Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Rapat Kabinet Terbatas di Istana membahas mengenai beberapa kebijakan nasional.
"Alhamdulillah, saya hadir di Istana Presiden Joko Widodo menghadiri undangan langsung dari pak presiden menghadiri rapat kabinet terbatas mengenai sejumlah kebijakan strategi nasional," ujar Danny saat dihubungi melalui telepon genggamnya di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, beberapa agenda pembahasan yakni mengenai kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah dan percepatan pembangunan listrik berbasis sampah.
Rapat terbatas dihadiri Wakil Presiden HM Jusuf Kalla Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro serta beberapa menteri lainnya,
Bahkan dalam dua kali kesempatan berbicara yang diberikan kepadanya, usulan dan ide Danny Pomanto mendapat apresiasi dan disetujui oleh seluruh peserta rapat.
"Makassar punya solusi untuk mengatasi kendala pemenuhan syarat minimum ketersediaan 1000 ton sampah per hari yang selama ini menghambat pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Usulan itu diapresiasi dan bahkan disepakati untuk diikuti dalam rapat tadi," jelas dia.
Menurutnya, dalam acara kenegaraan yang dihadiri sejumlah Menko dan Menteri ini merupakan bukti perhatian pemerintah pusat atas upaya keras Pemkot Makassar dalam menangani persoalan sampah di kota ini.
"Makassar patut berbangga menjadi satu dari empat daerah yang dianggap siap dan akan menjadi prioritas proyek pembangunan nasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Seluruh jajaran dan aparat pemerintahan dari atas ke bawah saya harapkan lebih intens turun ke lapangan, bekerja lebih keras lagi untuk menjalankan sistem kerja yang telah terbentuk saat ini. Jangan lagi ada yang mau bekerja di belakang meja," tegas Danny.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadikan Kota Makassar sebagai proyek percontohan dalam pengelolaan sampah karena mampu menggalakkan masyarakat dalam membentuk bank sampah yang menghasilkan nilai ekonomis.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dihadapan para bupati dan wali kota se-Indonesia di Jakarta, mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang menjadikan Makassar sebagai Pilot Project.
"Alhamdulillah, ini kerja keras kita bersama dan kita siap bila memang Makassar dianggap layak untuk dijadikan pilot project," ujarnya.
Danny -- sapaan akrab wali kota -- mengatakan, Makassar siap jadi proyek percontohan (pilot project) dan memberikan apresiasi kepada Kementerian LHK atas kepercayaan yang diberikannya itu.
Danny yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasiomal (Rakornas) tersebut juga mempertanyakan aturan pemberlakuan "tipping fee" di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah bila nantinya akan dikelola pihak ketiga.
Staf Ahli Menteri LHK Hermawan Kertajaya menyatakan Kota Makassar sangat pantas dijadikan sebagai pilot Project Nasional Pengelolaan Bank Sampah.
"Kemampuan pemerintah kota menggugah warga kota untuk terlibat aktif membentuk dan mengelola bank Sampah sangat pantas diacungi jempol. Dalam jangka waktu tidak lebih dari dua tahun sudah mampu membentuk hingga 200-an bank sampah itu juga prestasi," kata Hermawan.
"Alhamdulillah, saya hadir di Istana Presiden Joko Widodo menghadiri undangan langsung dari pak presiden menghadiri rapat kabinet terbatas mengenai sejumlah kebijakan strategi nasional," ujar Danny saat dihubungi melalui telepon genggamnya di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, beberapa agenda pembahasan yakni mengenai kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah dan percepatan pembangunan listrik berbasis sampah.
Rapat terbatas dihadiri Wakil Presiden HM Jusuf Kalla Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro serta beberapa menteri lainnya,
Bahkan dalam dua kali kesempatan berbicara yang diberikan kepadanya, usulan dan ide Danny Pomanto mendapat apresiasi dan disetujui oleh seluruh peserta rapat.
"Makassar punya solusi untuk mengatasi kendala pemenuhan syarat minimum ketersediaan 1000 ton sampah per hari yang selama ini menghambat pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Usulan itu diapresiasi dan bahkan disepakati untuk diikuti dalam rapat tadi," jelas dia.
Menurutnya, dalam acara kenegaraan yang dihadiri sejumlah Menko dan Menteri ini merupakan bukti perhatian pemerintah pusat atas upaya keras Pemkot Makassar dalam menangani persoalan sampah di kota ini.
"Makassar patut berbangga menjadi satu dari empat daerah yang dianggap siap dan akan menjadi prioritas proyek pembangunan nasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Seluruh jajaran dan aparat pemerintahan dari atas ke bawah saya harapkan lebih intens turun ke lapangan, bekerja lebih keras lagi untuk menjalankan sistem kerja yang telah terbentuk saat ini. Jangan lagi ada yang mau bekerja di belakang meja," tegas Danny.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadikan Kota Makassar sebagai proyek percontohan dalam pengelolaan sampah karena mampu menggalakkan masyarakat dalam membentuk bank sampah yang menghasilkan nilai ekonomis.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dihadapan para bupati dan wali kota se-Indonesia di Jakarta, mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang menjadikan Makassar sebagai Pilot Project.
"Alhamdulillah, ini kerja keras kita bersama dan kita siap bila memang Makassar dianggap layak untuk dijadikan pilot project," ujarnya.
Danny -- sapaan akrab wali kota -- mengatakan, Makassar siap jadi proyek percontohan (pilot project) dan memberikan apresiasi kepada Kementerian LHK atas kepercayaan yang diberikannya itu.
Danny yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasiomal (Rakornas) tersebut juga mempertanyakan aturan pemberlakuan "tipping fee" di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah bila nantinya akan dikelola pihak ketiga.
Staf Ahli Menteri LHK Hermawan Kertajaya menyatakan Kota Makassar sangat pantas dijadikan sebagai pilot Project Nasional Pengelolaan Bank Sampah.
"Kemampuan pemerintah kota menggugah warga kota untuk terlibat aktif membentuk dan mengelola bank Sampah sangat pantas diacungi jempol. Dalam jangka waktu tidak lebih dari dua tahun sudah mampu membentuk hingga 200-an bank sampah itu juga prestasi," kata Hermawan.