Makassar (ANTARA Sulsel) - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Timur (Ipmalutim) Sulawesi Selatan mendesak pemerintah segera melakukan upaya pembebasan 14 sandera yang ditahan kelompok milisi bersenjata Abu Sayyaf di Philipina.
"Kami mendesak adanya transparansi informasi dan batas waktu yang diberikan pemerintah kepada keluarga korban yang sampai saat ini simpang siur," kata korlap aksi Hendra saat demonstrasi di kantor DPRD Sulsel, Rabu.
Dalam aksi itu mereka juga meminta penjelasan kinerja pembebasan sandera dari pemerintah pusat serta provinsi terkait kejelasan batas waktu pembebasan sandera.
Selain itu mereka meminta DPRD Sulsel melakukan pengawalan dan pengawasan terkait dengan perkembangan insiden 14 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera beberapa diantaranya orang Sulsel.
"Kami juga meminta Pemerintah Daerah Luwu Timur untuk tidak menutup mata dan pro aktif dalam melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri tentang perkembangan terbaru," katanya.
Menurutnya sudah sebulan proses lobi sudah dilakukan pihak pemerintah namun belum membuahkan hasil yang memuaskan.
Kendati saat ini ada 14 orang WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf yang sebelumnya hanya 12 orang. Bertambahnya sandera tersebut karena kapal tunda Henry dan kapal Tongkang Cristi juga dibajak.
Kapal tersebut dibajak dalam perjalanan kembali ke Cepu, Philipina menuju Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia pada 15 April 2016. Kedua kapal tersebut memuat 10 ABK juga merupakan WNI.
Beruntung lima diantaranya berhasil menyelamatkan diri dan meminta bantuan pihak keamanan Malaysia namun satu orang tertembak tetapi masih bisa diselamatkan.
Sementara angota DPRD Sulsel Syahruddin Alrif ketika menemui pendemo mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin untuk membuka komunikasi dengan pihak terkait dalam hal penyelamatan para sandera.
"Kami akan berupaya dan sebisa kami terus membangun komunikasi dengan pemeritah pusat. Pemerintah Daerah juga didorong melalukan komunikasi mengingat ada orang empat Sulsel ikut disandera," kata Wakil Ketua Komisi E ini.
"Kami mendesak adanya transparansi informasi dan batas waktu yang diberikan pemerintah kepada keluarga korban yang sampai saat ini simpang siur," kata korlap aksi Hendra saat demonstrasi di kantor DPRD Sulsel, Rabu.
Dalam aksi itu mereka juga meminta penjelasan kinerja pembebasan sandera dari pemerintah pusat serta provinsi terkait kejelasan batas waktu pembebasan sandera.
Selain itu mereka meminta DPRD Sulsel melakukan pengawalan dan pengawasan terkait dengan perkembangan insiden 14 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera beberapa diantaranya orang Sulsel.
"Kami juga meminta Pemerintah Daerah Luwu Timur untuk tidak menutup mata dan pro aktif dalam melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri tentang perkembangan terbaru," katanya.
Menurutnya sudah sebulan proses lobi sudah dilakukan pihak pemerintah namun belum membuahkan hasil yang memuaskan.
Kendati saat ini ada 14 orang WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf yang sebelumnya hanya 12 orang. Bertambahnya sandera tersebut karena kapal tunda Henry dan kapal Tongkang Cristi juga dibajak.
Kapal tersebut dibajak dalam perjalanan kembali ke Cepu, Philipina menuju Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia pada 15 April 2016. Kedua kapal tersebut memuat 10 ABK juga merupakan WNI.
Beruntung lima diantaranya berhasil menyelamatkan diri dan meminta bantuan pihak keamanan Malaysia namun satu orang tertembak tetapi masih bisa diselamatkan.
Sementara angota DPRD Sulsel Syahruddin Alrif ketika menemui pendemo mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin untuk membuka komunikasi dengan pihak terkait dalam hal penyelamatan para sandera.
"Kami akan berupaya dan sebisa kami terus membangun komunikasi dengan pemeritah pusat. Pemerintah Daerah juga didorong melalukan komunikasi mengingat ada orang empat Sulsel ikut disandera," kata Wakil Ketua Komisi E ini.