Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan (Sulsel) Latunreng menyambut baik rencana Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang akan menyurati Presiden Jokowi untuk meminta insentif khusus bagi sektor industri di Sulsel.
"Insentif memang dibutuhkan oleh sektor industri kita, agar investor tertarik menanamkan investasinya di Sulsel," kata Latunreng saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu.
Menurut Latunreng, dari sisi pasar, investasi di Pulau Jawa masih jauh lebih menarik dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia, seperti Sulsel.
Di Pulau Jawa, terkonsentrasi penduduk dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan Sulsel. Dengan membangun pabrik di Pulau Jawa, investor dapat menyasar pasar hingga seratus juta orang.
"Bandingkan dengan jumlah penduduk Sulsel yang hanya berada pada kisaran delapan hingga sembilan juta," ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, memang dibutuhkan insentif-insentif khusus untuk menarik minat para investor.
Salah satu insentif penting yang dapat memperkuat daya saing Sulsel, menurut Latunreng, adalah pemberian insentif pajak.
"Saat ini, pajak di Pulau Jawa dan di wilayah timur Indonesia itu sama, padahal dari segi infrastruktur kita jauh tertinggal. Ini berarti biaya transportasi di wilayah timur jauh lebih besar, tetapi pungutan pajak yang diterapkan sama besar," paparnya.
Idealnya, kata dia, pajak yang diterapkan di kawasan timur berkisar antara tiga sampai lima persen.
"Setelah infrastruktur kawasan Timur dan Pulau Jawa sama kualitasnya, baru terapkan pajak yang sama," katanya.
Insentif lain yang penting adalah kemudahan dalam pengurusan perizinan di tingkat kabupaten/kota.
"Selama ini gubernur memang menghimbau agar perizinan bisa diberikan secepatnya, tetapi di tingkat kabupaten/kota pada prakteknya tidak seperti itu," tutur Latunreng.
Hal ini, juga menjadi dilema, karena berdasarkan asas otonomi daerah, gubernur hanya memegang peran koordinasi, dan tidak memiliki kekuatan untuk memaksa.
"Hal seperti ini, hanya bisa diubah jika ada Perpres yang memaksa dari pusat hingga ke daerah, ini juga perlu didorong," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya akan menyurati Presiden Jokowi guna meminta insentif khusus untuk sektor industri di provinsi ini.
"Kami sedang merumuskan konsep surat untuk Presiden Jokowi, meminta insentif khusus misalnya keringanan tarif listrik bagi sektor industri," kata Syahrul di Makassar, Selasa.
Insentif khusus ini, lanjut Syahrul, dimaksudkan untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk berinvestasi di wilayah ini.
"Insentif memang dibutuhkan oleh sektor industri kita, agar investor tertarik menanamkan investasinya di Sulsel," kata Latunreng saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu.
Menurut Latunreng, dari sisi pasar, investasi di Pulau Jawa masih jauh lebih menarik dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia, seperti Sulsel.
Di Pulau Jawa, terkonsentrasi penduduk dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan Sulsel. Dengan membangun pabrik di Pulau Jawa, investor dapat menyasar pasar hingga seratus juta orang.
"Bandingkan dengan jumlah penduduk Sulsel yang hanya berada pada kisaran delapan hingga sembilan juta," ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, memang dibutuhkan insentif-insentif khusus untuk menarik minat para investor.
Salah satu insentif penting yang dapat memperkuat daya saing Sulsel, menurut Latunreng, adalah pemberian insentif pajak.
"Saat ini, pajak di Pulau Jawa dan di wilayah timur Indonesia itu sama, padahal dari segi infrastruktur kita jauh tertinggal. Ini berarti biaya transportasi di wilayah timur jauh lebih besar, tetapi pungutan pajak yang diterapkan sama besar," paparnya.
Idealnya, kata dia, pajak yang diterapkan di kawasan timur berkisar antara tiga sampai lima persen.
"Setelah infrastruktur kawasan Timur dan Pulau Jawa sama kualitasnya, baru terapkan pajak yang sama," katanya.
Insentif lain yang penting adalah kemudahan dalam pengurusan perizinan di tingkat kabupaten/kota.
"Selama ini gubernur memang menghimbau agar perizinan bisa diberikan secepatnya, tetapi di tingkat kabupaten/kota pada prakteknya tidak seperti itu," tutur Latunreng.
Hal ini, juga menjadi dilema, karena berdasarkan asas otonomi daerah, gubernur hanya memegang peran koordinasi, dan tidak memiliki kekuatan untuk memaksa.
"Hal seperti ini, hanya bisa diubah jika ada Perpres yang memaksa dari pusat hingga ke daerah, ini juga perlu didorong," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya akan menyurati Presiden Jokowi guna meminta insentif khusus untuk sektor industri di provinsi ini.
"Kami sedang merumuskan konsep surat untuk Presiden Jokowi, meminta insentif khusus misalnya keringanan tarif listrik bagi sektor industri," kata Syahrul di Makassar, Selasa.
Insentif khusus ini, lanjut Syahrul, dimaksudkan untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk berinvestasi di wilayah ini.