Jakarta, (Antara Sulsel) - Moratorium sawit dan pertambangan bukan solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan lingkungan karena jika sektor kelapa sawit dan pertambanan dihentikan ekonomi Indonesia akan mati suri.
“Salah kaprah hanya memprioritaskan lingkungan saja, tetapi ‘membunuh’ potensi ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu berpikir pararel, bijaksana berwawasan makro, komprehensif serta tidak mendengar kepentingan satu pihak dalam mengambil keputusan,†kata pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono di Jakarta, Sabtu.
Menurut Christianto, persoalan Indonesia adalah membangun ekonomi yang berwawasan lingkungan. “Kalau pemerintah hanya memikirkan masalah lingkungan, namun potensi ekonomi tidak berkembang, ke depan kita mau makan apa,†kata Christianto.
Christianto juga mengingatkan, Indonesia telah menjadi menjadi bagian penting dalam kancah persaingan global. Disadari atau tidak, banyak kepentingan asing dengan memanfaatkan NGO untuk meredam potensi-potensi sumber daya alam Indonesia. “Ini menyedihkan namun tidak banyak pihak memahaminya.â€
Erwin Masrul Harahap, Guru Besar Bidang Ilmu Konservasi Tanah dan Air Universitas Sumatera Utara menilai langkah pemerintah untuk melakukan moratorium sawit tidak tepat pasalnya sawit merupakan tanaman yang diperlukan untuk konservasi lingkungan sekaligus membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Erwin, saat ini, sawit menjadi satu-satunya tanaman konservasi yang mampu menyuburkan lahan yang telah kehilangan kemampuan fisiologis tumbuhan (marjinal). Jika jenis tanaman tersebut tidak sustainable pasti mati. “Sawit satu-satunya tanaman yang bisa ditanami pada lahan terdegradasi dan miskin unsur hara,†kata Erwin.
Menurut, Erwin lahan marjinal yang didominasi tanah batu kapur dan miskin unsur hara itu, banyak terdapat di Sumatera dan Kalimantan.
Faktanya, penanaman sawit di lahan marjinal berhasil membuat tanah menjadi subur.
"Penelitian di beberapa perkebunan sawit seperti di Ajamo, Labuan batu milik PT IV menunjukkan kondisi lahan gambut semakin bertambah baik dan subur meski tiga kali melakukan peremajaan (replanting),†kata Erwin.
Erwin juga mengingatkan, kedepan sawit bisa menjadi komoditas andalan untuk memakmurkan Indonesia.
"Bayangkan, dengan lahan 11 juta ha lahan sawit, Indonesia menjadi pemain utama dunia minyak nabati dunia. Jika pemerintah konsisten mengembangkan 30 juta hektar lahan untuk sawit, bisa dipastikan Indonesia akan menjadi salah satu negara termakmur di dunia.â€
Erwin mengungkapkan pengembangan sawit sejalan dengan program Nawa Cita yang digagas Presiden Jokowi.
Hanya saja, ujar dia, perlu komitmen pemerintah untuk mengembangkan sawit dan tidak terprovokasi pada pada politik pecah belah asing melalui aksi kaki tangan NGO di Indonesia.
Komitmen itu, akan membawa Indonesia menjadi berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.â€Ini selaras dengan program Nawa Cita,†kata Erwin.
Erwin mengharapkan, sektor bisnis kelapa sawit di Indonesia perlu terus dikembangkan. Integrasi yang menyeluruh antara industri hulu dan hilir sawit harus diakselerasi untuk meningkatkan daya saing.
Â
“Salah kaprah hanya memprioritaskan lingkungan saja, tetapi ‘membunuh’ potensi ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu berpikir pararel, bijaksana berwawasan makro, komprehensif serta tidak mendengar kepentingan satu pihak dalam mengambil keputusan,†kata pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono di Jakarta, Sabtu.
Menurut Christianto, persoalan Indonesia adalah membangun ekonomi yang berwawasan lingkungan. “Kalau pemerintah hanya memikirkan masalah lingkungan, namun potensi ekonomi tidak berkembang, ke depan kita mau makan apa,†kata Christianto.
Christianto juga mengingatkan, Indonesia telah menjadi menjadi bagian penting dalam kancah persaingan global. Disadari atau tidak, banyak kepentingan asing dengan memanfaatkan NGO untuk meredam potensi-potensi sumber daya alam Indonesia. “Ini menyedihkan namun tidak banyak pihak memahaminya.â€
Erwin Masrul Harahap, Guru Besar Bidang Ilmu Konservasi Tanah dan Air Universitas Sumatera Utara menilai langkah pemerintah untuk melakukan moratorium sawit tidak tepat pasalnya sawit merupakan tanaman yang diperlukan untuk konservasi lingkungan sekaligus membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Erwin, saat ini, sawit menjadi satu-satunya tanaman konservasi yang mampu menyuburkan lahan yang telah kehilangan kemampuan fisiologis tumbuhan (marjinal). Jika jenis tanaman tersebut tidak sustainable pasti mati. “Sawit satu-satunya tanaman yang bisa ditanami pada lahan terdegradasi dan miskin unsur hara,†kata Erwin.
Menurut, Erwin lahan marjinal yang didominasi tanah batu kapur dan miskin unsur hara itu, banyak terdapat di Sumatera dan Kalimantan.
Faktanya, penanaman sawit di lahan marjinal berhasil membuat tanah menjadi subur.
"Penelitian di beberapa perkebunan sawit seperti di Ajamo, Labuan batu milik PT IV menunjukkan kondisi lahan gambut semakin bertambah baik dan subur meski tiga kali melakukan peremajaan (replanting),†kata Erwin.
Erwin juga mengingatkan, kedepan sawit bisa menjadi komoditas andalan untuk memakmurkan Indonesia.
"Bayangkan, dengan lahan 11 juta ha lahan sawit, Indonesia menjadi pemain utama dunia minyak nabati dunia. Jika pemerintah konsisten mengembangkan 30 juta hektar lahan untuk sawit, bisa dipastikan Indonesia akan menjadi salah satu negara termakmur di dunia.â€
Erwin mengungkapkan pengembangan sawit sejalan dengan program Nawa Cita yang digagas Presiden Jokowi.
Hanya saja, ujar dia, perlu komitmen pemerintah untuk mengembangkan sawit dan tidak terprovokasi pada pada politik pecah belah asing melalui aksi kaki tangan NGO di Indonesia.
Komitmen itu, akan membawa Indonesia menjadi berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.â€Ini selaras dengan program Nawa Cita,†kata Erwin.
Erwin mengharapkan, sektor bisnis kelapa sawit di Indonesia perlu terus dikembangkan. Integrasi yang menyeluruh antara industri hulu dan hilir sawit harus diakselerasi untuk meningkatkan daya saing.
Â