Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga kandidat Calon Ketua Umum (Caketum) Golkar Syahrul Yasin Limpo mengatakan apabila ada "main uang" pada Munas Golkar, ia akan mundur dari bursa Caketum.
"Partai ini bukan bisnis, kalau ada main uang sedikitpun, saya akan mundur," kata Syahrul di Makassar, Kamis.
Partai berlambang beringin ini, menurut Syahrul, terlalu besar untuk dipermainkan oleh politik uang.
"Kalau dimain-mainkan seperti kemarin, partai ini akan jadi jelek, dan saya pastikan mundur jika harus bayar," tegasnya.
Golkar sebagai partai besar, kata Syahrul, memiliki infrastruktur yang lengkap. Sayangnya, partai tersebut salah kelola.
Karena itu, ke depannya Golkar harus bisa menemukan harapan dan kebutuhan rakyat dan mampu membangun komitmen-komitmen untuk memberikan arti bagi kepentingan rakyat.
"Saya harap, kita tidak membiarkan Golkar seperti ini. Kalau ada partai yang kemudian berjalan di luar koridor kebangsaan, kita tidak akan menemukan hal yang berarti bagi negara. Jangan sampai partai politik kita besok jadi sistem kapitalis," katanya lagi.
Ia juga menyebutkan sampai saat ini pihaknya telah memperoleh dukungan dari 288 DPD II se-Indonesia, dan 154 diantaranya telah memberinya rekomendasi.
"Saya juga akan meminta izin kepada presiden dan wakil presiden, minimal mengkomunikasikan hal ini," tuturnya.
"Partai ini bukan bisnis, kalau ada main uang sedikitpun, saya akan mundur," kata Syahrul di Makassar, Kamis.
Partai berlambang beringin ini, menurut Syahrul, terlalu besar untuk dipermainkan oleh politik uang.
"Kalau dimain-mainkan seperti kemarin, partai ini akan jadi jelek, dan saya pastikan mundur jika harus bayar," tegasnya.
Golkar sebagai partai besar, kata Syahrul, memiliki infrastruktur yang lengkap. Sayangnya, partai tersebut salah kelola.
Karena itu, ke depannya Golkar harus bisa menemukan harapan dan kebutuhan rakyat dan mampu membangun komitmen-komitmen untuk memberikan arti bagi kepentingan rakyat.
"Saya harap, kita tidak membiarkan Golkar seperti ini. Kalau ada partai yang kemudian berjalan di luar koridor kebangsaan, kita tidak akan menemukan hal yang berarti bagi negara. Jangan sampai partai politik kita besok jadi sistem kapitalis," katanya lagi.
Ia juga menyebutkan sampai saat ini pihaknya telah memperoleh dukungan dari 288 DPD II se-Indonesia, dan 154 diantaranya telah memberinya rekomendasi.
"Saya juga akan meminta izin kepada presiden dan wakil presiden, minimal mengkomunikasikan hal ini," tuturnya.