Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar menegaskan jika penindakan berupa penertiban becak motor bukanlah solusi terbaik karena dampaknya sangat luas.
"Penertiban bentor bukan solusi terbaik dan justru malah akan berdampak luas di masyarakat. Makanya, perlu dipikirkan bagaimana caranya agar ada solusi tepat,"ujar Pudji di Makassar, Senin.
Dia mengatakan, menjamurnya becak motor alias bentor dan ojek di Kota Makassar menjadi perhatian khusus bagi semua pihak baik aparat kepolisian, pemerintah, dinas perhubungan dan lainnya.
Pudji mengatakan, kehadiran Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri Irjen Pol Condro Kirono beserta para Dirlantas se-Indonesia sangat tepat untuk membahas mengenai regulasi untuk Bentor dan ojek tersebut.
Bukan cuma dari aparat kepolisian, pihak dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta Pemerintah Daerah juga ikut dalam seminar sehari tersebut.
"Seperti Bentor ini sama sekali tak punya `safety belt` dan pengamannya tidak bagus sehingga dapat mengancam keselamatan penumpang. Olehnya, semua stakeholder diharap bisa bersama-sama memecahkan masalah ini," kata dia.
Mantan Kakorlantas Mabes Polri itu berharap Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Menata Moda Angkutan Umum Bentor dan Ojek Dalam Rangka Keselamatan Dalam Berlalu Lintas" diharapkan mampu memberikan solusi tepat.
"Upaya penindakan bukanlah hal yang baik untuk memecahkan masalah bentor dan ojek. Jadi dalam FGD ini, kita harap harus ada solusi kedepannya dengan adanya payung hukum yang jelas," ucap Pudji.
Menurutnya, payung hukum yang nantinya tercipta harus tersosialisasi dengan baik agar tidak muncul masalah baru di tengah-tengah masyarakat terkait adanya penindakan.
"Penertiban bentor bukan solusi terbaik dan justru malah akan berdampak luas di masyarakat. Makanya, perlu dipikirkan bagaimana caranya agar ada solusi tepat,"ujar Pudji di Makassar, Senin.
Dia mengatakan, menjamurnya becak motor alias bentor dan ojek di Kota Makassar menjadi perhatian khusus bagi semua pihak baik aparat kepolisian, pemerintah, dinas perhubungan dan lainnya.
Pudji mengatakan, kehadiran Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri Irjen Pol Condro Kirono beserta para Dirlantas se-Indonesia sangat tepat untuk membahas mengenai regulasi untuk Bentor dan ojek tersebut.
Bukan cuma dari aparat kepolisian, pihak dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta Pemerintah Daerah juga ikut dalam seminar sehari tersebut.
"Seperti Bentor ini sama sekali tak punya `safety belt` dan pengamannya tidak bagus sehingga dapat mengancam keselamatan penumpang. Olehnya, semua stakeholder diharap bisa bersama-sama memecahkan masalah ini," kata dia.
Mantan Kakorlantas Mabes Polri itu berharap Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Menata Moda Angkutan Umum Bentor dan Ojek Dalam Rangka Keselamatan Dalam Berlalu Lintas" diharapkan mampu memberikan solusi tepat.
"Upaya penindakan bukanlah hal yang baik untuk memecahkan masalah bentor dan ojek. Jadi dalam FGD ini, kita harap harus ada solusi kedepannya dengan adanya payung hukum yang jelas," ucap Pudji.
Menurutnya, payung hukum yang nantinya tercipta harus tersosialisasi dengan baik agar tidak muncul masalah baru di tengah-tengah masyarakat terkait adanya penindakan.