Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengusulkan agar petugas Sensus Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar agar didampingi unsur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan sensus.

"Saya sebenarnya mengusulkan kalau bisa petugas sensus ekonomi kita itu didampingi unsur KPK karena sensus ini tidak setiap saat dilakukan," ujarnya saat petugas sensus mendatanginya ke rumah jabatannya di Jalan Penghibur Makassar, Minggu.

Ramdhan Pomanto mengatakan, kehadiran anggota KPK dimaksudkan agar setiap pengusaha bisa secara jujur dan utuh menyampaikan jenis usaha apa saja yang mereka miliki.

Apalagi jika disampaikan adanya sanksi hukum terhadap pengusaha yang secara sengaja menyembunyikan sebagian atau seluruh perusahaannya saat didata petugas.

"Terkadang ada pihak yang tidak mempercayai data-data sensus dan ini bukan berarti petugasnya salah, melainkan warganya yang disensus bisa saja tidak memberikan data lengkap," katanya.

Menurutnya, sensus ekonomi dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional.

"Karenanya saya minta pengusaha jujur kepada petugas yang sedang melakukan pendataan," kata Danny Pomanto -- sapaan akrab wali kota.

Hal ini penting menurut Danny untuk melihat daya saing dan produktivitas, sehingga nantinya akan menghasilkan kebijakan pemerintah secara jelas dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala BPS Sulsel Nursam Salam mengatakan, sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai fokus muatan dan manfaat sensus ekonomi bagi perbankan.

Kegiatan ini diikuti sekitar 150 pimpinan perbankan. Sensus Ekonomi ini akan dilakukan hingga ke unit-unit terkecil perbankan.

"Kami berharap kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya dalam sensus ini," kata dia.

Pewarta : Muh Hasanuddin
Editor :
Copyright © ANTARA 2024