Makassar (ANTARA Sulsel) - Puluhan petani asal Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Sulsel memprotes penurunan harga gabah yang tidak biasanya dalam beberapa hari terakhir.
"Empat hari lalu harga gabah kering Rp5.200 per kilogram kemudian hari ini turun sampai Rp4.000 per kilogram. Kenapa bisa seperti itu. Jelas ini ada permainan, sementara harga beras tidak turun," ujar Ketua KTAN Pinrang Andi Agus Senga, di ruang aspirasi DPRD Sulsel, Makassar, Senin.
Menurut dia, kedatangan puluhan petani asal Pinrang tergabung dalam Asosisasi Kelompok Tani Kabupaten Pinrang sengaja untuk meminta DPRD Provinsi Sulsel memfasilitasi penyampaian protes terkait penurunan harga gabah tersebut.
"Kedatangan kami ke sini sebagai bentuk protes kepada pemerintah terkait harga gabah yang tidak pernah stabil dan cenderung turun yang sangat jelas merugikan para petani," ujarnya pula.
Koordinator aksi dari Asosisasi Kelompok Tani Indonesia Cabang Kabupaten Pinrang, Sulsel menyatakan sikap dengan meminta pemerintah mengkaji ulang Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas Gabah dan Beras karena akan memiskinkan petani.
"Melalui DPRD Sulsel kami meminta agar pemerintah pusat mengkaji Inpres tersebut dan mengusulkan kenaikan HPP gabah sebesar 16 persen, padahal sementara ini sedang panen raya," katanya.
Pihaknya mengungkapkan adanya permainan mafia beras yang terus menggerogoti dan memainkan harga di pasaran sehingga membuat petani semakin tercekik.
Padahal diketahui harga gabah turun, namun harga beras di pasar tidak turun.
"Kami meminta kepada Bulog membeli gabah petani dengan harga sepantasanya atau dengan harga komersial. Selain itu, meminta pemerintah pusat menekan harga sarana produksi pertanian seperti pupuk. Kami juga menolak impor beras masuk ke Sulsel," kata dia pula.
Salah satu petani pada pertemuan tersebut Basri menyebutkan luas lahan pertanian di Kabupaten Pinrang mencapai 50 ribu hektare dengan kapasitas panen raya dalam satu hektarenya bisa mencapai empat sampai enam ton.
"Untuk biaya penanaman, perawatan hingga panen per satu hektare petak sawah itu sekitar Rp8 juta, sedangkan hasilnya hanya antara Rp20 juta hingga Rp24 jutaan, belum masuk biaya pengupahan dan lainnya besih hanya sekitar Rp15 jutaan," ujarnya merincikan.
Anggota DPRD Sulsel yang menerima aspirsi tersebut menjanjikan segera menyampaikan permasalahan itu kepada Ketua DPRD Sulsel dan akan merapatkan masalah ini termasuk memanggil pihak terkait seperti Bulog. Selanjutnya bersurat pula ke pemerintah pusat.
"Akan segera kami sampaikan hal ini kepada ketua untuk dilakukan rapat serta memanggil pihak terkait masalah ini. Untuk urusan pemerintah pusat akan dikirim anggota ke sana agar dapat mencari solusi masalah ini," ujar anggota DPRD setempat Anas Usman, didampingi Nupri Basri, Ali Hasan, Abdullah Patare, dan Husmaruddin.
"Empat hari lalu harga gabah kering Rp5.200 per kilogram kemudian hari ini turun sampai Rp4.000 per kilogram. Kenapa bisa seperti itu. Jelas ini ada permainan, sementara harga beras tidak turun," ujar Ketua KTAN Pinrang Andi Agus Senga, di ruang aspirasi DPRD Sulsel, Makassar, Senin.
Menurut dia, kedatangan puluhan petani asal Pinrang tergabung dalam Asosisasi Kelompok Tani Kabupaten Pinrang sengaja untuk meminta DPRD Provinsi Sulsel memfasilitasi penyampaian protes terkait penurunan harga gabah tersebut.
"Kedatangan kami ke sini sebagai bentuk protes kepada pemerintah terkait harga gabah yang tidak pernah stabil dan cenderung turun yang sangat jelas merugikan para petani," ujarnya pula.
Koordinator aksi dari Asosisasi Kelompok Tani Indonesia Cabang Kabupaten Pinrang, Sulsel menyatakan sikap dengan meminta pemerintah mengkaji ulang Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas Gabah dan Beras karena akan memiskinkan petani.
"Melalui DPRD Sulsel kami meminta agar pemerintah pusat mengkaji Inpres tersebut dan mengusulkan kenaikan HPP gabah sebesar 16 persen, padahal sementara ini sedang panen raya," katanya.
Pihaknya mengungkapkan adanya permainan mafia beras yang terus menggerogoti dan memainkan harga di pasaran sehingga membuat petani semakin tercekik.
Padahal diketahui harga gabah turun, namun harga beras di pasar tidak turun.
"Kami meminta kepada Bulog membeli gabah petani dengan harga sepantasanya atau dengan harga komersial. Selain itu, meminta pemerintah pusat menekan harga sarana produksi pertanian seperti pupuk. Kami juga menolak impor beras masuk ke Sulsel," kata dia pula.
Salah satu petani pada pertemuan tersebut Basri menyebutkan luas lahan pertanian di Kabupaten Pinrang mencapai 50 ribu hektare dengan kapasitas panen raya dalam satu hektarenya bisa mencapai empat sampai enam ton.
"Untuk biaya penanaman, perawatan hingga panen per satu hektare petak sawah itu sekitar Rp8 juta, sedangkan hasilnya hanya antara Rp20 juta hingga Rp24 jutaan, belum masuk biaya pengupahan dan lainnya besih hanya sekitar Rp15 jutaan," ujarnya merincikan.
Anggota DPRD Sulsel yang menerima aspirsi tersebut menjanjikan segera menyampaikan permasalahan itu kepada Ketua DPRD Sulsel dan akan merapatkan masalah ini termasuk memanggil pihak terkait seperti Bulog. Selanjutnya bersurat pula ke pemerintah pusat.
"Akan segera kami sampaikan hal ini kepada ketua untuk dilakukan rapat serta memanggil pihak terkait masalah ini. Untuk urusan pemerintah pusat akan dikirim anggota ke sana agar dapat mencari solusi masalah ini," ujar anggota DPRD setempat Anas Usman, didampingi Nupri Basri, Ali Hasan, Abdullah Patare, dan Husmaruddin.