Mamuju (ANTARA Sulbar) - Organisasi Masyarakat Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS) meminta pemerintah di Sulawesi Barat menindak para tengkulak yang mempermainkan harga sembilan bahan pokok (sembako) sehingga naik dipasaran.
"Harga kebutuhan pokok di sejumlah wilayah Provinsi Sulbar seperti beras yang dibutuhkan masyarakat mengalami kenaikan harga, kata Ketua Ormas FPPS Provinsi Sulbar, Nirwansyah di Mamuju, Senin.
Ia menilai kenaikan harga beras dari sekitar Rp250 ribu per 25 kilogram menjadi Rp275 ribu dipasaran itu karena kuat dugaan praktek tengkulak dianggap telah mempermainkan harga dipasaran.
"Harga beras mengalami kenaikan dipasaran jangan dibiarkan terjadi itu membebani ekonomi masyarakat. Pemerintah mesti tegas menindak para tengkulak," katanya.
Menurut dia, pemerintah juga mesti mengawasi distributor yang mau mengambil untung mempermainkan harga yang dapat merugikan dan membebani ekonomi masyarakat jangan dibiarkan berlarut-larut.
"Mesti ditindak distributor sembako kalau nakal dan itu adalah tugas pemerintah menjaga harga sembako dipasaran tetap stabil, jangan sampai masyarakat dirugikan karena sembako yang naik," katanya.
Ia juga meminta masyarakat melaporkan setiap praktek distribusi sembako yang melanggar hukum karena adanya penimbunan, yang dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh.
"Harga kebutuhan pokok di sejumlah wilayah Provinsi Sulbar seperti beras yang dibutuhkan masyarakat mengalami kenaikan harga, kata Ketua Ormas FPPS Provinsi Sulbar, Nirwansyah di Mamuju, Senin.
Ia menilai kenaikan harga beras dari sekitar Rp250 ribu per 25 kilogram menjadi Rp275 ribu dipasaran itu karena kuat dugaan praktek tengkulak dianggap telah mempermainkan harga dipasaran.
"Harga beras mengalami kenaikan dipasaran jangan dibiarkan terjadi itu membebani ekonomi masyarakat. Pemerintah mesti tegas menindak para tengkulak," katanya.
Menurut dia, pemerintah juga mesti mengawasi distributor yang mau mengambil untung mempermainkan harga yang dapat merugikan dan membebani ekonomi masyarakat jangan dibiarkan berlarut-larut.
"Mesti ditindak distributor sembako kalau nakal dan itu adalah tugas pemerintah menjaga harga sembako dipasaran tetap stabil, jangan sampai masyarakat dirugikan karena sembako yang naik," katanya.
Ia juga meminta masyarakat melaporkan setiap praktek distribusi sembako yang melanggar hukum karena adanya penimbunan, yang dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh.