Mamuju (ANTARA Sulbar) - Alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat baru mencapai sekira Rp135 Milyar atau 16 persen dari total pagu anggaran yang disiapkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016.
"Memang benar alokasi anggaran pendidikan itu bila mengacu amanat UU Sisdiknas, maka alokasi ideal untuk anggaran pendidikan adalah 20 persen," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulbar, H Muzakkir Kulasse di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, kondisi ini terjadi karena kemampuan anggaran daerah masih sangat terbatas sehingga ia tetap memakluminya.
Sebetulnya kata dia, jika diakumulasi terhadap dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tahun ini maka persentase anggaran pendidikan itu melampaui angka 16 persen.
"Persentase angka 16 persen ini hanya pagu dari alokasi APBD Sulbar. Kita masih mendapat dukungan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang digelontorkan pemerintah pusat," jelas Muzakkir tanpa merinci total anggaran dana BOS yang ia maksud.
Mantan Sekwan DPRD Sulbar ini menyebutkan, meski belum mencapai akumulasi 20 persen dari alokasi dana pendidikan, namun alokasi dana yang ada akan dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mendukung upaya pencapaian target pengembangan pendidikan di provinsi ke-33 ini.
"Dukungan anggaran pendidikan ini belum sesuai dengan amanat dalam UU yang mengharuskan angka idealnya 20 persen. Tapi itu kan harus bisa kita maklumi, karena masih banyak kebutuhan lain yang harus terpenuhi," kata Muzakkir.
Dana yang berasal dari APBD 2016 sendiri akan diarahkan untuk membiayai program yang telah disiapkan di antaranya kegiatan PAUD, pendidikan formal dan non formal, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, infrastruktur pendidikan, kegiatan manajemen serta kegiatan lainnya.
Bukan hanya itu, pemerintah Sulbar juga tengah fokus membiayai program penuntasan buta aksara yang diharapkan bisa ditangani secara bertahap.
"Program penuntasan buta aksara ini juga hal penting yang harus diselesaikan. Hal ini harus menjadi perhatian bersama agar Sulbar bebas dari persoalan buta huruf," imbuhnya.
"Memang benar alokasi anggaran pendidikan itu bila mengacu amanat UU Sisdiknas, maka alokasi ideal untuk anggaran pendidikan adalah 20 persen," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulbar, H Muzakkir Kulasse di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, kondisi ini terjadi karena kemampuan anggaran daerah masih sangat terbatas sehingga ia tetap memakluminya.
Sebetulnya kata dia, jika diakumulasi terhadap dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tahun ini maka persentase anggaran pendidikan itu melampaui angka 16 persen.
"Persentase angka 16 persen ini hanya pagu dari alokasi APBD Sulbar. Kita masih mendapat dukungan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang digelontorkan pemerintah pusat," jelas Muzakkir tanpa merinci total anggaran dana BOS yang ia maksud.
Mantan Sekwan DPRD Sulbar ini menyebutkan, meski belum mencapai akumulasi 20 persen dari alokasi dana pendidikan, namun alokasi dana yang ada akan dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mendukung upaya pencapaian target pengembangan pendidikan di provinsi ke-33 ini.
"Dukungan anggaran pendidikan ini belum sesuai dengan amanat dalam UU yang mengharuskan angka idealnya 20 persen. Tapi itu kan harus bisa kita maklumi, karena masih banyak kebutuhan lain yang harus terpenuhi," kata Muzakkir.
Dana yang berasal dari APBD 2016 sendiri akan diarahkan untuk membiayai program yang telah disiapkan di antaranya kegiatan PAUD, pendidikan formal dan non formal, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, infrastruktur pendidikan, kegiatan manajemen serta kegiatan lainnya.
Bukan hanya itu, pemerintah Sulbar juga tengah fokus membiayai program penuntasan buta aksara yang diharapkan bisa ditangani secara bertahap.
"Program penuntasan buta aksara ini juga hal penting yang harus diselesaikan. Hal ini harus menjadi perhatian bersama agar Sulbar bebas dari persoalan buta huruf," imbuhnya.