasi yang kita laksanakan pada hari ini, merupakan langkah antisipasi dan kesiagaan secara dini dalam menghadapi kompleksitas beban dan tugas yang begitu banyak serta bentuk upaya menghindari berbagai kemungkinan penyimpangan yang terjadi," jelasnya.
Bebas juga berharap kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye yang mendukung salah satu pasangan calon dan tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon.
"Bagi PNS yang tidak mentaati ketentuan tersebut dan melakukan pelanggaran maka akan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai berat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," urainya.
Acara rapat koordinasi lintas sektor tersebut dihadiri oleh, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Wakapolres Mamuju, Dandim 1418 Mmauju, Kejaksaan Negeri Manuju, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju.