Makassar (ANTARA Sulsel) - Ratusan demonstran mengatasnamakan Asosiasi Pemilik dan Supir Pete-Pete atau Angkutan Kota Makassar (ASPAM) mendesak pemerintah setempat membatalkan rencana kehadiran angkutan "smart" berbasis "online".
"Kami mendesak Wali Kota Makassar tidak menambah penderitaan para supir dan pemilik angkot terkait pengadaan angkot `smart` karena itu agar dibatalkan," ujar Korlap Aksi Tenri Wara saat melakukan orasinya di depan kantor Balai Kota Makassar, Kamis.
Menurut demonstran kehadiran angkot "smart" yang merupakan program baru wali kota sarat akan kepentingan dan secara tidak langsung mematikan penghasilan para supir dan pemilik angkot yang keberadaannya sudah puluhan tahun.
Selain itu pihaknya menuding ada rencana besar penghapusan angkot di Makassar sedangkan para supir dan pemilik angkot tidak pernah dilibatkan pada program tersebut.
"Bila angkot `smart` itu nantinya beroperasi maka akan merugikan kita para supir. Dan kami tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan regulasi apakah menguntungkan kami atau malah merugikan. Salah satu bukti kehadiran busway dan taksi liar jelas mengurangi pendapatan," katanya.
Dalam aksi itu sempat terjadi ketengangan antara demonstran dengan pihak kepolisian. Beruntung dapat diredam kendati sebelumnya terlibat adu mulut dan saling dorong di depan balai kota.
Sebelum berkumpul di balai kota sejumlah supir angkot memaksa supir angkot lain untuk ikut bergabung hingga meminta menurunkan paksa para penumpang di pinggir jalan. Taksi yang lewat pun dijadikan sasaran dan meminta penumpangnya turun.
Perwakilan demonstran akhirnya bertemu dengan sejumlah pejabat Pemkot Makassar. Sementara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto tidak berada ditempat.
Mereka kemudian diterima dan berdialog dengan Asisten II Makassar Irwan Adnan, Kasat Pol PP Makassar Iman Hud, Sekertaris Dinas Perhubungan Makassar Muchsin dan berapa pejabat lainnya.
Dalam pertemuan tersebut perwakilan demonstran bersikukuh program itu dibatalkan.
"Kami telah menampung aspirasi mereka, dan akan menkaji ulang program tersebut. Hal ini akan kita sampaikan kepada Wali Kota sebagai pimpinan kami," ujar Adnan.
Selain tuntutan pembatalan program, pihak demonstran juga meminta kepada Dinas Perhubungan Makassar agar menertibkan Becak Motor (Bentor) yang beroperasi di jalur protokol, mengingat jalur tersebut diperuntukkan khusus angkot.
Pendemo juga menyarankan kepada pemerintah agar Busway Mamminasata diharapkan mengambil penumpang di halte dan tidak menaikkan dan menuurunkan penumpang di sembarang tempat.
"Kami juga mendesak agar segera ditertibkan perusahaan otobus mengambil penumpang di luar jalur trayek, mobil plat hitam mengangkut penumpang, termasuk taksi liar yang tidak memiliki izin trayek," tegas perwakilan pendemo Hendri.
Secara terpisah, Kadishub Makassar Marimin Tahir mengemukakan keberadaan pete-pete "smart" akan sangat menguntungkan dan berpihak kepada warga Makassar dalam hal pelayanan transportasi massal.
Pihaknya akan tetap merealisasikan pete-pete (Angkot) "smart" dengan dalih untuk kenyamanan warga makassar dalam menikmati layanan transportasi mengingat dilengkapi fasilitas "free wi-fi" dan "air conditioner".
Saat ditanyakan dengan adanya aksi penolakan dan mendesak Pemkot Makassar membatalkan program itu, kata dia, tidak menjadi masalah kerena semua orang punya hak menyuarakan aspirasinya.
Pihaknya berdalih kehadiran angkot "smart" tersebut tidak akan menggangu operasional angkot lainnya, karena akan sama-sama beroperasi.
"Sejauh ini tida ada kendala di lapangan dan sementara ini tim sedang mendata. Mudah-mudahan Kementerian Perhubungan mendukung rencana tersebut," katanya.
Angkot "smart", kata Marimin, telah mendapat persetujuan DPRD Makassar dan dalam nomenklatur APBD Dishub telah tertuang dalam DPA sehingga diharapkan akan memotivasi pemilik angkot untuk memberikan pelayanan prima kepada penumpangnya.
Pihaknya telah mengajukan lima unit angkot "smart" melalui APBD dan satu unit sekitar Rp 270 juta.
Angkot tersebut merupakan angkutan cerdas berkonsep "smart city" dengan kapasitas penumpang 12 orang berbahan bakar premium dilengkapi Wi-Fi, pendingin ruangan dan tempat duduk empuk.
"Kami mendesak Wali Kota Makassar tidak menambah penderitaan para supir dan pemilik angkot terkait pengadaan angkot `smart` karena itu agar dibatalkan," ujar Korlap Aksi Tenri Wara saat melakukan orasinya di depan kantor Balai Kota Makassar, Kamis.
Menurut demonstran kehadiran angkot "smart" yang merupakan program baru wali kota sarat akan kepentingan dan secara tidak langsung mematikan penghasilan para supir dan pemilik angkot yang keberadaannya sudah puluhan tahun.
Selain itu pihaknya menuding ada rencana besar penghapusan angkot di Makassar sedangkan para supir dan pemilik angkot tidak pernah dilibatkan pada program tersebut.
"Bila angkot `smart` itu nantinya beroperasi maka akan merugikan kita para supir. Dan kami tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan regulasi apakah menguntungkan kami atau malah merugikan. Salah satu bukti kehadiran busway dan taksi liar jelas mengurangi pendapatan," katanya.
Dalam aksi itu sempat terjadi ketengangan antara demonstran dengan pihak kepolisian. Beruntung dapat diredam kendati sebelumnya terlibat adu mulut dan saling dorong di depan balai kota.
Sebelum berkumpul di balai kota sejumlah supir angkot memaksa supir angkot lain untuk ikut bergabung hingga meminta menurunkan paksa para penumpang di pinggir jalan. Taksi yang lewat pun dijadikan sasaran dan meminta penumpangnya turun.
Perwakilan demonstran akhirnya bertemu dengan sejumlah pejabat Pemkot Makassar. Sementara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto tidak berada ditempat.
Mereka kemudian diterima dan berdialog dengan Asisten II Makassar Irwan Adnan, Kasat Pol PP Makassar Iman Hud, Sekertaris Dinas Perhubungan Makassar Muchsin dan berapa pejabat lainnya.
Dalam pertemuan tersebut perwakilan demonstran bersikukuh program itu dibatalkan.
"Kami telah menampung aspirasi mereka, dan akan menkaji ulang program tersebut. Hal ini akan kita sampaikan kepada Wali Kota sebagai pimpinan kami," ujar Adnan.
Selain tuntutan pembatalan program, pihak demonstran juga meminta kepada Dinas Perhubungan Makassar agar menertibkan Becak Motor (Bentor) yang beroperasi di jalur protokol, mengingat jalur tersebut diperuntukkan khusus angkot.
Pendemo juga menyarankan kepada pemerintah agar Busway Mamminasata diharapkan mengambil penumpang di halte dan tidak menaikkan dan menuurunkan penumpang di sembarang tempat.
"Kami juga mendesak agar segera ditertibkan perusahaan otobus mengambil penumpang di luar jalur trayek, mobil plat hitam mengangkut penumpang, termasuk taksi liar yang tidak memiliki izin trayek," tegas perwakilan pendemo Hendri.
Secara terpisah, Kadishub Makassar Marimin Tahir mengemukakan keberadaan pete-pete "smart" akan sangat menguntungkan dan berpihak kepada warga Makassar dalam hal pelayanan transportasi massal.
Pihaknya akan tetap merealisasikan pete-pete (Angkot) "smart" dengan dalih untuk kenyamanan warga makassar dalam menikmati layanan transportasi mengingat dilengkapi fasilitas "free wi-fi" dan "air conditioner".
Saat ditanyakan dengan adanya aksi penolakan dan mendesak Pemkot Makassar membatalkan program itu, kata dia, tidak menjadi masalah kerena semua orang punya hak menyuarakan aspirasinya.
Pihaknya berdalih kehadiran angkot "smart" tersebut tidak akan menggangu operasional angkot lainnya, karena akan sama-sama beroperasi.
"Sejauh ini tida ada kendala di lapangan dan sementara ini tim sedang mendata. Mudah-mudahan Kementerian Perhubungan mendukung rencana tersebut," katanya.
Angkot "smart", kata Marimin, telah mendapat persetujuan DPRD Makassar dan dalam nomenklatur APBD Dishub telah tertuang dalam DPA sehingga diharapkan akan memotivasi pemilik angkot untuk memberikan pelayanan prima kepada penumpangnya.
Pihaknya telah mengajukan lima unit angkot "smart" melalui APBD dan satu unit sekitar Rp 270 juta.
Angkot tersebut merupakan angkutan cerdas berkonsep "smart city" dengan kapasitas penumpang 12 orang berbahan bakar premium dilengkapi Wi-Fi, pendingin ruangan dan tempat duduk empuk.