Makassar (ANTARA Sulsel) - TNI dan polisi di Makassar membantu pemerintah daerah untuk menertibkan bangunan di atas lahan proyek simpang bawah (underpass) Simpang Lima Mandai karena dianggap memperlambat proses pengerjaan.
"Kami diminta bantuan oleh pemerintah daerah untuk ikut menertibkan bangunan di atas lahan proyek `underpass`, makanya anggota turun sama-sama," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Frans Barung Mangera di Makassar, Sabtu.
Tim gabungan yang turun langsung menertibkan bangunan proyek simpang bawah yakni dari Sabhara Polrestabes Makassar, polisi militer, Kodim 1408/BS, Polsek Biringkanaya, Polsek Tamalanrea, Satpol PP Makassar dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan.
Penertiban bangunan itu menjadi tanggung jawab dari Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) Wilayah VI yang mengerjakan langsung proyek simpang bawah di Simpang Lima Bandara.
Camat Biringkanaya Syahrum Makkuredde yang ikut dalam penertiban itu mengatakan jika pengosongan lokasi proyek dilakukan setelah adanya keluar putusan pengadilan atas penolakan dua warga kecamatan Biringkanaya terkait pembangunan proyek simpang bawah.
Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VI Makassar telah mengucurkan dana pengerjaan fisik proyek Rp50 miliar. Pada 2015, dana Rp43 miliar dipakai untuk pembebasan lahan. Jumlah total anggaran proyek ini adalah Rp169,6 miliar.
Meski demikian, masih ada tiga lahan yang belum dibebaskan terkait masalah ganti rugi seperti di depan Pasar Mandai Maros, lahan di ujung tol, dan depan SPBU perbatasan Makassar-Maros.
Bahkan pengerjaan proyek ini molor yang seharusnya pengerjaan fisik untuk beton di ruas kiri dan kanan jalan utama dalam jadwal mesti selesai pada 31 Desember 2015, namun baru selesai awal Maret 2016.
"Hal itu dikarenakan persoalan teknis karena masih ada tiang listrik di situ termasuk pipa PDAM harus dipindahkan dan pastinya memakan waktu. Tetapi untuk pengerjaan beton di ruas kiri dan kanan suda bisa diakses, dan saat ini ruas utama sedang dikerjakan," katanya.
Mengenai dengan jalur alternatif, kata dia, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian Makassar dan Maros, Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya untuk membuka jalan alternatif.
Rekayasa jalan tersebut dari arah Makassar ke Maros melalui jalur Pattene seberang tol sementara arah sebaliknya dari Maros ke Makassar masuk di Batangase menuju Kariango masuk lajur daerah Parangloe tembus di Daya, BTP, Antang hingga tembus ke Kabupaten Gowa.
"Kami diminta bantuan oleh pemerintah daerah untuk ikut menertibkan bangunan di atas lahan proyek `underpass`, makanya anggota turun sama-sama," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Frans Barung Mangera di Makassar, Sabtu.
Tim gabungan yang turun langsung menertibkan bangunan proyek simpang bawah yakni dari Sabhara Polrestabes Makassar, polisi militer, Kodim 1408/BS, Polsek Biringkanaya, Polsek Tamalanrea, Satpol PP Makassar dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan.
Penertiban bangunan itu menjadi tanggung jawab dari Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) Wilayah VI yang mengerjakan langsung proyek simpang bawah di Simpang Lima Bandara.
Camat Biringkanaya Syahrum Makkuredde yang ikut dalam penertiban itu mengatakan jika pengosongan lokasi proyek dilakukan setelah adanya keluar putusan pengadilan atas penolakan dua warga kecamatan Biringkanaya terkait pembangunan proyek simpang bawah.
Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VI Makassar telah mengucurkan dana pengerjaan fisik proyek Rp50 miliar. Pada 2015, dana Rp43 miliar dipakai untuk pembebasan lahan. Jumlah total anggaran proyek ini adalah Rp169,6 miliar.
Meski demikian, masih ada tiga lahan yang belum dibebaskan terkait masalah ganti rugi seperti di depan Pasar Mandai Maros, lahan di ujung tol, dan depan SPBU perbatasan Makassar-Maros.
Bahkan pengerjaan proyek ini molor yang seharusnya pengerjaan fisik untuk beton di ruas kiri dan kanan jalan utama dalam jadwal mesti selesai pada 31 Desember 2015, namun baru selesai awal Maret 2016.
"Hal itu dikarenakan persoalan teknis karena masih ada tiang listrik di situ termasuk pipa PDAM harus dipindahkan dan pastinya memakan waktu. Tetapi untuk pengerjaan beton di ruas kiri dan kanan suda bisa diakses, dan saat ini ruas utama sedang dikerjakan," katanya.
Mengenai dengan jalur alternatif, kata dia, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian Makassar dan Maros, Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya untuk membuka jalan alternatif.
Rekayasa jalan tersebut dari arah Makassar ke Maros melalui jalur Pattene seberang tol sementara arah sebaliknya dari Maros ke Makassar masuk di Batangase menuju Kariango masuk lajur daerah Parangloe tembus di Daya, BTP, Antang hingga tembus ke Kabupaten Gowa.