Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi Yudisial (KY) mencari calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dari kalangan Muhammadiyah dengan melakukan sosialisasi mekanisme pendaftaran di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan.
"Kami percaya bahwa kader Muhammadiyah memiliki integritas, dan kami juga percaya kalau Muhammadiyah tidak akan sembarang merekomendasikan kadernya untuk menjadi hakim," kata Komisioner KY Farid Wajdi di kampus setempat, Rabu.
Menurut dia sosialisasi yang dilakukan di kalangan Muhammadiyah dianggap layak karena kader-kadernya berpotensi masuk dalam seleksi karena diyakini dapat diandalkan.
Selain itu berdasarkan pertimbangan integritas juga dimiliki kader Muhammadiyah salah satu syarat utama masuk proses seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc.
Bagi KY, kata Farid, Muhammadiyah merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia yang selalu memainkan peranan penting setiap perjalanan bangsa ini.
Sturuktur di Komisi Yudisial, lanjutnya, ada Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Mukaddas merupakan salah satu kader Muhammadiyah yang sudah teruji di Komisi Pengawas Hakim.
"Kami mencari dukungan dan bantuan dari Muhammadiyah. Harapan kami agar Muhammadiyah dapat mengirimkan kader terbaiknya untuk mendaftar sebagai hakim yang dibutuhkan saat ini," harapnya.
Farid menjelaskan, calon Hakim Agung sesuai persyaratan minimal beusia 45 tahun serta memiliki gelar minimal doktor. Sementara untuk calon hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi usia minimal 50 tahun serta bergelar akademik Sarjana Hukum.
Sementara Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel, Prof Ambo Asse merespon usulan tersebut dengan mengatakan Muhammadiyah Sulsel menyambut baik rencana serta silaturahim KY itu.
Dirinya enganggap bahwa Muhammadiyah memang perlu mendapatkan informasi seperti itu.
"Insya Allah hal ini akan kami diskusikan kembali di internal termasuk mendorong ke Majelis Hukum dan HAM PWM serta Angkatan Muda Muhammadiyah," tutur Ambo.
Pertemuan itu berlangsung di ruang Unismuh Busines Center, ruang rapat PWM Sulsel. Farid Wajdi didampingi beberapa staf KY pusat dan KY Perwakilan Makassar.
Sedangkan pihak dari Muhammadiyah yang hadir Ketua PWM Sulsel, Prof Dr Ambo Asse, dan Wakil Ketua Muh Syaiful Saleh, pengurus Muhammadiyah Irwan Akib, Mawardi Pewangi, Prof Ali Parman, Dr Abdullah Renre, dan Ahmad Tawalla.
"Kami percaya bahwa kader Muhammadiyah memiliki integritas, dan kami juga percaya kalau Muhammadiyah tidak akan sembarang merekomendasikan kadernya untuk menjadi hakim," kata Komisioner KY Farid Wajdi di kampus setempat, Rabu.
Menurut dia sosialisasi yang dilakukan di kalangan Muhammadiyah dianggap layak karena kader-kadernya berpotensi masuk dalam seleksi karena diyakini dapat diandalkan.
Selain itu berdasarkan pertimbangan integritas juga dimiliki kader Muhammadiyah salah satu syarat utama masuk proses seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc.
Bagi KY, kata Farid, Muhammadiyah merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia yang selalu memainkan peranan penting setiap perjalanan bangsa ini.
Sturuktur di Komisi Yudisial, lanjutnya, ada Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Mukaddas merupakan salah satu kader Muhammadiyah yang sudah teruji di Komisi Pengawas Hakim.
"Kami mencari dukungan dan bantuan dari Muhammadiyah. Harapan kami agar Muhammadiyah dapat mengirimkan kader terbaiknya untuk mendaftar sebagai hakim yang dibutuhkan saat ini," harapnya.
Farid menjelaskan, calon Hakim Agung sesuai persyaratan minimal beusia 45 tahun serta memiliki gelar minimal doktor. Sementara untuk calon hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi usia minimal 50 tahun serta bergelar akademik Sarjana Hukum.
Sementara Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel, Prof Ambo Asse merespon usulan tersebut dengan mengatakan Muhammadiyah Sulsel menyambut baik rencana serta silaturahim KY itu.
Dirinya enganggap bahwa Muhammadiyah memang perlu mendapatkan informasi seperti itu.
"Insya Allah hal ini akan kami diskusikan kembali di internal termasuk mendorong ke Majelis Hukum dan HAM PWM serta Angkatan Muda Muhammadiyah," tutur Ambo.
Pertemuan itu berlangsung di ruang Unismuh Busines Center, ruang rapat PWM Sulsel. Farid Wajdi didampingi beberapa staf KY pusat dan KY Perwakilan Makassar.
Sedangkan pihak dari Muhammadiyah yang hadir Ketua PWM Sulsel, Prof Dr Ambo Asse, dan Wakil Ketua Muh Syaiful Saleh, pengurus Muhammadiyah Irwan Akib, Mawardi Pewangi, Prof Ali Parman, Dr Abdullah Renre, dan Ahmad Tawalla.