Mamuju (ANTARA Sulbar) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat, membutuhkan anggaran untuk kebutuhan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang Februari 2017 sekitar Rp98 miliar.
"Kebutuhan anggaran Pilgub Sulbar itu idealnya Rp98 miliar dengan estimasi perkiraan empat pasangan calon (Paslon)," kata Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuria dalam dialog uji publik anggaran Pilgub Sulbar di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, alokasi anggaran Pilgub Sulbar yang disiapkan pemerintah sebesar Rp75 milyar. Namun setelah dilakukan rasionalisasi maka KPU menemukan hitung-hitungan biaya penyelenggaraan Pemilukada ada di kisaran angka Rp98 Milyar lebih.
"Kita estimasi pasangan calon di Pilgub itu sebanyak empat Paslon. Tiga dari gabungan Parpol, dan satu pasangan perseorangan," sebut Usman.
Di forum uji publik anggaran Pemilukada Sulawesi Barat, Usman menganggap, anggap Rp98 Milyar tersebut sudah sangat ideal. Nominal sebesar itu, juga akan digunakan untuk membiayai seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) dari empat Paslon yang dimaksud.
"Itu belum termasuk bagaimana kita membiayai operasional Pilgub hingga ke tingkat TPS. Belum sosialisasi kepada pemilih. Ini yang harus difikirkan oleh teman-teman di eksekutif dalam menentukan anggaran Pilgub," jelasnya.
Mantan Ketua KPU Polewali Mandar itu menjamin, pihaknya bakal mengembalikan kelebihan anggaran ke kas daerah jika pada kenyataanya peserta Pemilukada nanti kurang dari estimasi yang dipatok KPU.
"Kalau misalnya pesertanya kurang dari empat Paslon, kita kembalikan kelebihan anggarannya. Tapi kalau ternyata lebih, yah biayanya tentu tetap akan kita bebankan ke pemerintah provinsi," tutur Usman Suhuriah.
Sebelumnya, KPU Sulawesi Barat awalnya mengusulkan anggaran pelaksanaan Pemilukada Sulawesi Barat sebesar Rp146 Milyar. Kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah nyatanya menetapkan angka Rp75 Milyar di batang tubuh APBD Tahun 2016.
"Biaya demokrasi memang mahal. Kalau untuk proses politik dalam mencari pemimpin di Sulbar yang berkualitas, saya kira berapapun biayanya, pemerintah harus siapkan," sebut Ketua GP Ansor Sulawesi Barat, Amran HB dalam forum uji publik ini.
"Kebutuhan anggaran Pilgub Sulbar itu idealnya Rp98 miliar dengan estimasi perkiraan empat pasangan calon (Paslon)," kata Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuria dalam dialog uji publik anggaran Pilgub Sulbar di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, alokasi anggaran Pilgub Sulbar yang disiapkan pemerintah sebesar Rp75 milyar. Namun setelah dilakukan rasionalisasi maka KPU menemukan hitung-hitungan biaya penyelenggaraan Pemilukada ada di kisaran angka Rp98 Milyar lebih.
"Kita estimasi pasangan calon di Pilgub itu sebanyak empat Paslon. Tiga dari gabungan Parpol, dan satu pasangan perseorangan," sebut Usman.
Di forum uji publik anggaran Pemilukada Sulawesi Barat, Usman menganggap, anggap Rp98 Milyar tersebut sudah sangat ideal. Nominal sebesar itu, juga akan digunakan untuk membiayai seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) dari empat Paslon yang dimaksud.
"Itu belum termasuk bagaimana kita membiayai operasional Pilgub hingga ke tingkat TPS. Belum sosialisasi kepada pemilih. Ini yang harus difikirkan oleh teman-teman di eksekutif dalam menentukan anggaran Pilgub," jelasnya.
Mantan Ketua KPU Polewali Mandar itu menjamin, pihaknya bakal mengembalikan kelebihan anggaran ke kas daerah jika pada kenyataanya peserta Pemilukada nanti kurang dari estimasi yang dipatok KPU.
"Kalau misalnya pesertanya kurang dari empat Paslon, kita kembalikan kelebihan anggarannya. Tapi kalau ternyata lebih, yah biayanya tentu tetap akan kita bebankan ke pemerintah provinsi," tutur Usman Suhuriah.
Sebelumnya, KPU Sulawesi Barat awalnya mengusulkan anggaran pelaksanaan Pemilukada Sulawesi Barat sebesar Rp146 Milyar. Kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah nyatanya menetapkan angka Rp75 Milyar di batang tubuh APBD Tahun 2016.
"Biaya demokrasi memang mahal. Kalau untuk proses politik dalam mencari pemimpin di Sulbar yang berkualitas, saya kira berapapun biayanya, pemerintah harus siapkan," sebut Ketua GP Ansor Sulawesi Barat, Amran HB dalam forum uji publik ini.