Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi rencana pemerintah setempat mendirikan sekolah bagi warga miskin yang ada di daerah itu.
"Ada keinginan Pak Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh untuk mengadakan program sekolah khusus bagi warga miskin di Sulbar. Kami selaku mitra strategis pemerintah tentu ikut merespon positif atas keinginan itu," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Rabu.
Menurut dia, program seperti ini harus diapresiasi dan didukung penuh karena menyangkut peningkatan SDM sekaligus membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu yang ada di Sulbar.
"Program sekolah bagi warga miskin ini sangat kami apresiasi. Program seperti ini seharusnya sudah ada sejak dulu. Kami sebagai pimpinan dewan sangat mendukung program ini dan siap membantu dalam proses penganggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," ujar Hamzah.
Secara khusus program yang digagas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini akan menyasar anak-anak usia SMA yang berpotensi dan memiliki prestasi untuk dibina melalui program ini.
"Melalui program ini nantinya anak-anak dari keluarga kurang mampu akan diakomodir agar dapat menempuh pendidikan yang layak. Biayanya seluruhnya ditanggung oleh pemerintah provinsi lewat anggaran APBD. Kita mulai masukan pada APBD 2017," kata Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Muzakkir Kulasse mengemukakan, sebagai tahap awal, pihaknya akan mengusulkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk keperluan pembangunan ruang kelas sebanyak 6 ruangan serta untuk akomodasi anak-anak sebanyak 75 orang.
Syarat untuk menjadi peserta program ini, kata Muzakkir, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan.
"Kita akan evaluasi dan membagi berdasarkan kategori yang kita tetapkan. Tentunya kriteria utama adalah dilihat dari segi penghasilan orangtua dan kondisi rumahnya," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan melibatkan LSM dan kalangan pers untuk bersama-sama membentuk tim melakukan survei dan pantauan ke lapangan di seluruh kabupaten untuk menyasar anak-anak yang masuk dalam kriteria untuk ikut dalam program ini.
"Kami akan presentasekan program ini ke DPRD untuk mendapat untuk anggaran dari DPRD. Paling tidak hari Rabu (25 Mei) kami sudah akan melakukan pemaparan dan presentasi di DPRD," ujar Muzakkir yang juga mantan Sekwan DPRD Sulbar ini.
"Ada keinginan Pak Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh untuk mengadakan program sekolah khusus bagi warga miskin di Sulbar. Kami selaku mitra strategis pemerintah tentu ikut merespon positif atas keinginan itu," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Rabu.
Menurut dia, program seperti ini harus diapresiasi dan didukung penuh karena menyangkut peningkatan SDM sekaligus membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu yang ada di Sulbar.
"Program sekolah bagi warga miskin ini sangat kami apresiasi. Program seperti ini seharusnya sudah ada sejak dulu. Kami sebagai pimpinan dewan sangat mendukung program ini dan siap membantu dalam proses penganggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," ujar Hamzah.
Secara khusus program yang digagas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini akan menyasar anak-anak usia SMA yang berpotensi dan memiliki prestasi untuk dibina melalui program ini.
"Melalui program ini nantinya anak-anak dari keluarga kurang mampu akan diakomodir agar dapat menempuh pendidikan yang layak. Biayanya seluruhnya ditanggung oleh pemerintah provinsi lewat anggaran APBD. Kita mulai masukan pada APBD 2017," kata Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Muzakkir Kulasse mengemukakan, sebagai tahap awal, pihaknya akan mengusulkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk keperluan pembangunan ruang kelas sebanyak 6 ruangan serta untuk akomodasi anak-anak sebanyak 75 orang.
Syarat untuk menjadi peserta program ini, kata Muzakkir, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan.
"Kita akan evaluasi dan membagi berdasarkan kategori yang kita tetapkan. Tentunya kriteria utama adalah dilihat dari segi penghasilan orangtua dan kondisi rumahnya," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan melibatkan LSM dan kalangan pers untuk bersama-sama membentuk tim melakukan survei dan pantauan ke lapangan di seluruh kabupaten untuk menyasar anak-anak yang masuk dalam kriteria untuk ikut dalam program ini.
"Kami akan presentasekan program ini ke DPRD untuk mendapat untuk anggaran dari DPRD. Paling tidak hari Rabu (25 Mei) kami sudah akan melakukan pemaparan dan presentasi di DPRD," ujar Muzakkir yang juga mantan Sekwan DPRD Sulbar ini.