Makassar (ANTARA Sulsel) - Preparatory Committee (PrepCom) atau Komite Persiapan yang dibentuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk persiapan Konfrensi Habibat III menyasar akses pelayanan perkotaan di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Akses pelayanan dasar perkotaan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia menjadi agenda semua kota sehingga mewujudkan kota inklusif, aman, berketahanan, berkelanjutan," kata Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR Rido Matari Ichwan di Makassar, Rabu
Menurut dia dalam diskusi mengangkat tema Urban Basic Services and Smart City di salah satu hotel internasional di Makassar, pelayanan perkotaan mesti mencakup segala keperluan masyarakatnya salah satunya di Makassar
"Keperluan transportasi, air, sanitasi, persampahan termasuk energi harus mampu diberikan oleh penyelenggara kota kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak azasi masyarakat kota," papar Rido.
Sementara Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian Prasarana Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Adjar Prayudi pada kesempatan itu menyatakan pembangunan seharusnya mengutamakan manusia.
Tentunya, kata dia, dengan pendekatan inklusif dan tata pemerintahan yang berjenjang dari pusat sampai daerah serta pembangunan perkotaan terpadu, diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan perkotaan layak dan berkelanjutan untuk lapisan masyarakat.
"Penyediaan layanan dasar perkotaan yang bertumpu pada masyarakat menjadi agenda bersama yang perlu dukungan semua tingkatan pemerintah bukan hanya pemerintah kota," katanya.
Meskipun pada era otonomi daerah, tambah dia, kota harus berada di depan sedangkan pemerintah provinsi dan pusat akan menjadi pendukung dibelakangnya.
Sedangkan ahli pembangunan permukiman Prof Johan Silas yang mengisi diskusi itu menuturkan kota yang handal berarti masyarakatnya handal, sehat, penuh semangat. Hal tersebut tidak akan dapat dicapai tanpa memberikan layanan perkotaan kepada semua orang.
PrepCom Habitat III sendiri melaksanakan diskusi terkait isu-isu mengenai agenda baru pembangunan perkotaan di delapan kota besar di Indonesia untuk memberikan edukasi serta menyebarluakan informasi kepada masyarakat.
Konfrensi Habitat III ini untuk menghadapi tantangan terhadap pembangunan perkotaan dari berbagai dimensi seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, degradasi lingkungan, dan kerentanan terhadap bencana maupun perubahan iklim.
Agenda internasional ini akan dilaksanakan di Quito, Ecuador pada 17-20 Oktober 2016 bertujuan memastikan komitmen bersama menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Sedangkan PrepCom III akan dihadiri 193 negara berlangsung di Surabaya, Indonesia, 25-27 Juli 2016 itu merupakan pertemuan persiapan terakhir dan terpenting menuju Habitat III di Ecuador.
"Akses pelayanan dasar perkotaan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia menjadi agenda semua kota sehingga mewujudkan kota inklusif, aman, berketahanan, berkelanjutan," kata Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR Rido Matari Ichwan di Makassar, Rabu
Menurut dia dalam diskusi mengangkat tema Urban Basic Services and Smart City di salah satu hotel internasional di Makassar, pelayanan perkotaan mesti mencakup segala keperluan masyarakatnya salah satunya di Makassar
"Keperluan transportasi, air, sanitasi, persampahan termasuk energi harus mampu diberikan oleh penyelenggara kota kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak azasi masyarakat kota," papar Rido.
Sementara Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian Prasarana Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Adjar Prayudi pada kesempatan itu menyatakan pembangunan seharusnya mengutamakan manusia.
Tentunya, kata dia, dengan pendekatan inklusif dan tata pemerintahan yang berjenjang dari pusat sampai daerah serta pembangunan perkotaan terpadu, diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan perkotaan layak dan berkelanjutan untuk lapisan masyarakat.
"Penyediaan layanan dasar perkotaan yang bertumpu pada masyarakat menjadi agenda bersama yang perlu dukungan semua tingkatan pemerintah bukan hanya pemerintah kota," katanya.
Meskipun pada era otonomi daerah, tambah dia, kota harus berada di depan sedangkan pemerintah provinsi dan pusat akan menjadi pendukung dibelakangnya.
Sedangkan ahli pembangunan permukiman Prof Johan Silas yang mengisi diskusi itu menuturkan kota yang handal berarti masyarakatnya handal, sehat, penuh semangat. Hal tersebut tidak akan dapat dicapai tanpa memberikan layanan perkotaan kepada semua orang.
PrepCom Habitat III sendiri melaksanakan diskusi terkait isu-isu mengenai agenda baru pembangunan perkotaan di delapan kota besar di Indonesia untuk memberikan edukasi serta menyebarluakan informasi kepada masyarakat.
Konfrensi Habitat III ini untuk menghadapi tantangan terhadap pembangunan perkotaan dari berbagai dimensi seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, degradasi lingkungan, dan kerentanan terhadap bencana maupun perubahan iklim.
Agenda internasional ini akan dilaksanakan di Quito, Ecuador pada 17-20 Oktober 2016 bertujuan memastikan komitmen bersama menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Sedangkan PrepCom III akan dihadiri 193 negara berlangsung di Surabaya, Indonesia, 25-27 Juli 2016 itu merupakan pertemuan persiapan terakhir dan terpenting menuju Habitat III di Ecuador.