Makassar (ANTARA Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo menentang rencana rasionalisasi satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dilakukan di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Saya tidak setuju rasionalisasi," tegas gubernur menanggapi rencana rasionalisasi PNS oleh Kemenpan-RB di Makassar, Selasa.
Di Sulsel, kata gubernur, selama ini aparat pemerintah dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan rasionalisasi.
"Di Sulsel saya merasa tidak ada masalah soal pegawai, jadi apa pun namanya rasionalisasi belum saatnya di Sulsel," ujar Syahrul.
Gubernur berpendapat bahwa yang menjadi masalah bukanlah gaji, tapi seberapa besar aktivitas pegawai pemerintah agar dapat berguna bagi masyarakat.
"Yang penting bagaimana dapat berbuat dan melayani kepentingan masyarakat," kata Syahrul.
Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian PAN-RB akan melakukan rasionalisasi 1 juta PNS. Kemenpan-RB akan melakukan proses pemetaan sampai tahun 2019 dan merampingkan lembaga nonstruktural yang lahir berdasarkan undang-undang.
Bahkan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi memastikan rencana rasionalisasi akan berjalan tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan.
"Saya tidak setuju rasionalisasi," tegas gubernur menanggapi rencana rasionalisasi PNS oleh Kemenpan-RB di Makassar, Selasa.
Di Sulsel, kata gubernur, selama ini aparat pemerintah dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan rasionalisasi.
"Di Sulsel saya merasa tidak ada masalah soal pegawai, jadi apa pun namanya rasionalisasi belum saatnya di Sulsel," ujar Syahrul.
Gubernur berpendapat bahwa yang menjadi masalah bukanlah gaji, tapi seberapa besar aktivitas pegawai pemerintah agar dapat berguna bagi masyarakat.
"Yang penting bagaimana dapat berbuat dan melayani kepentingan masyarakat," kata Syahrul.
Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian PAN-RB akan melakukan rasionalisasi 1 juta PNS. Kemenpan-RB akan melakukan proses pemetaan sampai tahun 2019 dan merampingkan lembaga nonstruktural yang lahir berdasarkan undang-undang.
Bahkan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi memastikan rencana rasionalisasi akan berjalan tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan.