Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Divisi Regional BPJS Kesehatan Sulawesi Selatan Dwi Martiningsih menyebut pemakaian anggaran paling banyak digunakan oleh kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri.
"Perlu diketahui bahwa dana yang paling banyak diserap dari kepesertaan BPJS Kesehatan dari mandiri hingga seribu persen pada 2014 lalu," ungkapnya saat pertemuan di Komisi E DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.
Dwi menyebutkan berdasarkan data yang terdaftar untuk kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri yang terdaftar hanya 457 ribu orang dari jumlah penduduk di Sulsel lebih dari sembilan juta jiwa.
Sedangkan data secara total yang terdaftar BPJS Kesehatan terdata hanya 5,7 juta jiwa termasuk didalamnya kepesertaan BPJS Kesehatan melalui PBI ditanggung APBD dan APBN.
"Inilah menyebabkan anggaran terserap besar dari kepesertaan mandiri sementara kepesertaan PBI atau ditanggung negara sangat sedikit," katanya berkilah.
Ia mencontohkan BPJS Kesehatan untuk kepesertaan mandiri membayar iuran Rp25 ribu namun klaim pembayaran bisa mencapai Rp25 juta.
"Untuk penyakit jantung saja anggaran bisa mencapai 250 juta baik pengobatan maupun operasi, belum penyakit lain yang ditanggung BPJS Kesehatan" sebutnya.
Sementara Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Marzuki Wadeng mengemukakan penjelasan yang disampaikan BPJS Kesehatan baru diketahui sebab adanya perbedan data yang diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel.
Berdasarkan data yang diperoleh data dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi sekitar 61,9 persen atau sekitar 6 juta orang lebih sedangkan data BPJS Kesehatan hanya 5,6 juta kepesertaan.
"Berapa sebenarnya data yang rill, data dari dinas kesehatan dengan BPJS Kesehatan sangat jauh berbeda," kata Ketua Komisi E Marzuki Wadeng saat pertemuan tersebut.
Kendati demikian pihaknya tetap mempertanyakan perbedaan data tersebut dan meminta data dari BPJS Kesehatan diberikan untuk dipelajari mengingat perbedan data tersbut patut di kaji kebenarannya.
"Hanya lima persen saja peserta BPJS Kesehatan mandiri yang terdaftar dari data pihak BPJS, tentu ini yang mesti dibicarakan lebih lanjut, kenapa bisa sampai segitu datanya," ungkap dia.
Sementara perwakilan dari HMI Korkom Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Rijal mengemukakan dalam pertemuan itu, bahwa ada masalah besar dalam akurasi data yang tidak sesuai antarinstansi.
"Kami didundang kemari guna menawarkan solusi terkait persoalan BPJS Kesehatan, namun pertemuan ini hanya kritikan dan perdebatan panjang, salah satunya adalah perbedaan data dan tidak ada korelasinya," paparnya.
"Perlu diketahui bahwa dana yang paling banyak diserap dari kepesertaan BPJS Kesehatan dari mandiri hingga seribu persen pada 2014 lalu," ungkapnya saat pertemuan di Komisi E DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.
Dwi menyebutkan berdasarkan data yang terdaftar untuk kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri yang terdaftar hanya 457 ribu orang dari jumlah penduduk di Sulsel lebih dari sembilan juta jiwa.
Sedangkan data secara total yang terdaftar BPJS Kesehatan terdata hanya 5,7 juta jiwa termasuk didalamnya kepesertaan BPJS Kesehatan melalui PBI ditanggung APBD dan APBN.
"Inilah menyebabkan anggaran terserap besar dari kepesertaan mandiri sementara kepesertaan PBI atau ditanggung negara sangat sedikit," katanya berkilah.
Ia mencontohkan BPJS Kesehatan untuk kepesertaan mandiri membayar iuran Rp25 ribu namun klaim pembayaran bisa mencapai Rp25 juta.
"Untuk penyakit jantung saja anggaran bisa mencapai 250 juta baik pengobatan maupun operasi, belum penyakit lain yang ditanggung BPJS Kesehatan" sebutnya.
Sementara Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Marzuki Wadeng mengemukakan penjelasan yang disampaikan BPJS Kesehatan baru diketahui sebab adanya perbedan data yang diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel.
Berdasarkan data yang diperoleh data dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi sekitar 61,9 persen atau sekitar 6 juta orang lebih sedangkan data BPJS Kesehatan hanya 5,6 juta kepesertaan.
"Berapa sebenarnya data yang rill, data dari dinas kesehatan dengan BPJS Kesehatan sangat jauh berbeda," kata Ketua Komisi E Marzuki Wadeng saat pertemuan tersebut.
Kendati demikian pihaknya tetap mempertanyakan perbedaan data tersebut dan meminta data dari BPJS Kesehatan diberikan untuk dipelajari mengingat perbedan data tersbut patut di kaji kebenarannya.
"Hanya lima persen saja peserta BPJS Kesehatan mandiri yang terdaftar dari data pihak BPJS, tentu ini yang mesti dibicarakan lebih lanjut, kenapa bisa sampai segitu datanya," ungkap dia.
Sementara perwakilan dari HMI Korkom Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Rijal mengemukakan dalam pertemuan itu, bahwa ada masalah besar dalam akurasi data yang tidak sesuai antarinstansi.
"Kami didundang kemari guna menawarkan solusi terkait persoalan BPJS Kesehatan, namun pertemuan ini hanya kritikan dan perdebatan panjang, salah satunya adalah perbedaan data dan tidak ada korelasinya," paparnya.