Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar di bawah kendali Moh Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal mampu meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya selama pemerintahan berjalan.
"Alhamdulillah, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Makassar ini kita bisa meraih WTP dan ini kerja keras kita semua," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto usai menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK RI Perwakilan Sulsel di Makassar, Senin.
Dia mengatakan, predikat opini WTP yang diraih Pemkot Makassar setelah dua tahun kepemimpinan Danny-Ical (DIA) dengan menata semua laporan keuangan dan aset.
"Saya menyadari apa yang telah dicapai sesungguhnya merupakan bukti dari kerja keras dan komitmen yang tinggi untuk bahu-membahu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik," katanya.
Danny Pomanto -- sapaan akrab wali kota juga mengingatkan kepada semua bawahannya akan tantangan yang bakal dihadapi dalam mempertahankannya sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Serangkaian rekomendasi yang telah disampaikan BPK pada pemeriksaan yang lalu menjadi petunjuk yang jelas bagi kami dalam memperoleh opini WTP," katanya.
Pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akural.
Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Andi Kangkung Lologau salah satu penilaian dalam menentukan opini WTP terhadap LKPD adalah kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada laporan operasional menunjukkan pendapatan Makassar mencapai Rp 3,2 triliun dengan beban sebesar Rp 2,9 triliun dan surplus operasional mencapai Rp 367,9 miliar serta surplus sebesar Rp 364,5 miliar," terangnya.
Sebelumnya, pada tahun anggaran 2015, Wali Kota Danny Pomanto mengambil alih langsung penanganan tentang semua laporan keuangan dan aset daerah.
Setelah menata dan mencatat semua laporan keuangan dan aset itu, telah banyak perubahan fundamental yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meski belum terlalu maksimal.
Dia mengatakan, bukti pemerintahan Kota Makassar sudah berada dalam jalur tepat adalah dengan adanya sejumlah penghargaan. Namun, kata dia, penghargaan akan datang dengan sendirinya jika segala sesuatunya berlangsung dengan baik.
"Meski kita telah berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan, kedepannya saya menargetkan laporan keuangan pemkot bisa mendapatkan predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan," ucapnya.
"Alhamdulillah, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Makassar ini kita bisa meraih WTP dan ini kerja keras kita semua," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto usai menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK RI Perwakilan Sulsel di Makassar, Senin.
Dia mengatakan, predikat opini WTP yang diraih Pemkot Makassar setelah dua tahun kepemimpinan Danny-Ical (DIA) dengan menata semua laporan keuangan dan aset.
"Saya menyadari apa yang telah dicapai sesungguhnya merupakan bukti dari kerja keras dan komitmen yang tinggi untuk bahu-membahu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik," katanya.
Danny Pomanto -- sapaan akrab wali kota juga mengingatkan kepada semua bawahannya akan tantangan yang bakal dihadapi dalam mempertahankannya sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Serangkaian rekomendasi yang telah disampaikan BPK pada pemeriksaan yang lalu menjadi petunjuk yang jelas bagi kami dalam memperoleh opini WTP," katanya.
Pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akural.
Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Andi Kangkung Lologau salah satu penilaian dalam menentukan opini WTP terhadap LKPD adalah kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada laporan operasional menunjukkan pendapatan Makassar mencapai Rp 3,2 triliun dengan beban sebesar Rp 2,9 triliun dan surplus operasional mencapai Rp 367,9 miliar serta surplus sebesar Rp 364,5 miliar," terangnya.
Sebelumnya, pada tahun anggaran 2015, Wali Kota Danny Pomanto mengambil alih langsung penanganan tentang semua laporan keuangan dan aset daerah.
Setelah menata dan mencatat semua laporan keuangan dan aset itu, telah banyak perubahan fundamental yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meski belum terlalu maksimal.
Dia mengatakan, bukti pemerintahan Kota Makassar sudah berada dalam jalur tepat adalah dengan adanya sejumlah penghargaan. Namun, kata dia, penghargaan akan datang dengan sendirinya jika segala sesuatunya berlangsung dengan baik.
"Meski kita telah berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan, kedepannya saya menargetkan laporan keuangan pemkot bisa mendapatkan predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan," ucapnya.